Putusan Pengadilan 5 Jam 20 Menit

 

Kubu Moeldoko

Ini disoal Kubu Moeldoko: "Kubu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) mengumumkan putusan pengadilan, sebelum putusan itu dipublikasi resmi," kata Jubir Kubu Moeldoko Muhammad Rahmad di konferensi pers, Rabu (24/11/21).

Rahmad: "Beda waktnyau lima jam dua puluh menit, sebelum putusan pengadilan diunggah ke website resmi PTUN Jakarta."

Bisa disimpulkan: Kubu AHY terlalu bersemangat mengumumkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguntungkan pihaknya. Lantas, diumumkan dalam siaran pers. Lebih cepat lima jam dua puluh menit dari pengumuman PTUN Jakarta.

Dalam bahasa Muhammad Rahmad: "Jelas kami menilai, ada keganjilan yang tidak pada tempatnya terkait pengumuman itu."

Seperti diberitakan, Kubu Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ke PTUN. Sedangkan pihak intervensi adalah Partai Demokrat Kubu AHY. 

Kubu Moeldoko menggugat, karena Menkumham Yasonna Laoly menolak Kongres Luar Biasa (KLB) hasil Deli Serdang yang mengukuhkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai ketua umum dan pengurus sah Partai Demokrat.

Putusan PTUN menyatakan, tidak menerima gugatan Kubu Moeldoko (nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT). Dalam hukum disebut niet ontvankelijke verklaard atau NO (Bahasa Belanda, artinya dinyatakan tidak dapat diterima)

Kubu AHY menerbitkan siaran pers putusan PTUN Jakarta tersebut pada Selasa (23/11/21) pukul 10.00. "Sedangkan, pada jam itu tim kami yang memantau website resmi PTUN, belum melihat adanya putusan tersebut," kata Rahmad.

Rahmad mengaku, pihaknya kaget. Kubu AHY menerbitkan siaran pers putusan PTUN, padahal secara resmi PTUN Jakarta belum mengumumkannya.

Rahmad: "Ternyata PTUN mempublikasi putusan tersebut di web resminya pada pukul 15.20 hari itu (Selasa, 23 November 2021. Jadi, Kubu AHY mengumumkan lebih cepat lima jam dua puluh menit."

Perbedaan waktu itu bukan perkara hukum. Hanya, "Ada keganjilan," ujar Rahmad.

Kasus ini menyita perhatian publik. Ketika sebagian kader Partai Demokrat menggelar KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di KLB diputuskan, Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) ditunjuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Setelah itu, ribut. Saling klaim keabsahan kepemimpinan partai. Antara AHY dengan Moeldoko. 

Hasil KLB kemudian diajukan ke Kemenkumham, minta dikukuhkan. Namun, Kemenkumham menolak mengukuhkan kepemimpinan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

Penolakan Kemenkumham itulah yang digugat Kubu KLB ke PTUN. Hasilnya, PTUN tidak menerima (niet ontvankelijke verklaard - NO).

Ternyata, masih ada keganjilan lain, diungkap Rahmad. Terkait putusan PTUN Jakarta, kasus itu.

Rahmad: "Yang kami gugat adalah Surat Keputusan (SK) Kemenkumham. Atau penolakan Kemenkumham atas pendaftaran kami."

Dilanjut: "PTUN Jakarta dalam putusannya, menyatakan: Tidak berhak mengadili perkara, karena dipandang oleh majelis hakim sebagai perkara internal partai. Padahal,pokok gugatan perkara bukan internal partai, melainkan SK Kemenkumham yang terkait erat dengan administrasi negara."

Rahmad menyimpulkan, majelis hakim PTUN Jakarta gagal fokus. Atau meleset materi. "Meski begitu, kami menghormati keputusan pengadilan," ujarnya.

Apa langkah Kubu Moeldoko selanjutnya? Rahmad: "Putusan PTUN Jakarta itu 'kan, NO. Bukan menolak gugatan."

Putusan, niet ontvankelijke verklaard atau NO, artinya tidak menerima. Bukan berarti menolak. 

Putusan: NO, berarti objek gugatan punya cacat formil, yang dipandang melekat pada gugatan. Sehingga gugatan tidak dapat diterima. 

Sedangkan, putusan "menolak', adalah materi gugatan yang ditolak. Bukan objek.

Rahmad: "Langkah kami berikutnya ada dua pilihan. Pertama, memperbaiki pokok materi gugatan yang dianggap cacat formil. Kemudian kami mendaftarkan kembali ke PTUN Jakarta."

Langkah kedua, mengajukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. "Kami punya waktu 14 hari sejak keluarnya putusan PTUN kemarin, untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya."

Kubu Moeldoko kelihatan bakal terus bertarung (secara hukum) memperjuangkan kasus ini. Kita tunggu kelanjutannya. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.