Perang Lapor Ubedillah vs Joman

Ubedillah Joman

 Joman mempolisikan Ubedillah Badrun, yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK. Laporan Ubedillah belum diusut, Ubedillah sudah dilaporkan Joman. Begitulah ruwetnya hukum berlatar politik, sekarang.

Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah menegaskan, pelapor harus korban langsung. Tidak bisa diwakilkan. Supaya tidak rumit.

Kapolri Sigit saat Rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa (16/2/2021), mengatakan kepada stafnya:

"Tolong dibuatkan semacam STR, atau petunjuk, untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan."

Tapi itu untuk kasus UU ITE. Sedangkan, antara Joman dengan Ubedillah bukan UU ITE. Jadi, dua laporan kepada dua lembaga penyidik berbeda itu, sama-sama diproses.

Konstruksi kasus. Joman (Relawan Jokowi Mania) pimpinan Imanuel Ebenezer, melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya, Jumat (14/1/2022). Karena Ubedillah melaporkan dua putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/239/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, 14 Januari 2022.

Tuduhan: Pasal 317 KUHP. Bunyinya: "Barang siapa, dengan sengaja, mengajukan pengaduan, atau pemberitahuan palsu, kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun."

Imanuel sang pelapor, menyatakan, Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaesang korupsi, tanpa bukti. Meskipun kasusnya belum diusut KPK.

Imanuel lapor, menyertakan bukti. "Barang buktinya rekaman video. Durasi saat dia sampaikan dan itu jadi bukti-bukti kami sampaikan ke penyidik," jelas Noel.

Laporan Ubedillah, dikatakan Imanuel: "Itu hanya pesanan saja. Makanya kita laporkan ke Polda. Dia harus tanggung jawab. Kalau perlu dengan bos di belakangnya si politisi hitam juga harus dipanggil juga," ucap Noel.

Maksud Imanuel, ia menduga ada bohir di belakang Ubedillah.

Ubedillah, dosen Sosiologi Politik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Melaporkan Gibran dan Kaesang dengan tuduhan korupsi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) ke KPK, Senin (10/1/22).

Bukti hukum, pemberitaan media massa. Dan, data PT SM (bukan perusahaan publik yang sahamnya listing di bursa efek).

Dijelaskan Ubdedillah, pada 2015 pemilik PT SM jadi tersangka kasus pembakaran hutan. Dituntut ganti rugi kepada negara Rp7,9 triliun. Kemudian Mahkamah Agung memvonis ganti rugi Rp78 miliar.

Ubedillah: "Itu (vonis lebih ringan daripada tuntutan) karena ada Gibran dan Kaesang di PT SM, Mana mungkin vonis ringan, kalau bukan karena ada anak presiden di situ?"

Kok, Ubedillah tahu Gibran dan Kaesang ada di PT SM, padahal itu bukan perusahaan publik yang wajib disclosure?

"Ada dokumen perusahaan, karena boleh diakses publik dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari ventura itu dan kemudian kita lihat di perusahaan-perushaan yang dokumennya rapih itu ada tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan."

Ubedillah juga menyebut: Gibran dan Kaesang dua kali dikucuri uang dari PT SM, total Rp 99,3 miliar. 

Tuduhan 'upah' Rp 99,3 miliar ini, mematahkan dugaan sebelumnya, bahwa Gibran dan Kaesang di PT SM yang bisa ditafsirkan sebagai pemegang saham. Sebab, pemegang saham menerima uang dari perusahaannya melalui deviden. Bukan kucuran.

Dilanjut: "Kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden?"

Ubedillah menekankan: Pokoknya ada buktinya.

Di hari yang sama dengan Imanuel melaporkan Ubedillah ke Polda Metro Jaya, Jumat (14/1/22) Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dimintai komentar wartawan soal kasus ini. 

Apa jawab Gibran? "Cekne wae (biarkan saja). Ia (Ubedillah Badrun) lapor tidak ada buktinya, kok. Tidak usah dilaporkan balik. Saya tidak merasa tercemar," kata Gibran di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Solo, Jumat (14/1/22).

Dilanjut: "Fokus nyambut gawe (fokus bekerja). Tidak menyiapkan langkah selanjutnya. Koyok ra duwe gawean wae (seperti nggak punya kerjaan saja). Saya sibuk."

Tapi, Gibran tidak mencegah laporan Imanuel, karena ia tidak tahu bahwa ada yang melaporkan Ubedillah ke Polda Metro Jaya.

Ini, yang dikatakan Kapolri. Korban (orang yang dilaporkan) tidak merasa jadi korban. Tidak merasa tercemar. Lantas, ada orang lain, atas nama korban, melaporkan orang yang dinilai merugikan korban.

Gibran sudah berkembang berpolitik hukum. Ia paham, ada gangguan kecil yang tidak signifikan. Makanya tenang.

Jika disebut, laporan Ubedillah bernuansa politik, terkait tahun politik 2024, tidak tepat. Sebab, Presiden Jokowi (yang jadi sasaran) sudah tidak bisa menjadi Capres lagi, karena sudah dua priode.

Seumpama sasarannya Gibran, yang diisukan akan jadi Gubernur DKI Jakarta, juga lemah. Sebab, tak lama lagi KPK akan mengumumkan, apakah laporan itu bisa dilanjut ke penyidikan, atau tidak. Seandainya tidak, nama Gibran kian berkibar.

Yang pusing polisi. Dengan saling lapor itu. Bagaimana, andaikata, ada pihak lain lagi melaporkan Imanuel ke polisi, karena dianggap mencemarkan nama baik Ubedillah?

Coba, apa polisi gak pusing dengan laporan tumpuk tiga, begitu? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.