Aturan Mendikbud, Masak Legalkan Zina?

sexual harashment

Permendikbud soal seks, ramai pro-kontra. Muhammadiyah menganggap, ada pasal ditafsirkan melegalkan zina. Anggota DPR dari PKS, menilai Permen itu merepotkan warga kampus. Menteri Agama, mendukung permen itu.

Permendikbud pro-kontra itu, Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memuat 58 Pasal. Ditetapkan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim.

Yang disoal Muhammadiyah, antara lain pembentukan Satgas dari unsur perguruan tinggi setempat. Fungsinya, pusat PPKS di Perguruan Tinggi. Itu bisa ditafsirkan, melegalkan zina.

Yang disoal anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, pembentukan Satgas itu malah ngrepotin warga kampus. 

Sebaliknya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendukung peraturan tersebut. Itu dikatakan langsung Menag Yaqut, saat bertemu Mendikbud-Ristek Nadiem di Kantor Menag, Senin (9/11/21).

Lantas, Menag mengeluarkan keterangan pers: "Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri (Mendikbud-Ristek)."

Sebagai tanda serius, Menag menyatakan, segera menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag, mendukung kebijakan tersebut, ditujukan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dari pro-kontra itu menimbulkan pertanyaan: Masak, Mendikbud-Ristek berani melegalkan zina? Atau malah ngrepotin sivitas akademika?

Menanggapi itu, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek, Nizam mengatakan, adanya kontra karena salah persepsi atau sudut pandang.

Nizam di siaran pers: "Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbud-Ristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk di awal Permendikbudristek ini adalah 'pencegahan', bukan 'pelegalan' seks." 

Dilanjut: "Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita."

Akhirnya: "Kami mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyiapkan dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai Permendikbudristek 30/2021 agar kampus kita menjadi lingkungan belajar yang semakin aman dan nyaman untuk mewujudkan Merdeka Belajar."

Logikanya, memang tidak mungkin menteri melegalkan zina. Rakyat Indonesia bisa membaca terbuka, seluruh isi Permen tersebut. Termasuk pelaksanaannya nanti.

Bandingkan, terbaru ada kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau (Unri). Dekan FISIP, Syafri Harto diduga mencium paksa mahasiswi di kampus setempat.

BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unri) mendesak Dekan FISIP Syafri Harto dicopot sementara dari jabatannya. Hal ini seiring dengan penyelidikan yang dilakukan tim pencari fakta terkait dugaan Syafri Harto mencium salah seorang mahasiswinya saat bimbingan skripsi.

Ketua BEM Unri, Kaharuddin, dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube LBH Pekanbaru, Senin (8/11/2021), mengatakan:

"BEM Unri menuntut tim pencari fakta agar bekerja sesuai Permendikbud. Jadi selama pemeriksaan, rektor agar memberhentikan (Syafri Harto) sebagai tenaga pendidik dan dekan." 

Sedangkan, kuasa hukum korban dari LBH Pekanbaru, Rian Sibarani, menyebut korban kini trauma. Korban disebut ketakutan.

Rian Sibarani kepada wartawan, Senin (8/11/21): "Kondisi psikis korban masih trauma dan ketakutan. Saat ini korban masih ketakutan dengar nama pelaku, sehingga tidak bisa beraktivitas."

Korban cium, mengatakan: "Ketika saya ingin salim untuk berpamitan. Langsung beliau genggam bahu saya, mendekatkan badan ke diri saya dan menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya dan mencium pipi sebelah kiri dan kening."

Dilanjut: "Saya sangat ketakutan, saya langsung nundukkan kepala saya. Namun kepala saya langsung didongakkan dan berkata 'mana bibir, mana bibir' yang membuat saya sangat terhina dan terkejut."

Mahasiswi itu kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi. Sebaliknya, Dekan FISIP Unri, Syafri Harto, kepada wartawan, membantah. Kini kasusnya sedang dalam proses hukum. 

Permendikbud itu, mengatur mekanisme jika ada kasus pelecehan seksual di kampus. Yang, belakangan sangat sering terjadi.

Nizam: "Fokus Permen PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual, sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual."

Ditutup: "Saat ini, beberapa organisasi dan perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan dan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi."

Memang, masalah apa pun kini ditarik ke kepentingan politik oleh pihak tertentu. Tujuannya, ya tujuan politik. Yang ujung-ujungnya, merebut kekuasaan (power).

Tapi, karena terlalu sering, semua hal dipolitisir, lama-lama publik jadi kebal. Atau bingung. Tidak tahu lagi, mana yang baik dan buruk bagi bangsa kita. (*)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.