Perang Lapor Menyasar Luhut

 

Luhut

Luhut Binsar Pandjaitan terus disasar. Belum tuntas kasusnya dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kini ia dilaporkan ke KPK, dengan tuduhan terlibat bisnis tes PCR. 

Pelapornya dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (4/11/21) mengatakan:

"Kami laporkan ke KPK hari ini. Pelaporan dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves) dan Erick Thohir (Menteri BUMN) dalam bisnis tes PCR." 

Dilanjut: "Kami melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sama Menteri BUMN Erick Thohir. Di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini."

Dasar laporan itu, isu (Alif Kamal menyebut: Desas-desus) sejumlah menteri bermain bisnis PCR. Mulanya diungkap Mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia, penyelenggara tes PCR.

Sedangkan, dugaan Agustinus diposting di Facebook, Rabu (3/11/21), begini:

"Menteri itu ternyata terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)."

Keterkaitan Luhut, menurut postingan itu, pemegang saham PT GSI, antara lain, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Itu punya keterkaitan dengan Luhut.

Keterkaitan Erick dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir presiden direkturnya.

Pihak YLBHI tidak melapor, malah PRIMA yang melapor ke KPK.

Palaporan sudah diterima KPK, Kamis (4/11/21). Kini masih diteliti.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021) mengatakan:

"Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud. KPK memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke saluran Pengaduan Masyarakat, akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan Informasi yang disampaikan tersebut."

Ali Fikri: "Tahapan ini penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak."

Dilanjut: "Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK, tentu kami akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku. KPK sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi."

TANGGAPAN PARA PIHAK

Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, kepada wartawan, Kamis (4/11/21) menyatakan, laporan LSM PRIMA tidak berdasar.

"Orang absurd kok, dan itu nggak benar kok. Jadi ngapain harus kita khawatirkan gitu."

Dilanjut: "Yang ada itu sih saya curiga sama LSM ini ada yang gerakan gitu ya, dan sangat tendensius dan benar-benar membangun opini yang jahat gitu. Jadi kita nggak khawatir, sedikitpun nggak ada khawatir, nggak ada masalah itu."

Arya menyebut data tes PCR di Indonesia. Sampai kini, tes PCR 28,4 juta tes. Sementara, PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya melakukan tes sebanyak 700 ribu.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30%, 50% itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5%," ujarnya.

Yayasan Adaro yang dikaitkan dengan Erick Thohir, memegang saham 6% di GSI. Sejak Erick Thohir jadi menteri, ia tidak lagi aktif di urusan bisnis dan yayasan.

"Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR, jauh sekali," terangnya. "Jangan tendensius seperti itu. Kita harus lebih clear melihat semua."

Sedangkan, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, kepada pers, Kamis (4/11/21) mengatakan, Luhut Binsar memang diajak beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI.

Tapi, Luhut inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19, PCR. Bukan untuk mencari untung di masa pandemi. GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi masalah besar di Indonesia.

Jodi Marhadi: "Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test COVID dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala, pada masa-masa awal pandemi, ini adalah salah satu kendala."

Sampai kini, Jodi menjelaskan, tidak pernah ada bagi-bagi cuan dalam bentuk dividen dari GSI. Baik untuk Luhut maupun pemegang saham lain.

Dari konstruksi keterangan para pihak itu tampak bahwa, memang ada keterkaitan antara para menteri yang dilaporkan ke KPK dengan PT GSI. Cuma, katanya, keterkaitan bukan bertujuan mencari untung.

Bagi Luhut, yang melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan tuduhan pencemaran nama baik, masih diproses polisi. Kini ia dilaporkan ke KPK. 

Kelihatan seperti 'perang lapor'. Tinggal ditunggu, lebih dulu mana yang selesai diproses. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.