Memaki Pemabuk Dituntut Bebas

 

Valencya

Terdakwa Valencya dituntut bebas, Selasa (23/11/21). Tuntutan jaksa di sidang sebelumnya, setahun penjara, dibatalkan. Kasus Valencya memarahi suami, Chan Yu Ching, sewaktu mabuk, dinyatakan bukan kejahatan KDRT.

Kalimat di atas, seperti kalimat: "Api itu panas". Walaupun sesungguhnya sudah jelas, tapi sebelumnya dikatakan bahwa "Api itu dingin". Kemarin tuntutan hukum setahun penjara, dianulir. 

Itu bukan berarti terdakwa Valencya bebas murni. Setidaknya, belum bebas murni. Masih menunggu vonis majelis hakim. Dalam sidang Kamis pekan depan.

Ini jadi catatan sejarah pengadilan. Kasus unik. Seolah tuntutan hukum itu plin-plan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) di kasus ini sudah ganti. Semula, JPU Glendy Rivano dari Kejaksaan Negeri Karawang. Kemudian diganti, JPU dari Kejaksaan Agung. Sedangkan, ketua majelis hakim tetap Muhammad Ismail Gunawan.

Kendati, JPU yang baru, mengatakan, perubahan tuntutan itu tidak ada masalah. Tidak melanggar hukum acara pudana.

JPU dari Kejaksaan Agung, kepada pers: "Tidak ada larangan menurut peraturan perundang-undangan, Jaksa Penuntut Umum dapat memperbaiki tuntutan. Selama masih dalam ruang lingkup pembuktian. Namun perubahan tuntutan tersebut tidak mempengaruhi putusan majelis hakim seadil-adilnya terhadap diri terdakwa."

Dilanjut: "Perubahan tuntutan tersebut didasarkan pada subjektivitas penuntut umum (sebelumnya) dan tidak dilandasi keadilan objektivitas. Di mana kehidupan sosial terdakwa Valencya yang kami pandang sudut sosiologis dan psikologis dan tekanan perbuatan saksi korban yaitu suaminya sendiri membuat terjadinya pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan yang berpengaruh pada traumatis terdakwa."

Mengapa tuntutan setahun penjara dianulir? JPU: "Karena perbuatan terdakwa bukan pelanggaran hukum."

Dilanjut: "Justru perbuatan saksi korban-lah (Chan Yu Ching) yang membuat ini terjadi." 

Seperti diberitakan, Valencya memarahi Chan Yu Ching sewaktu mabuk. Agar jangan mabuk lagi.

Teguran Valencya direkam Chan Yu Ching, dilaporkan ke Polres Karawang. Lalu  kasus diproses. Dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Lantas, penyidik membuat surat dakwaan. Valencya jadi terdakwa kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Setelah surat dakwaan lengkap (P-21) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karawang. Dari Kejaksaan, kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Karawang. Kemudian disidangkan.

Di sidang Kamis, 11 November 2021, JPU menuntut hukuman setahun penjara terhadap terdakwa Valencya. Tuntutan ini heboh. Disebar ke medsos, viral.

Kejaksaan Agung kemudian mengambil alih kasus ini. Pihak Kejaksaan Agung mencopot beberapa pejabat kejaksaan, salah satunya Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jabar, Dwi Hartanta.

Hampir bersamaan dengan keputusan Kejaksaan Agung itu, Polda Jawa Barat juga mengambil sikap. Tiga penyidik di Polres Karawang, dicopot, sementara non-aktif.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago, kepada wartawan mengatakan: "Penyidik dari Polres Karawang diperiksa Propam Polri."

Kasus ini kelihatan acakadul. Bersama-sama Dari penyidikan tingkat pertama, sampai ke persidangan. Itu sebabnya, Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka selalu menghadiri sidang, mengawal kasus ini.

Di sidang Selasa (23/11/21) Rieke juga hadir. "Valencya tidak melanggar hukum. Jangan sampai terjadi transaksional di kasus ini," ujar Rieke kepada wartawan. Transaksional, maksudnya, jual-beli kasus. Atau sogokan.

Ketegasan Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengambil-alih kasus ini, suatu terobosan yang berani. Berdampak positif dan negatif.

Positif: Meluruskan penegakan hukum yang telanjur bengkok. Negatif: Bisa jadi preseden buruk di masa depan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.