Tes PCR dan Keserakahan

PCR

 Tumben, ormas Projo keras ke pemerintah. Ketua Satgas Covid-19 Projo, Panel Barus, Kamis (28/10/21) menyatakan: "Ada mafia tes PCR, merampok rakyat." Mafianya harus disikat.

Meski itu ditujukan ke tim penanggulangan pandemi Corona, tapi ketua tertingginya 'kan Presiden Jokowi. Sedangkan, Projo singkatan Pro Jokowi.

Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian). Wakil Ketua ada lima: Menko Maritim dan Investasi. Menko Polhukam. Menteri Keuangan. Menteri Kesehatan. Menteri Dalam Negeri. 

Didukung tiga pelaksana harian: Ketua Pelaksana: Menteri BUMN. Ketua Satgas Penanganan Covid-19: Kepala BNPB. Ketua Satgas PEN : Wamen 1 BUMN. 

Semua di bawah kendali Presiden Jokowi. Maka, serangan Projo bagai menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri.

Projo fokus ke ini: Ketika pandemi Corona ganas, masyarakat bisa tes antigen dan Genose. Nah, sekarang, kasus Corona melandai, malah  wajib PCR. Maksudnya, seolah 'aji mumpung'. Sebentar lagi Corona habis. Senyampang masih ada, di saat akhir, rakyat dirampok (istilah Projo).

Tarif tes PCR di Indonesia memang aneh. Tahun lalu Rp2,5 juta. Tapi, tidak diwajibkan untuk umum. PCR terakurat dibanding lainnya. Yang diwajibkan, tes yang bukan PCR, karena harga jauh lebih murah (sekitar Rp100 ribu-an). Warga miskin tak peduli PCR.

Ketua Satgas Covid-19 (saat itu) Doni Monardo di rapat Komisi VIII DPR, Kamis, 3 September 2020 menilai, harga Rp2,5 terlalu tinggi. Doni mengatakan:

"Ada rumah sakit mematok harga tes PCR swab sampai di atas Rp2,5 juta. Padahal harga rutin, atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak  lebih dari Rp500 ribu per unit atau per sekali pemeriksaan spesimen."

Memang, tes PCR gratis di Puskesmas. Karena disubsidi pemerintah. 

Waktu itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mendorong pemerintah mengendalikan harga tes PCR. Menurutnya, dengan harga terjangkau, masyarakat akan sadar menjalani tes swab mandiri.

Kementerian Kesehatan pun menerbitkan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Surat edaran tersebut disahkan oleh Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Prof dr Abdul Kadir, Senin, 5 Oktober 2020.

Prof Kadir: "Memang penetapan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR ini perlu kita tetapkan. Penetapan batas tarif ini melalui pembahasan secara komprehensif antara Kemenkes dan BPKP terhadap hasil survei serta analisis yang dilakukan pada berbagai fasilitas layanan kesehatan."

Akhirnya, dibatasi maksimal Rp 900 ribu. Berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan PCR mandiri.

Batasan harga itu berjalan setahun. Sampai muncul berita (India Today, Kamis, 12 Agustus 2021) bahwa tarif di India jauh lebih murah. 

Waktu itu harga di sana diturunkan dari 800 Rupee (sekitar Rp150 ribu) menjadi 500 rupee (sekitar Rp96 ribu). Bandingannya, di kita hampir sepuluh kalinya.

Tarif tes antigen cepat di India 300 Rupee (sekitar Rp 58 ribu). Sangat jauh di kita lebih mahal.

Kepala Menteri Delhi, India, Arvind Kejriwal dalam akun Twitternya menyatakan penurunan tarif tes PCR. Arvind turut mengunggah dokumen yang menunjukkan tarif tes PCR untuk laboratorium atau rumah sakit swasta menjadi 500 rupee, sedangkan untuk laboratorium pemerintah menjadi 300 rupee.

Arvind Kejriwal: "Pemerintah Delhi secara drastis mengurangi tarif tes Corona. Ini akan membantu orang biasa."

Heboh berita di India, lalu Presiden Jokowi meminta tarif tes PCR diturunkan di kisaran Rp 450-550 ribu.

Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Setpres, Minggu (15/8/2021): "Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000."

Dilanjut: "Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR."

Masyarakat masih juga heboh. Maksudnya, kurang murah lagi. 

Akhirnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan harga tes PCR diturunkan jadi Rp300 ribu. Hal ini menyusul tes PCR menjadi syarat naik pesawat.

Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021): "Berlaku selama 3 X 24 jam untuk perjalanan pesawat." Sebelumnya, berlaku 2 X 24 jam,

Jadi, benarkah ada mafia? Juru Bicara Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi kepada pers, Kamis (28/10/21) mengatakan, pihaknya belum menerima informasi resmi soal dugaan mafia PCR. 

dr Siti Nadia: "Mungkin aparat penegak hukum yang bisa mendeteksi hal seperti ini. Penurunan harga PCR agar masyarakat dapat lebih mengakses layanan PCR, terutama di masa saat kita sedang menekan laju penularan serendah mungkin."

Mengapa harga bisa turun dari Rp2,5 juta ke Rp300 ribu?

Penurunan itu atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, di konferensi pers, Rabu (27/10/21) mengatakan:

"Jika dibandingkan dari masukan kami sebelumnya terdapat penurunan biaya dari komponen habis pakai, ada penurunan harga APD, reagen PCR, maupun RNA, dan biaya overhead."

Dilanjut: "Dari hasil perhitungan kami, biaya PCR yang wajar memperhatikan kondisi saat ini, hasil audit, e-katalog dan harga pasar, lalu terdapat potensi harga yang lebih rendah seperti yang sudah diumumkan."

Masyarakat awam agak sulit mengerti itu. Pokoknya, harga diturunkan.

Harga baru itu wajib ditaati. Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof dr  Abdul Kadir telah mengumumkan batas maksimal harga tes PCR yang baru. Harga tersebut berlaku mulai Rabu, 27 Oktober 2021.

Pelanggar akan disanksi. Prof Kadir: Sanksi diberikan bertahap mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga sanksi penutupan dan pencabutan izin operasional. Sanksi akan dijatuhkan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota."

Dari kronologi tersebut, bisa diduga bahwa tidak gampang mengatur negeri berselimut keserakahan ini. Tidak gampang mengatur orang (pemilik power) yang serakah.

Bukan persoalan "orang serakah di negeri banyak orang miskin", tidak. Bukan soal itu. Sebab, jumlah orang miskin di India sangat jauh lebih benyak dibanding Indonesia. Tapi, India bisa begitu. (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.