Tanah Tommy Disita, Dikawal 5 SSK

 

Tanah Tommy Soeharto

Masyarakat heran. Penyitaan tanah milik Tommy Soeharto di Cikampek, Karawang, Jumat (5/11/21) dikawal 426 personil Polri, TNI, Satpol PP Lima SSK (Satuan Setingkat Kompi). Begitu bahaya-kah Tommy?

Kabag Operasi Polres Karawang, Kompol Endar Supariatna, kepada wartawan di lokasi penyitaan, Jumat (5/11/21) mengatakan:

"Kami ditugaskan. Ada 426 personel gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP dalam pengamanan. Dibagi menjadi 5 kompi. Ditempatkan di 5 pelang sita yang menyebar di 5 bidang lahan sita."

Di lokasi juga ada satu mobil Barracuda. Atau, Armoured Personnel Carrier (APC) kendaraan angkut pasukan lapis baja. Didesain sebagai kendaraan pengintai untuk keperluan keamanan. Juga puluhan bus Polri.

Aparat yang hadir: Tim Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bareskrim Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) RI, Kementerian ATR, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan.

Sama sekali tidak ada perlawanan. Lahan seluas 124 hektar milik PT Timor Putera Nasional (TPN) perusahaan milik Hutomo Mandala Putera (Tommy Soeharto) itu disita negara.

Lahan di lima bidang itu, punya 4 sertifikat. Senilai sekitar Rp 600 miliar. Itu sebagai tagihan utang PT TPN kepada negara terkait BLBI. 

Satgas BLBI terus bekerja untuk mengembalikan hak negara. PT TPN masih berutang kepada negara sebesar Rp 2,374 triliun. Maka, dengan penyitaan tersebut, utang PT TPN yang belum tertagih Rp1,774 triliun.

Utang bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang sudah dilebur jadi Bank Mandiri. Jaminan kredit, adalah dana rekening giro dan rekening deposito. Namun tidak bisa dialihkan karena saat itu masih dalam status sita oleh kantor pajak.

Sebelum penyitaan tersebut, Satgas BLBI sudah memanggil Tommy Soeharto dan Direktur Utama PT TPN Ronny Hendrarto Ronowicaksono. (MAZ). Tapi, waktu itu putera mantan Presiden Soeharto ini belum melunasi utangnya.

Meskipun besarnya jumlah pasukan pengawal penyitaan aset tak terjawab, menandakan bahwa pemerintah mewaspadai kemungkinan terjadi perlawanan. Artinya, itu diperhitungkan matang.

Utang BLBI ini sudah terpendam 23 tahun. Belum pernah ditagih pemerintah. Menunjukkan bahwa pihak pengutang sangat kuat. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD kepada pers, Jumat (5/11/21) mengatakan: Aset milik Tommy Soeharto itu setelah disita negara, langsung akan dibalik nama menjadi milik negara. "Kita punya dokumen untuk itu," ujarnya.

Mahfud Md: "Ternyata, tanah itu masih disewakan. Dan penyewanya ke itu-itu juga." Maksudnya, disewakan ke orang yang sama, sejak dulu (23 tahun lalu).

Dilanjut: "Setelah penyitaan ini, dilanjutkan penyitaan aset milik obligor (pengutang BLBI) lain. Masih banyaklah. Kita punya schedule untuk itu sesuai jadwal yang diberikan oleh Presiden. Skema kita, siapa dan kapan itu sudah kita buat."

Kasus BLBI, skandal korupsi terbesar di Indonesia. Dimulai mega-krisis ekonomi Indonesia, 1997. Waktu itu puluhan bank collapse. Presiden RI (saat itu) Soeharto, mengikuti saran IMF (International Monetary Fund) menutup 16 bank.

Kondisi ekonomi kacau. Pemerintah terpaksa menanggung kewajiban bank-bank yang ditutup. Dengan dana talangan, atau utang. Disebut BLBI.

Data yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, pada saat krisis 1997-1998, BLBI diberikan sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, utang BLBI yang saat ini dikejar sebesar Rp 110,45 triliun. 

Sri Mulyani: "Pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)." 

Sri Mulyani: "Kita memahami bahwa 22 tahun yang lalu, tahun 1997-1999 terjadi krisis keuangan di Indonesia, Menyebabkan banyak bank kesulitan. Pemerintah dipaksa melakukan penjaminan Blanket Guarantee kepada seluruh bank di Indonesia saat itu."

Singkatnya, berdasarkan pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Masa Tugas dan Pembubaran BPPN. Disebutkan bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

Di Keppres 6/2021 disebutkan, dalam pengelolaan kekayaan negara itu, ada hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan. 

Pemilik bank atau debitur yang mendapatkan kucuran BLBI harus mengembalikan dana tersebut.

Sri Mulyani: "Kita selama ini memanggil debitur, dua kali secara personal. Tidak dipublikasi. Kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka. Namun pihak yang dipanggil satu kali tidak ada respons, dua kali tidak respons, maka data mereka kami umumkan ke publik. Kemudian kita tagih paksa."

Lahan 124 hektar milik Tommy itu, bisa dilelang negara. Tapi Prof Mahfud punya ide, akan dibangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebab, narapidan penghuni Lapas se-Indonesia kelebihan muatan dua kali lipat.

Mahfud: "Berkaca pada kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, beberapa waktu lalu, Lapas over capacity. Pak Yasonna (Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly) bilang, di Tangerang overnya itu sampai 400 persen."

Dilanjut: "Satu kamar yang tidak terlalu luas itu isinya bisa 20-30 orang. Terus, terakhir saya ke Pasuruan, di sana ada satu kamar lapas kecil, yang isinya sampai 40 orang."

Mahfud sudah bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentang kemungkinan lahan sitaan BLBI dijadikan Lapas. "Pemerintah tinggal menyiapkan dana untuk membangun," katanya.

Terpenting, pemerintah sudah berani menyita aset pengutang BLBI. Tidak pandang, mayoritas pengutang adalah orang kuat (uangnya). (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.