Kasus HAM Berat Akan Diusut

 

HAM

Lagi dan lagi, aparat janji usut kasus pelanggaran HAM berat. Kini dari Kejaksaan Agung. "Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengusut perkara HAM berat."

Begitulah, kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/11/21).

Dilanjut: "Jaksa Agung menilai, perlu diambil terobosan progresif membuka kebuntuan pola penanganan, akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dan penyelidik Komnas HAM."

Lanjut: "Jaksa Agung (ST Burhanuddin) mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Ali Mukartono) dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang berat."

Ada kata "terobosan progresif membuka kebuntuan" di situ. Menandakan, kali ini penegak hukum serius menangani itu.

Disebut "serius", sebab selama ini memang belum serius. Kalau sekadar pernyataan, sudah sangat sering. Sejak era Reformasi sampai sekarang, belasan kali soal ini dibahas. 

Lalu penegak hukum janji, akan mengusut. Kenyataannya zonk. Begitu lagi, dan begitu lagi. Berganti-ganti pejabat bicara, dan bicara.

Setidaknya, Senin, 30 Juli 2018. Menko Polhukam Wiranto, kepada pers di kantornya, mengatakan: "Maka hari ini kami memutuskan bersama setelah rapat koordinasi membentuk tim gabungan terpadu, dari semua lembaga."

Padahal, itu diputuskan setelah ia menggelar rapat koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Wiranto menegaskan, segera membentuk tim gabungan terpadu, untuk itu.

Menurut Wiranto, tim terpadu akan membedah satu persatu dari setiap dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Juga, menyelidiki faktor penghambat pengusutan kasus-kasus tersebut.

Wiranto: "Bersama-sama duduk membedah satu per satu, secara jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita bedah satu persatu hambatannya."

Hasilnya nihil. Sampai, jabatan Menko Polhukam berganti ke Prof Mahfud Md.

Kamis, 10 Desember 2020, Presiden RI, Joko Widodo menyebut hal itu juga. Dalam pidato Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 secara virtual. Mengatakan begini: 

"Pemerintah tidak pernah berhenti, untuk menuntaskan masalah HAM berat masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerjasama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa."

Dilanjut: "Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah (pelanggaran HAM berat) masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima di dunia internasional."

Jokowi menyebut, itu tertuang dalam Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2020-2025.

Yang ini tidak nihil. Setidaknya, belum nihil. 

Karena, Senin 15 Maret 2021, atau tiga bulan kemudian, Menko Polhukam, Mahfud Md melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi itu, dengan mendatangi Kejaksaan Agung. Menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Dokumen kasus-kasusnya ada di Kejaksaan Agung.

Selesai pertemuan tersebut, Mahfud kepada pers, mengatakan: "Kami serius semua, Kejaksaan Agung serius. Tadi itu juga disinggung, karena memang sudah berproses."

Dijelaskan, berdasar undang-undang, kasus dugaan pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan secara yudisial. Atau non-yudisial. 

Mahfud: "Penyelesaian yudisial, jika telah memenuhi prosedur. Misalnya, telah dilengkapi alat bukti yang cukup. Ada juga yang di luar pengadilan, atau non yudisial. Nah ini semua masih jalan, kita merencanakan penyelesaian itu yudisial dan non yudisial."

Waktu itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono mengungkap kendalanya. Yakni, seumpama penyidik tidak mendapatkan bukti hukum yang cukup.

Ali Mukartono: "Di Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, kan ini bolak balik antara Komnas HAM dan kita (Kejaksaan Agung). Karena, di undang-undang itu tidak disebutkan tata cara penghentian penyelidikan. Kalau memang nggak cukup bukti, penyelidikannya seperti apa?"

Sedangkan, mencari bukti hukum kasus-kasus yang sudah lapuk dimakan zaman itu, tidaklah gampang. Misal, kasus 1965 - 1966 (pembantaian anggota PKI dan keluarga) sudah lebih dari setengah abad silam.

Pemerintah sudah punya catatan 12 kasus, diduga pelanggaran HAM berat masa lalu. Sama dengan data Komnas HAM.

1) Kasus tahun 1965-1966 (pembantaian terhadap anggota Partai Komunis Indonesia - PKI dan keluarga mereka oleh tentara).

Mungkin, kasus ini paling rumit. Dari sisi politis, bukti hukum, saksi-saksi sudah banyak yang meninggal. Terutama, berpotensi heboh.

Soal jumlah korban, pun tak mungkin bisa dipastikan. Angkatan Darat pada 1980-an menyatakan, korban tewas sekitar sejuta orang. Sejarawan Amerika, Benedict Anderson memperkirakan sekitar 500 ribu orang tewas.

Lain lagi, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyatakan, lebih dari tiga juta orang tewas. 

Ketua YPKP 65, Bedjo Untung, kepada pers, Rabu 30 September 2015, mengatakan: "Saat itu korban bukan hanya dari anggota Partai Komunis Indonesia yang aktif. Namun juga organisasi sayap atau yang dituduh berafiliasi dengan PKI."

Itu baru soal jumlah korban. Apalagi soal bukti hukum. Lebih rumit lagi. Juga, bicara kasus ini bagai bicara soal momok, menakutkan.

2) Kasus penembakan misterius (Petrus) 1982 -1985. Jumlah korban juga tak dihitung. Karena juga terjadi di zaman Orde Baru yang otoriter. Tapi, jumlah korban tak sampai jutaan orang.

Petrus adalah operasi rahasia pada zaman Orde Baru, antara tahun 1982 sampai 1985. Bermula dari maraknya premanisme. Kemudian para preman ditangkap dan dibunuh. Ribuan preman tewas. 

3) Tragedi Talangsari 1989. Terjadi 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah). 

Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Aturan ini termanifetasi dalam UU No.3 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya serta UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kelompok pimpinan Warsidi membuat pondok pesantren di lokasi tersebut. Mereka tidak mengakui asas tunggal Pancasila. Warsidi dipanggil oleh Camat setempat, juga tidak datang. Akhirnya kelompok itu dibantai. Jumlah korban, versi resmi 130 orang tewas.

Menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam), tim investigasi dan advokasi korban peristiwa Talangsari, setidaknya 246 orang tewas.

4) Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, tahun 1998 - 1999. Jumlah korban juga tidak dicatat. Tapi, lebih dari seribu orang tewas.

5) Kerusuhan Mei 1998. Terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998 di Jakarta. Jumlah korban juga tidak jelas. Diperkirakan, ribuan orang tewas. Termasuk warga menjarah toko-toko yang kemudian dibakar.

6) Kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998. Terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR tahun 1998. Dilakukan tim dari Kopassus.

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang tewas. Dan, 13 orang lainnya hilang hingga kini.

7) Kasus Wasior, Papua. Terjadi pada 13 Juni 2001. Saat itu aparat Brimob Polda Papua menyerbu Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan dipicu terbunuhnya 5 anggota Brimob dan seorang sipil di PT Vatika Papuana Perkasa.

Dalam peristiwa itu tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang, dan 39 orang disiksa.

8) Tragedi Dukun Santet di Banyuwangi, Jawa Timur 1998. Muncul isu, dukun santet harus dibunuh. Lalu terjadi pembantaian warga yang dituding sebagai dukun santet.

Jumlah korban, ada tiga versi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyebut, 115 orang tewas. 

Versi kedua, Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama (NU) yang mencatat jumlah korban tewas 147 orang. 

Versi ketiga, Komnas HAM menyatakan, 309 orang tewas. Rinciannya, 194 orang di Banyuwangi, 108 orang di Jember, dan 7 orang di Malang.

9) Tragedi Simpang KKA ( PT Kertas Kraft Aceh) terjadi 3 Mei 1999 saat konflik di Aceh. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. 

Tahun 2000 diselidiki Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88/1999. Dalam laporannya, 39 orang tewas, 156 orang terluka tembak, dan 10 orang hilang.

10) Tragedi Jambo Keupok, terjadi 17 Mei 2003 di Jambo Keupok, Bakongan, Aceh Selatan. Sebanyak 16 orang mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan.

11) Tragedi Rumoh Geuding 1989 sampai1998.Tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan TNI selama masa konflik Aceh (1989-1998).

Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang djadikan sebagai markas TNI di desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Jumlah korban, tidak jelas.

12) Kasus Paniai 2014. Terjadi pada 8 Desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. 

Kejadian diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI yang membawa mobil Toyota Fortuner Hitam tanpa menyalakan lampu. Akhirnya ricuh. Jumlah korban, lima orang tewas.

Semua kasus itu, sebagian besar minim bukti hukum. Mungkin, itulah kendala yang dihadapi penegak hukum selama ini.

Dengan pengumumkan dari Kejaksaan Agung itu, mungkin saja kasus-kasus tersebut diusut. Kita tunggu saja. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.