Marahi Pemabuk, Dituntut Setahun Penjara

 

KDRT

KDRT itu luas. Seluas, Valencya (45) memarahi mantan suami pemabuk, Chan Yu Ching (49) dituntut hukuman setahun penjara, di Karawang. Saking luasnya, perkara sepele ini diambil-alih Kejaksaan Agung, Selasa (16/11/21).

Kasus menghebohkan itu bisa diasumsikan: Bahwa aparat penegak hukum kita belum begitu tegak. Sekarang. Cuma namanya, penegak hukum.

Terbukti, setidaknya, kasus tersebut diambil-alih Kejaksaan Agung. Dianggap salah prosedur. Seorang pejabat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dicopot. Ditarik ke Kejaksaan Agung. Sidangnya otomatis, stop sementara.

Valencya kepada pers di Kantor PWI Karawang, Senin (15/11/21), mengatakan: "Waktu dituntut hukuman setahun, saya kaget. Sampai pingsan. Masak, dia (Chan Yu Ching) yang salah, saya yang akan dihukum?"

Konstruksi kasus. Valencya Warga Negara Indonesia. Pada 2000 dinikahi Chan Yu Ching, Warga Negara Taiwan yang sedang berada di Indonesia. Setelah menikah, Valencya diboyong ke Taiwan.

Beberapa waktu di Taiwan, Valencya baru tahu, bahwa suaminya ternyata duda tiga anak. Suka mabuk alkohol. Pekerjaan suami tidak jelas. Maka, Valencya bekerja serabutan. Telanjur.

Kemudian, suami-isteri itu kembali ke Indonesia. Tinggal di Karawang, karena banyak kerabat Valencya di situ.

Valencya membuka toko bangunan. Sedangkan, Chan Yu Ching yang WNA dengan visa kunjungan, tidak bisa bekerja.Tiap empat bulan sekali, Chan harus kembali ke Taiwan, sebagai syarat WNA. 

Akhirnya, Valencya mensponsori Chan menjadi WNI. Memodalinya membuat perseroan terbatas. Mereka dikaruniai dua anak.

Namun kemudian muncul masalah. Cekcok sejak Februari 2018. Lalu, Valencya menggugat cerai ke Pengadilan Negeri Karawang.

April 2018, hakim melakukan mediasi. Didamaikan. Gugatan cerai dibatalkan.

September 2019, Valencya kembali menggugat cerai. Chang menolak dicerai. Sebaliknya, ia membalas dengan melaporkan Valencya ke polisi, soal pemalsuan surat kendaraan. Laporan tidak diproses.

2 Januari 2020 PN Karawang mensahkan gugatan perceraian Valencya. Chang naik banding. Pada Agustus 2020 Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan, menguatkan putusan PN Karawang. Chang-Valencya bukan lagi suami-isteri.

September 2020, Chang diusir dari rumah Valencya. Lalu, Chang melapor ke Polda Jawa Barat. Pada 11 Januari 2021, Valencya ditetapkan sebagai tersangka pengusiran. Tapi proses belum berlanjut.

September 2021, Valencya melaporkan Chan ke Polres Karawang atas dugaan penelantaran keluarga. Tidak menafkahi dua anak, sesuai perintah pengadilan.

Laporan belum sempat diproses, Chang melaporkan Valencya, tuduhan memarahi, karena Chan mabuk. Sewaktu Valencya marah, direkam oleh Chan. Rekaman itulah barang bukti hukum.

Polres Karawang membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Valencya ditetapkan tersangka KDRT Psikis. Karena memarahi suami yang suka mabuk. 

Berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karawang, dinyatakan P21, atau berkas lengkap. Siap disidangkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus ini: Glendy Rivano. 

Akhirnya, kasus ini disidangkan. Majelis Hakim PN Karawang, dipimpin Muhammad Ismail Gunawan.

JPU, Glendy Rivano ditanya wartawan, Kamis (11/11/21) mengapa kasus begini disidangkan? Dijawab Glendy: 

"Jadi, kasus ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahwa ada fakta-fakta melalui keterangan saksi dan alat bukti, bahwa terdakwa inisial V terbukti jadi terdakwa dengan dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 5 huruf b."

Dilanjut: "Jadi, korban inisial CYC ini diusir dan dimarahi dengan kata-kata kasar oleh terdakwa V." 

Kesimpulan: JPU menetapkan terdakwa Valencya dengan dakwaan KDRT Psikis. Lalu menuntut hukuman setahun penjara.

Sidang pembacaan tuntutan pada Kamis (11/11/21). Jaksa Gelndy menyatakan, terdakwa Valencya secara sah dan meyakinkan, melakukan KDRT Psikis terhadap korban Chang Yu Ching. "Terdakwa dituntut hukuman satu tahun penjara."

Selesai tuntutan dibacakan, Valencya kaget. Tepok jidat. Lalu semaput. Pingsan. 

Tapi, Valencya bisa disadarkan kembali. Lantas diberi kesempatan menanggapi tuntutan jaksa. Valencya mengatakan, begini:

“Saya keberatan yang mulia. Masak, saya mengomeli mantan suami yang suka mabuk-mabukan, saya jadi terdakwa, dituntut satu tahun penjara."

Hebatnya, menanggapi itu Ketua Majelis Hakim, Muhammad Ismail Gunawan, juga serius. Ia mengatakan: “Pembelan Ibu, nanti disampaikan di sidang pledoi, Kamis depan (rencananya, 18 November 2021).”

Sidang pingsan ini menghebohkan pengadilan. Dimuat media massa. Diunggah warganet ke medsos. Viral. Sampailah, terketahui Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Yang memerintahkan, kasus itu dilakukan eksaminasi.

Eksaminasi adalah pengujian, atau penilaian kembali, sebuah keputusan hukum. Apakah keputusan itu sudah memenuhi prosedur hukum acara, kaidah hukum, dan rasa keadilan masyarakat?

Eksaminasi dilaksanakan Senin (15/11/21) di Kejaksaan Agung. Hasilnya, diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Senin 15 November 2021. 

Isinya ada tiga:

1) Penanganan perkara Terdakwa Valencya Alias Negsy Lim dan Terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena telah menarik perhatian masyarakat dan Pimpinan Kejaksaan Agung.

2) Para Jaksa yang menangani perkara ini, akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

3) Khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung, guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Pertanyaan publik, apakah ada pelanggaran hukum di kasus ini? Apakah wanita memarahi mantan suami gegara pemabuk, melanggar hukum pidana? Apa, sih KDRT Psikis?

KDRT Psikis diatur di Pasal 45 UU nomor 23 tahun 2004. Seperti dakwaan JPU. Pasal itu berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta."

Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/ PID/ 2016/ PT.BTN. Kejadian pada 2015 di Pengadilan Negeri Tangerang (tidak perlu disebut detil).

Terdakwa (pria) memaksa korban (istri) untuk menandatangani surat izin poligami, namun ditolak korban. Dipaksa, tetap ditolak.

Terdakwa lalu mengancam, akan menceraikan korban. Tanpa harta gono-gini. Mengambil hak asuh anak, serta semua usaha atas nama korban, apabila menolak menandatangani izin poligami terdakwa. 

Akibatnya, korban stress. Meningkat jadi depresi. Bunuhdiri dengan cara meminum obat berlebihan (overdosis). Dia menggelepar-gelepar. Dirawat di RS, sembuh. Tidak mati. 

RS memberi catatan: intoksikasi obat, tentamen suicide, et causa. Percobaan bunuhdiri akibat depresi.

Majelis Hakim pada tingkat peradilan pertama melalui Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1019/ Pid.Sus/2015/ PN.Tng telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU 23/2004. 

Atas perbuatannya, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 bulan. Putusan PN tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT yang mempertahankan sanksi yang sama pada Putusan PN karena dirasa telah mencerminkan rasa keadilan.

Jadi, KDRT Psikis itu memang ada dasar hukumnya. Cuma, penerapannya tergantung penilaian penegak hukum. Mulai dari tingkat penyidik (Polri), Kejaksaan, sampai Pengadilan, tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.

Di sidang pingsan itu, suatu perkecualian. Bukti: Diintervensi Kejaksaan Agung.

Sangat jarang, kasus hukum sedang berjalan, ditarik ke Kejaksaan Agung. Apakah, tuntutan hukuman setahun penjara buat Valencya itu nantinya dianulir, ataukah tetap jalan, belum diketahui. (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.