Gaji Diributkan Buruh sampai Elit

 

gaji buruh

Gaji, terbukti rawan di Indonesia. Bisnis lesu, ribuan buruh Karawang, Jawa Barat, akan menggugat Gubernur Jawa Barat, yang tidak menaikkan upah 2022. Tak kurang, Ketua MPR RI minta Menkeu dicopot, gegara anggaran MPR turun.

Dari buruh yang upahnya receh. Sampai pimpinaan lembaga tertinggi negara, yang anggarannya triliunan rupiah per tahun. Protes.

Buruh sampai elit, mirip. Sebelas dua belas. Maunya pendapatan naik. Minimal, jangan dipotong. Jika tidak, gugat... copot...pecat si pembuat keputusan.

Kemarahan buruh Karawang, dipicu keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jabar 2022. Tidak dinaikkan. Tetap Rp4.798.312,00.

Padahal, tiga tahun berturut-turut (2019-2021) UMK Karawang tertinggi se Jabar. Dengan keputusan itu, UMK Karawang 2022 jadi nomor dua tertinggi se Jabar. Tertinggi pertama, Bekasi Rp4.816.921,17.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Ferry Nuzarli kepada wartawan, Rabu (1/12/21) mengatakan, buruh kecewa.

Ferry: "Sangat kecewa lah, padahal rekomendasi bupati Karawang, UMK kita naik 7,68 persen."

Dilanjut: "Kami akan aksi pada 6 sampai 8 Desember 2021. Kami juga akan menggugat gubernur ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kami menuntut gaji naik."

Dengan UMK segitu, take home pay buruh di Karawang sekitaran Rp7,5 juta. Termasuk aneka tunjangan dan uang lembur. Mereka ini sebenarnya diuber-uber oleh marketing kredit barang. Mulai panci sampai motor. Karena gaji segitu menarik bagi marketing tukang kredit.

Tapi, ya... itu tadi. Mau mereka, gaji terus naik. Di kondisi apa pun. Kalau tidak naik, ngamuk.

Elit pun Emosi

Jangankan buruh, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, pun emosi. Gegara tunjangan MPR diturunkan. Mereka menuntut Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Awalnya, Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena, Sri Mulyani memotong anggaran MPR, gegara pandemi.

Fadel kepada wartawan, Selasa (30/11/21) mengatakan: "Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang. Dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus." 

Jelasnya, jumlah orang bertambah, gajinya malah turun.

Fadel: "Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menghargai lembaga MPR. Sebab, dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani tak menghadiri undangan MPR untuk membahas refocussing anggaran. Maka, kami minta Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani."

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo juga berpendapat sama dengan Fadel. Menkeu Sri Mulyani mesti dicopot.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukan sembarang menteri. Dia sangat istimewa. Dengan sederet penghargaan internasional.

Terbaru, dia terpilih jadi Ketua atau Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023. Itu diterima Sri Mulyani hasil pemungutan suara 52 negara.

Sebelumnya, 2020 dia mendapatkan pengakuan internasional sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets.

Sebelumnya lagi, masuk jajaran The World's 100 Most Powerful Women 2020 versi Majalah Forbes. Dalam daftar ini, dia menduduki posisi ke-78.

Sebelumnya lagi, 2018, dia mendapat Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang digelar di Dubai, Uni Arab Emirates. 

Sebelumnya lagi, Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer di Bank Dunia, dari 2010 hingga 2016.

Terdahulu lagi, dia mendapat penghargaan sebagai Finance Minister of The Year 2008 for Asia. 

Kurang apa, prestasi internasional Sri Mulyani? Tapi, kalo mengutik gaji, bisa diminta dipecat. Oleh Fadel, yang dulu pengasaha papan atas Indonesia.

Berapa sih anggaran MPR RI?

Dikutip dari data Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, anggaran MPR turun sejak 2018. Hal ini sejalan dengan realisasi anggaran MPR yang tak pernah 100 persen.

Rinciannya, alokasi dana untuk MPR 2018 sebesar Rp1,04 triliun. Namun, realisasinya Rp899 miliar.

Anggaran 2019 sebesar Rp958 miliar, realisasinya Rp887 miliar. Anggaran 2020 sebesar Rp800,5 miliar, realisasi Rp702,4 miliar.

Anggaran 2021 Rp777,3 miliar. Realisasi hingga akhir November 2021 baru sebesar Rp750,9 miliar.

Maka, anggaran 2022 turun menjadi Rp695,7 miliar. Atau turun sekitar 10 persen dibanding 2021. Tapi, apakah anggaran itu bakal terserap? Buktinya, yang lalu-lalu, tidak.

Lantas, mengapa Menkeu menurunkan anggaran MPR? Anak buah Sri Mulyani pun menjawab. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu, Rahayu Puspasari kepada wartawan mengatakan, pemotongan harus dilakukan. Negara fokus menangani covid-19. Hal ini membuat pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (KL). Bukan cuma MPR. Kecuali, lembaga yang menangani pandemi.

Rahayu: "Sebagai upaya fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seluruh kementerian dan lembaga diminta melakukan refocusing."

Dari keterangan itu, kondisi penurunan anggaran MPR RI, sangat mirip dengan kondisi buruh pabrik. Akibat pendemi Corona, industri mengurangi produksi, akibat daya beli masyarakat merosot drastis. Dampaknya, bisnis lesu.

Dalam kondisi PHK buruh besar-besaran sepanjang tahun lalu dan tahun ini, buruh yang masih bekerja mestinya bersyukur, tidak dipecat.

Apalagi, pimpinan MPR faham, bahwa uang negara tersedot sangat besar mengatasi pandemi ekstra lama ini. Uang gaji yang mereka bawa pulang, kini berkurang dibanding dulu.

Jangan sampai pimpinan lembaga tertinggi negara bermental sama dengan buruh. Tidak sama, cuma mirip. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.