Rachel Vennya Jadi Efek Jera

 

Rachel Vennya

Rachel Vennya, kabur dari karantina RSDC Pademanngan Jakarta, melanggar pidana ringan, jika terbukti. Tapi berdampak dua: 1) Pengusutan mafia karantina. 2) Mengubah aturan wajib karantina dari delapan jadi lima hari.

Rachel, selebgram cantik itu sepulang dari Amerika, sesuai aturan, harus menjalani karantina.

Dia dibantu oknum anggota TNI inisial FS yang bertugas sebagai pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dirujuk ke RSDC Pademangan untuk karantina. Dia menjalani tiga hari karantina, yang seharusnya delapan hari.

Sampai kabur dari karantina, dia dibantu FS. Lalu, Kodam Jaya mengusut keterlibatan FS, yang akhirnya ia di-non-aktif-kan.

Kapendam Jaya, Kolonel Arh Herwin BS kepada wartawan, Jumat (1/10/21) mengatakan, FS dinonaktifkan sejak Kamis (14/10/2021). FS dinonaktifkan oleh Pangdam Jaya, Mayjen Mulyo Aji seusai acara syukuran Markas Brigkav 1 Limpung Alugoro di Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Mungkin, pelanggar aturan karantina, banyak. Terbukti, ada yang membantu lolos. Tapi, seperti halnya korupsi di Indonesia, pelakunya tidak dipublikasi. Sehingga aman-aman saja.

Rachel selebriti. Ketika ia kabur dari karantina, ada warganet mengunggah di medsos. Warganet itu mengaku sebagai petugas RSDC Pademangan, via Twitter @AREAJULID. 11 Oktober 2021. Viral, sehingga kasusnya jadi perhatian publik. Ahkirnya berdampak ke mana-mana.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran kepada pers, Senin (19/10/21) mengatakan, akan mengusut tuntas kasus tersebut.

Irjen Fadil: "Masalah karantina, Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, ini sebagai jawaban. Pekan depan yang bersangkutan diminta klarifikasi."

Dilanjut: "Kami akan mengusut tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat dalam mafia karantina."

Mafia karantina, diduga melibatkan oknum baik Polri maupun TNI. Tapi bisa juga dari instansi lain.

MAFIA KARANTINA RP,6 JUTA per ORANG

29 April 2021 Polda Metro Jaya sudah menangkap empat tersangka mafia karantina. Salah satunya pensiunan pegawai di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Ceritanya, tersangka JD. WNI yang pulang dari India dan tak mengikuti prosedur karantina 14 hari (dari negara berisiko tinggi seperti India, aturan wajib karantina 14 hari).

Tiga tersangka lainnya adalah S, RW, dan GC. Ketiga tersangka inilah mafia karantina. Membantu JD tak menjalani karantina. Dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, angsung pulang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada pers, 

29 April 2021 mengatakan: "Ada tiga tersangka, berkembang satu tersangka lagi, inisialnya GC."

Hasil pemeriksaan, JD mengaku membayar Rp6,5 juta untuk lolos karantina. Dari jumlah itu, tersangka GC mendapat jatah paling besar, Rp4 juta.

Peran GC dianggap paling penting. GC yang memasukan data JD ke salah satu hotel rujukan untuk proses karantina. Padahal sebenarnya tak ada karantina.

Polisi menyita kartu pas bandara milik S. Yang pensiunan pegawai di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mereka tak ditahan karena ancaman pidananya di bawah lima tahun penjara.

ATURAN BERUBAH

Diduga, akibat kasus Rachel Vennya, aturan kewajiban karantina bagi WNI dari luar negeri berubah. Dari semula delapan hari diturunkan menjadi lima hari.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito kepada pers, Senin (18/10/21) mengatakan, aturan wajib karantina dari luar negeri memang berubah. Dari delapan hari menjadi lima hari. Tapi, bukan karena kasus Rachel.

Prof Wiku: "Pemerintah selalu monitoring dan evaluasi perkembangan kasus COVID dan kebijakan PPKM. Termasuk tentang perubahan masa karantina dari 8 hari menjadi 5 hari melalui proses analisis." 

Dilanjut: "Tidak ada kaitannya perubahan kebijakan untuk pelaku perjalanan internasional, dengan kasus tersebut (kasus Rachel)."

Aturan baru tersebut sesuai SE tanggal 13 Oktober 2021. Sedangkan, kasus kaburnya Rachel dari karantina, kebetulan terjadi sebelum tanggal keluarnya aturan baru itu.

Jika memang tidak terkait, mestinya perubahan aturan itu tidak dikeluarkan berdekatan dengan waktu terjadinya kasus Rachel.

Kasus Rachel hanya pelanggaran pidana ringan. Karena itu sering diabaikan pelaku. Sanksi denda Rp100 juta atau hukuman penjara maksimal setahun. Tersangka juga tidak ditahan, sebab ancaman hukuman di bawah lima tahun.

Teori kriminologi Rational Choice Crime Theory (Clarke, 1997) semua pelanggar aturan pasti melakukan analisis, sebelum melanggar aturan. Analisisnya adalah pilihan rasional. 

Teori kriminologi ini mengadopsi pemikiran ekonomi. Bahwa manusia makhluk rasional dalam membuat keputusan. Mempertimbangkan biaya dan usaha, dibandingkan nilai hasil yang diinginkan (Clarke, 1997). 

Pendekatan rasional digunakan Clarke dalam menyusun sebuah strategi pencegahan kejahatan situasional. Asumsinya, kejahatan adalah perilaku yang secara sadar dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan pelanggar seperti uang, status, hasrat seksual, aktualisasi diri, kemudahan hidup. 

Tapi, Rational Choice Crime Theory menyebutkan: Calon pelaku mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan, kemampuan diri, dan ketersedian informasi terkait dengan target.  

Jadi, pengetahuan calon pelaku tentang risiko atas tindakannya, berbeda pada setiap individu. Apalagi jika dikompori oleh mafia karantina (yang berharap bakal dapat Rp6,5 juta): "Ah.... gakpapa. Banyak yang tidak dikarantina."

Sehingga orang dengan gampang memutuskan, menyogok mafia karantina. Karena dianggap, itu tanpa risiko.

Sebaliknya, hukuman mengandung dampak efek jera. Agar masyarakat jera, sehingga tidak melanggar peraturan. Inilah yang akan dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Rachel. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.