Duel Big Data yang Sama-sama Kosong

 

Big Data

Big Data asli rahasia. Dibuktikan Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan PDIP juga punya Big Data. Terpenting, sama dengan milik Luhut Binsar Pandjaitan: Tidak diungkap ke publik.

Puan kepada pers, Selasa, 15 Maret 2022 mengatakan: "Kalau di PDIP Perjuangan, kami punya data sendiri, dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan." Maksud kata "... yang disampaikan" adalah Big Data Luhut.

Dilanjut: "Data milik kami, partai politik, big juga. Big data juga."

Tapi, sebagaimana layaknya suatu persaingan, komparasi Big Data milik Luhut B. Pandjaitan, banding milik Puan atau PDIP, sama-sama rahasia.

Masih mending, Big Data milik Luhut menyebutkan, 110 juta rakyat Indonesia melalui medsos, mendukung Pemilu 2024 ditunda. Masih ada secuil angka itu. Sedangkan yang milik Puan, zonk kosong. Tidak sebut angka.

Persoalan yang jadi fokus Puan bukan lomba Big Data. Bukan. Melainkan, soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang berkembang, belakangan ini.

Itu ditegaskan Puan saat berkunjung ke Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.

Di situ Puan mengatakan, posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati Pemerintah-DPR-Komisi Pemilihan Umum. Tidak ada penundaan Pemilu. 

Puan tegas: "Pemilu akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Titik."

Lha, terus... mengapa Puan mengatakan itu saat berada di PBNU? Apa hubungannya?

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang punya hubungan historis dengan NU. Kaum Nahdliyin banyak berada di situ. Tapi, PKB bukan NU. Padahal, PKB bersama Partai Golkar dan PAN, sudah menyatakan, tidak keberatan Pemilu 2024 ditunda.

Ternyata, memang tidak ada hubungan. Antara sikap politik PKB tunda Pemilu, dengan kunjungan Puan ke PBNU. Mungkin cuma kebetulan. Terbukti, Puan mengatakan soal kunjungan itu, begini:

"Kami datang ke sini, sekalian silaturhami. Tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan secara bergotong royong."

Dilanjut: "NU bersama PDI Perjuangan tentu saja memiliki konstituen atau pemilih yang sama, yaitu wong cilik."

Dilanjut: "Maka bisa sinergi. Sampai ke bawah dan bagaimana kemudian sebagai parpol, kami bisa bersama NU menjaga NKRI. Didasarkan nilai-nilai Pancasila yang kami implementasikan ke seluruh lubuk hati rakyat Indonesia."

Kunjungan Puan disambut Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf. Lalu, apa kata Gus Yahya?

Gus Yahya: "Karena NU ini kan rakyat, dan Bu Puan ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga ada banyak hal yang ke depan bisa kita upayakan bersama untuk memecahkan masalah bersama yang dihadapi oleh khalayak kita."

Hanya simbol-simbol. Bahasa simbol. Kalau bahasa Puan menyimbolkan "wong cilik", sedangkan Gus Yahya, "khalayak kita". Seragam makna.

Soal wacana tunda Pemilu, bukan istimewa. Biasa. Sudah sering terjadi. Dalam sejarah Indonesia, sudah dua kali penundaan Pemilu. 

Sejarawan dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, mengisahkan, penundaan Pemilu dilakukan di awal masa Orde Baru, 1968.

Asvi: “Kan, Soeharto baru jadi presiden penuh pada Maret 1968. Sebelumnya, 1967, ia penjabat presiden. Sedangkan untuk menyelenggarakan Pemilu bulan Juli 1968, dirasa terlalu singkat dari Maret, ia merasa tidak siap. Jadi diundur tahun 1971."

Padahal, Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution, yang saat itu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), telah membuat ketetapan pada 5 Juli 1966. 

Isi Pasal 1 Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 itu, begini: 

"Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968."

Ternyata Pemilu digelar 5 Juli 1971. Atau, setahun lebih setelah Presiden RI Soekarno meninggal dunia, 21 Juni 1970.

Pemenangnya Partai Golkar. Mendominasi DPR, perolehan kursi 62,80 persen. Soeharto dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI.

Berikutnya, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, menuturkan, sesuai peraturan, Pemilu digelar lima tahun sekali. Dari Pemilu 5 Juli 1971, semestinya Pemilu berikutnya tahun 1976.

Ternyata tidak. Dimundurkan lagi oleh Presiden Soeharto. Ke Pemilu serentak 2 Mei 1977. Memilih anggota DPR dan DPRD. Lengkap, dua kali ditunda.

Penetapan tanggal Pemilu, mah... soal biasa. Yang penting, simbol.

Manusia adalah makhluk simbol. Sangat kaya simbol. Inovatif. Menggeleng berarti, tidak. Mengangguk berarti, ya. Melirik, bisa beraneka ragam. Termasuk lirikan asmara.

Simbol-simbol politik sudah ambyar berantakan, sekarang. PDIP yang disimbolkan pendukung pemerintah, bertentangan dengan Luhut yang juga disimbolkan sebagai pemerintah.

PAN yang semula oposisi keras pemerintah, kini malah mendukung Big Data Luhut, tunda Pemilu. Rapat barisan dengan Luhut.

Dirunut ke belakang, simbol politik berantakan, dimulai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Sabtu, 13 Juli 2019 di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Lalu, Jokowi dan Prabowo sama-sama naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Senayan, Jakarta Pusat. Dilanjut, mereka makan bersama di restoran di pusat belanja, dekat Stasiun Senayan. Akrab banget.

Rabu, 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI, periode 2019 - 2024. Pelantikan di Istana Negara.

Di situ, simbol politik yang membuat rakyat Indonesia nyaris terbelah, bahkan dengan doa spektakuler Neno Warisman di lapangan Monas, Jakarta Pusat, ambyar sudah.

Rabu, 23 Desember 2020 Presiden Jokowi melantik Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Istana Negara.

Lengkaplah. Simbol Prabowo-Sandi, tangan menggenggam dengan telunjuk dan ibu jari terbuka, tak berlaku lagi. Musnah ditelan zaman.

Itu hebatnya pemerintah. Entah siapa perancangnya. Tapi, yang tampil adalah Presiden Jokowi. Dalam memberikan pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia. Agar tidak terbelah. Agar berdamai.

Walau tak terucap, Presiden Jokowi seperti mengajari rakyatnya: "Dukung-mendukung jangan seru-seru. Biasa saja. Mundhak mati kaku, kamu."

Ditafsirkan lebih dalam: Rakyat jangan mau dimanfaatkan politikus busuk. Yang sedang berdagang. Memberi kaos dan nasi bungkus ke rakyat. Dapat cuan: Kekuasaan. 

Karena, "Power tends to corrupt, and absolute power, corrupt absolutely," kata Lord Acton (1834 - 1902) Guru Besar Sejarah Modern dari Cambridge University, Inggris. 

Dalam perspektif politikus: Beli kaos dan nasi bungkus, jual 'tends to corrupt'.

Persoalannya, merujuk data Badan Pusat Statistik, hasil sensus penduduk 2020, rata-rata lama sekolah rakyat Indonesia adalah 8,7 tahun. Atau, tidak sampai kelas 9. Atau tidak sampai tamat setingkat SMP.

Nah, rerata tak tamat SMP, diombang-ambing oleh isu penundaan Pemilu 2024. Ya... Pusing-lah kepala barbie. Sedangkan, jumlahnya ratusan juta orang.

Maka, dalam perspektif rakyat, semestinya hanya menonton, persilatan lidah para politikus soal itu. Jangan ikut bicara (di medsos). Jangan ikut bergerak (demo).

Sebab, mau Pemilu ditunda atau tidak, tukang ojek ya... tetap ngojek. Gak mungkin (Pemilu tepat waktu, atau ditunda) mendadak berubah jadi direktur bank. Cak Mu'in. Tidak mungkin.

Dalam perspektif rakyat: Berdoa agar Indonesia aman. Sehingga roda ekonomi bergerak maju. Gampang 'kan? (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.