Korting Hukuman Koruptor

 

Koruptor

Terpidana korupsi Edhy Prabowo dihukum 5 tahun penjara, lalu naik banding. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum 9 tahun penjara. Ditanggapi Menko Polhukam, Mahfud Md menyatakan: "Ini berita baik."

Mahfud mengomentari itu melalui unggahan Twitter-nya, @mohmahfudmd, Kamis (11/11/21).

Tapi, upaya hukum bagi terpidana, masih terbuka. Bisa saja terpidana Edhy, yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, kasasi. Ia punya waktu pikir-pikir 14 hari untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), sejak putusan banding dikeluarkan, Kamis (11/11/21).

Ternyata, Menko Polhukam Mahfud Md juga menyindir MA. Dengan unggahan begini:

"Mudah-mudahan kesadaran tentang bahayanya korupsi terhadap sendi kedaulatan negara, menjadi kesadaran kolektif di Mahkamah Agung."

Cukup sindiran halus. Tapi, sindiran ini menegaskan, bahwa ada kemungkinan, seumpama Edhy Prabowo kasasi, hukumannya bisa dikorting. Sindiran Mahfud itu matching dengan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan catatan ICW pada 2019-2020 terdapat 134 terdakwa korupsi dibebaskan, atau dipangkas hukumannya, melalui kasasi atau peninjauan kembali di MA. 

Catatan ICW itu merinci, 18 koruptor yang dikorting hukumannya, setelah terpidana mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. 

Mulai dari Djoko Tjandra, semula 4,5 tahun jadi 3,5 tahun. Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, dari 10 tahun jadi 4 tahun. Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin, semula 9 tahun jadi 6 tahun. Advokat Lucas, dari 7 tahun jadi 5 tahun. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, semula 5 tahun jadi 2 tahun. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dari 14 tahun, jadi 8 tahun.

Sangat banyak terpidana korupsi yang dikorting hukumannya oleh MA. Yang tentu saja, dengan berbagai pertimbangan hakim MA.

Sehingga, sindiran Mahfud Md terhadap MA, memang relevan. Atau, mungkin dari unggahan itu Mahfud berharap, hukuman Edhy Prabowo jangan dikorting juga (seumpama Edhy mengajukan kasasi).

Karena, tuntutan jaksa KPK terhadap Edhy, yang dinilai banyak pihak, sebagai tidak memenuhi unsur keadilan. Yakni, 5 tahun penjara. Dan, hakim Tipikor Jakarta memvonis Edhy 5 tahun penjara, juga.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo tertangkap tangan atau kena OTT KPK, sepulangnya dari Amerika. Edhy Prabowo terbukti menerima uang suap total Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

Jaksa KPK, Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/21) mengatakan:

"Menuntut agar Majelis Hakim dapat memutuskan, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 5 tahun dan pidana denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan."

Di sidang berikutnya, hakim memutus hukuman yang sama dengan tuntutan jaksa. Kemarin, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan, hukuman Edhy dinaikkan jadi 9 tahun. 

Di zaman Orde Baru, eksekutif seperti Mahfud Md tidak perlu menyindir pejabat Yudikatif seperti MA. Melainkan, bisa langsung menegur. Eksekutif mengendalikan Yudikatif.

Terbukti, digelar Sidang Istimewa MPR-RI pada 10 sampai 13 Nopember 1999. Menghasilkan berbagai ketetapan, antara lain Tap MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Itulah aturan hukum pemisahan fungsi kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif. Yang semula Eksekutif menguasai Yudikatif.

Sidang Istimewa MPR itu substansinya meluruskan pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945, yang pada zaman Orde Baru digembar-gemborkan, kenyataan di lapangan tidak dipraktikkan. Setidaknya, terkait kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif, yang seharusnya terpisah, independen, tidak saling mempengaruhi.

UUD 1945 menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum, adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan adanya Sidang Istimewa MPR tersebut, membuktikan bahwa pada zaman Orde Baru, Eksekutif menguasai Yudikatif. Dan, Sidang Istimewa tersebut mereformasi bidang hukum.

Dikutip dari pernyataan Manko Polhukam Mahfud MD saat dialog dengan Rektor Universitas Gadjah Mada dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkab YouTube Universitas Gadjah Mada, Sabtu (5/6/21) menyatakan:

"Korupsi sekarang semakin meluas. Lebih meluas dibanding zaman Orde Baru. Saya katakan, saya tidak akan meralat pernyataan itu. Kenyatannya saja, sekarang, hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlahnya. Tapi meluas."

Mahfud: "Dulu korupsinya terkoordinasi. Di dalam desertasi saya pada 1993 (mengungkap) pemerintah membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi dibuat organisasi." 

Dilanjut: "Sekarang, bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri, MA korupsi sendiri, MK hakimnya korupsi, kepala daerah, DPRD ini semua korupsi sendiri-sendiri."

Ditutup: "Karena apa? Atas nama demokrasi. Sesudah demokrasi maka bebas melakukan apa saja. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Jadi demokrasinya (juga) semakin meluas."

Kesimpulan, pada zaman Orde Baru, tidak mungkin MA memberi korting masa hukuman kepada terpidana koruptor. Tidak mungkin. Karena, menurut Mahfud, korupsinya terpusat di Eksekutif. Berjamaah.

Sebaliknya, kini pelaku korupsi menyebar ke berbagai lembaga dan individu pejabat negara. Tapi, sudah ada pembatasan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif. Eksekutif tidak berwenang Yudikatif (independensi peradilan).

Akibatnya, Mahfud cuma bisa menyindir MA. "Jangan-lah, hukuman terpidana koruptor dikorting lagi..." (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.