Kasus Buah Zakar Ternyata Unik

 

Zoya Amirin

Kasus 'buah zakar dicoreti spidol' dihidupkan Komnas HAM, Senin (29/11/21). Padahal, kasus pelecehan seks antar pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) itu, sudah membeku tiga bulan. Sejak 1 September 2021. Gak jelas.

Ada bintang yang ditampilkan Komnas HAM di kasus ini: Zoya Amirin. Psikolog seks yang cantik itu. Zoya sebagai saksi ahli Komnas HAM. Tampil di temu wartawan di Kantor Komnas HAM, Senin (29/11/21).

Zoya kepada wartawan, mengatakan, berdasar analisisnya, memang ada pelecehan seksual parah, antar pegawai KPI.

Zoya: “Ini jadi ironis. Ada double standard. Pegawai KPI yang mestinya bermoral bagus, karena mereka pengawas moral di tayangan-tayangan televisi, tapi di kantor mereka sendiri tidak ada moral."

Dilanjut: “Karena, para terduga pelaku, adalah orang yang incharge di visual. Jadi mereka yang nge-cut, nge-make sure apa batasan-batasan moral tayangan televisi. Mana yang lazim, enggak lazim, pantas, enggak pantas. Itu kan mereka yang cut. Kenyataannya mereka begini.”

Kasus ini heboh, dan diperiksa polisi 1 September 2021. Setelah itu sepi. Kasusnya membeku. Polisi tidak menyatakan "ada pelanggaran hukum". Juga tidak menyatakan "tidak ada pelanggaran hukum". Pokoknya, diam.

Konsruksi kasus: Pegawai pria KPI Divisi Visual Data, inisial MS, mengaku sudah sejak 2012 hingga ia ungkap akhir Agustus 2021, ia dilecehkan seksual 7 teman kerjanya. Sesama pria.

Waktu itu (akhir Agustus 2021) MS mengaku, ia sudah lapor atasan (bertahun-tahun lalu), lapor polisi (2017 dan 2019), lapor Komnas HAM (2019), terakhir, membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi (akhir Agustus 2021). Tapi, tidak ada tanggapan.

Maka, MS menyebarkan materi kasusnya melalui WhatsApp. Yang kemudian beredar luas di medsos. Disebar oleh orang-orang yang menerima sebaran. Viral.

Di suratnya kepada Presiden Jokowi itu, MS menyebutkan detil kasusnya. Ia dilecehkan seksual sejak 2012 hingga akhir Agustus 2021. MS pria beristeri, beranak satu.

Ia dilecehkan begitu lama tidak resign juga dari KPI, katanya, karena dua hal. 

Pertama, ia korban. Mengapa korban yang harus mengalah, dan resign? Bukankah seharusnya pelaku yang dikeluarkan oleh atasan di KPI? Mengapa terbalik?

Kedua, ia bekerja menanggung nafkah keluarga: Isteri, seorang anak dan ibunda MS, yang sudah tua.

Di suratnya, MS menuliskan nama tujuh pelaku serta jabatan pekerjaan mereka di KPI. Lengkap dengan detil perbuatan para pelaku masing-masing dan bersama-sama mengeroyok MS. 

Para terduga pelaku itu sudah diperiksa tim KPI dihadiri Ketua KPI, Agung Suprio. "Kami kumpulkan semua pihak, kami rapat di Bogor," kata mantan Ketua KPI yang kini Komisioner KPI, Yuliandre Darwis, kepada Penulis.

Tapi, hasil pertemuan itu, dilarang dipublikasikan. "Biar ditangani polisi," ujarnya.

Mirisnya, seperti diberitakan semua media massa pada kurun 1 - 5 September 2021, MS mengku ditelanjangi. Difoto alat kelaminnya. Dicoret-coreti buah zakar. Sambil disoraki para pelaku beramai-ramai.

Kasusnya sudah ditangani Polda Metro Jaya (awal September 2021). Belum ada pengumuman kejelasan dari Polda Metro Jaya, soal penyelidikan kasus ini.

Tindakan dari pihak KPI, katanya, tujuh terduga pelaku diistirahatkan di rumah sementara waktu, menunggu penyidikan kasusnya. Yang sekarang belum jelas.

Luar biasanya, Komnas HAM pada Senin (29/11/21) mengeluarkan 15 rekomendasi. Ditujukan untuk tiga lembaga negara: KPI, Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkom Info).

Dasar pengiriman 1 rekomendasi itu, karena Komnas HAM yakin bahwa ada pelanggaran HAM di kasus "buah zakar' itu. Juga, pihak Komnas HAM meyakini, ada pelanggaran hukum di situ. Makanya, Komnas HAM memberikan rekomendasi ke Polda Metro Jaya.

Rekomendasi itu semacam protes. Atau tudingan kepada para pihak: Mengapa kasus ini membeku?

Rekomendasi Komnas HAM kepada KPI, ada sembilan. Agar KPI melakukan, berikut ini:

1) Memberi dukungan kepada MS baik secara moril ataupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban.

2) Bekerja sama (kooperatif) dengan pihak Kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum.

3) Memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

4) Mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.

5) Membuat pedoman pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.

6) Memberikan edukasi secara berkala kepada pegawai di lingkungan KPI terkait pemahaman, pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan.

7) Membuat sistem monitoring dan pelaporan yang komprehensif terhadap tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan seksual di tempat kerja.

8) Menyiapkan anggaran, sarana, prasarana dan perangkat birokrasi di lembaga KPI yang mendukung pencegahan dan penanganan tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja serta pemulihan korban.

9) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, perangkat, dan sarana yang berpotensi mendorong terjadinya tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

Lalu, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar melaksanakan tiga hal, berikut ini:

1) Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI.

2) Melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesekretariatan KPI.

3) Memberikan asistensi baik secara sumber daya manusia, akses, pengetahuan dan sumber daya lainnya terhadap kesekretariatan KPI dalam rangka membangun mekanisme pencegahan dan penanganan tindak perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan kerja.

Terakhir, ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, agar melakukan tiga hal, berikut ini:

1) Melakukan pengawasan dan pemberian dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya terhadap Polres Jakarta Pusat dalam rangka memastikan penyelidikan terhadap kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS berjalan objektif, adil, profesional, transparan, akuntabel, dan berasaskan hak asasi manusia.

2) Melakukan evaluasi terkait sumber daya manusia dan perangkat lainnya terkait mekanisme penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Polda Metro Jaya.

3) Meningkatkan kemampuan personel di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berperspektif korban.

Lembaga negara (Komnas HAM) menasihati tiga lembaga negara pula. Agar tiga lembaga negara tersebut melaksanakan poin-poin di atas. Sangat menarik.

Masyarakat bisa menarik kesimpulan: Pihak mana yang benar? Antara Komnas HAM di satu sisi, melawan tiga lembaga negara lain, dan sekaligus, di sisi seberang.

Lebih spesifik lagi: Mengapa bisa muncul kontradiksi antara lembaga negara? Mengapa kasus sepele ini tidak di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)?

Kasus ini paling unik. Dalam hal penanganan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.