Amaq Bebas, Polri Bertindak Hati-hati

 

Amaq Sinta

Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup pro-kontra perkara Amaq Sinta, si pembunuh dua begal. Status tersangka Amaq, dibatalkan. Kasus ditutup. Sedangkan kasus pembegalan terhadap Amaq, tetap jalan.

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo dipublikasi via Instagram, Sabtu (16/4), begini:

"Kapolda NTB telah melaksanakan gelar perkara dan akan segera melakukan press release terkait perkara Sdr Amaq Sinta untuk memberikan kepastian hukum dengan memegang teguh asas proporsional, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas (keperluan)."

Itu dipertegas Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, menyatakan demikian:

"Hentikanlah menurut saya. Nanti masyarakat jadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus kita lawan bersama. Saran saya kepada Kapolda NTB untuk mengundang gelar perkara yang terjadi dengan pihak kejaksaan, tokoh masyarakat dan agama di sana untuk minta saran masukan, layak tidak-kah perkara ini dilakukan proses hukum. Legitimasi masyarakat akan menjadi dasar langkah Polda NTB selanjutnya."

Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Poerwanto dalam jumpa pers yang diunggah di akun Instagram-nya @djokopoerwanto_67, Sabtu (16/4) sore, menyatakan: 

"Hari ini gelar perkara khusus, karena kasus ini menjadi perhatian publik. Menyimpulkan bahwa terdapat fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus, yang dilakukan oleh M alias AS (Amaq Sinta) adalah perbuatan pembelaan terpaksa."

Dilanjut: "Berdasarkan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kami menyimpulkan penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan atas nama tersangka M alias AS."

Seperti diberitakan, Amaq Sinta (34) bermotor sendirian di Lombok Tengah, NTB, Minggu (11/4) dini hari. Dibegal 4 lelaki bersenjata tajam P, OWP, W, dan H. Amaq mengambil pisau di motornya, melawan. OP dan OWP tewas. 

Kemudian, Amaq ditahan Polres Lombok Tengah. Berstatus tersangka pembunuh.

Kamis, 14 April 2022, atau tiga hari kemudian, kasusnya diambil-alih Polda Nusa Tenggara Barat, lalu Amaq dilepaskan dari tahanan (penangguhan penahanan). Tapi tetap berstatus tersangka. Dan diproses.

Saat diperiksa polisi, Amaq berstatus tersangka. Sedangkan, dua begal yang masih hidup karena kabur (W dan H) jadi saksi. Kebolak-balik, dua begal jadi saksi terbegal sebagai tersangka pembunuh. Tapi W dan H juga tersangka pencurian dengan kekerasan.

Mengapa Amaq, korban begal membunuh begal, kok jadi tersangka?

Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Hari Brata kepada pers mengatakan, MA alias AS (Amaq Santi) awalnya sebagai korban begal. Namun ia ditetapkan sebagai tersangka, karena membunuh dua orang. Meski, tersangka melakukannya karena membela diri.

Hari: "Tersangka sudah membuat laporan sebagai korban begal. Proses dua-duanya tetap jalan. Masalah dia nanti dikategorikan membela diri, itu nanti putusannya ada di pengadilan."

Dilanjut: "Proses dia menghilangkan nyawa orang lain itu tetap kita proses. Walaupun ada upaya membela diri tadi, tapi yang menilai itu saya tegaskan adalah pengadilan, hakim yang memutuskan," tegasnya.

Bagaimana polisi tahu bahwa Amaq membunuh begal? 

Dilanjut: "Berdasarkan pengakuan dari pelaku begal atau saksi rekan kedua korban meninggal. Jadi dua orang ini peranannya mengikuti dan membututi tersangka yang akan dibegal dari arah belakang."

Dilanjut: "Karena korban ini membawa senjata tajam, makanya dia membela diri. Bukan menggunakan senjata tajam milik pelaku begal. Tapi dia membawa senjata tajam sendiri."

Menurut hasil visum, begal OP tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Masuk jantung. Begal OWP tewas dengan luka tusuk punggung tembus paru-paru. Sedangkan begal W dan H kabur saat perkelahian terjadi. Mereka yang kemudian jadi saksi pembunuhan P dan OWP.

Persis sepekan, kasus ini jadi bahan gunjingan di medsos. Viral. Terutama, soal pernyataan pihak Polres Lombok Tengah (wilayah tempat kejadian perkara) yang menyatakan, pembunuhan melanggar hukum. Apalagi dua nyawa melayang. 

"Masyarakat dilarang main hakim sendiri," bunyi pernyataan pihak Polres yang digunjing warganet. Video pernyataan itu beredar di medsos.

Gunjingan marak, sebab yang dibunuh Amaq adalah begal bersenjata. Yang kalau seandainya tidak dilawan Amaq, justru nyawa Amaq terancam. Kasus serupa pernah terjadi.

Senin, 28 Mei 2018 malam, Muhamad Irfan Bahri (saat itu usia 19) jelan bersama sepupunya, Achmad Rofiki (saat itu usia 18) berjalan di Flyover Summarecon, Bekasi.

Di atas flyover, mereka foto-foto dengan latar belakang lampu-lampu mobil di bawahnya. Mendadak satu motor berhenti dekat mereka. Penumpangnya dua pemuda, AS dan IY sama-sama menghunus clurit. Langsung mendekati Bahri dan Rofiki. Menodong.

Rofiki pasrah, menyerahkan ponsel. Bahri melawan. Disabet clurit, ditangkis menyerempet, membeset lengan. Penodong diberi tendangan, jatuh. Duel berlanjut. Bahri merebut clurit. Dibacokkan. AS tewas di tempat, sedangkan IY juga terkena bacokan Bahri, tapi tidak mati. Dan lari.

Esoknya, Bahri ditangkap polisi, ditahan di Polres Bekasi sebagai tersangka pembunuh. Kasus ini menyebar ke medsos, bikin heboh.

Menko Polhukam, Prof Mahfud MD melihat itu di medsos, lantas mencari tahu lebih rinci. Diketahui, Bahri memang membeladiri.

Rabu, 30 Mei 2018 kebetulan Mahfud dan Pakar Pencucian Uang, Yenti Garnasih diminta menghadap Presiden Jokowi. Mereka menghadap untuk urusan tugas.

Menjelang berpisah, Mahfud menyampaikan kasus Bekasi itu ke Jokowi. Menurut Mahfud, keputusan polisi itu keliru. Bahri membunuh karena beladiri. Tidak bisa dipidana.

Jawaban Jokowi, seperti cerita Mahfud ke wartawan: "'Maaf, saya peristiwa gini tidak baca. Kalau saya dengar, langsung saya tangani, saya catat, saya selesaikan."

Kamis, 31 Mei 2018 Bahri dibebaskan dari status tersangka. Dibebaskan dari tahanan. Bahkan, diberi piagam penghargaan keberanian oleh Kapolres Bekasi. Bahri pulang ke Madura sebagai hero.

Dua kasus yang mirip itu akan jadi pelajaran penting bagi Polri, dalam menghadapi kasus sejenis di masa depan.

Dalam dua kasus di atas, Polri tidak salah. Juga tidak bingung. Justru menerapkan prinsip kehati-hatian. Tidak mungkin, ada pembunuhan (walaupun beladiri) polisi diam saja. Atau membiarkan.

Roy R Tabaluyan dalam makalah ilmiah hukum, bertajuk “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.” (Lex Crimen, vol. 4, no. 6, 2015. halaman 26) menyatakan:

Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf. Bukan alasan membenarkan perbuatan melanggar hukum. 

Melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena sudah terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Orang pertama diserang oleh orang ke dua. Orang pertama membeladiri.

Pasal 49 ayat 1 KUHP, berbunyi: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri, maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Roy R Tabaluyan dalam makalah ilmiahnya, menyatakan, dibutuhkan kejelian penyidik dalam menyidik kasus begini. Pasal 49 itu punya beberapa syarat, terkait detil kejadian.

Wenlly Dumgair, dalam tulisannya di jurnal ilmu hukum, bertajuk “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” (Lex Crimen, vol. 5, no. 5, 2016. halaman 64) menyebutkan empat syarat beladiri yang harus terpenuhi:

1) Serangan dan ancaman melawan hak yang mendadak. Harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu.  Begitu seseorang diserang, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;

2) Serangan tersebut bersifat melawan hukum. Ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda, baik punya sendiri atau orang lain;

3) Pembelaan harus bertujuan menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. 

4) Pembelaan harus seimbang dengan serangan. Dan, tidak ada cara lain melindungi diri, kecuali melakukan pembelaan.

Masalahnya, di kasus pembegalan, baik di kasus Amaq Sinta maupun Bahri, tidak ada saksi netral. Sebab, TKP pasti di tempat sepi. Yang, mungkin, tidak ada CCTV. Saksinya, kalau tidak temannya begal, atau temannya korban begal.

Sehingga, sulit menerapkan empat syarat di atas secara obyektif. Saksi bersifat subyektif, atau berpotensi memihak. Tidak netral.

Tapi, sudahlah... betapa pun Polri sudah bertindak responsif. Merespon pro-kontra di masyarakat dengan cepat. Mengambil keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ini bukan soal kesalahan polisi. Melainkan prinsip kehati-hatian polisi. Yang, di era medsos sekarang, segalanya jadi transparan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.