Masak, Korupsi WC di Bekasi?

 

WC Bekasi


Pembangunan 488 toilet sekolah di Bekasi diselidiki KPK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada pers, Selasa (26/10/21) mengatakan: "Masih penyelidikan. Belum pro justicia." 

Padahal, laporan masyarakat sejak 15 Desember 2020 (hampir setahun lalu). Publik nyaris lupa.

Sampai ratusan guru berdemo ke depan Kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, 11 Januari 2021.

Setelah itu, tak terdengar kabarnya lagi. Semua pihak diam. Sepi.

Tahu-tahu, kini akan dilidik. Belum sampai sidik. Belum pro justicia. 

Alexander Marwata, kepada pers, Selasa (26/10/21) mengatakan:  

"Sejauh ini masih penyelidikan. Kita mengundang para pihak yang diduga mengetahui itu untuk dimintai keterangan, diklarifikasi. Belum yang pro justicia, ya."

DIDUGA, LAPORAN NYANGKUT

11 Januari 2021 pihak KPK menyatakan, sudah menerima laporan masyarakat tentang pembangunan 488 toilet di beberapa sekolah negeri di Bekasi. Total biaya Rp96,8 miliar. Rincian toilet ukuran 3,5 X 3,6 meter menelan biaya Rp196 juta per toilet.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (11 Januari 2021) mengatakan:

"Terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut. Dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima."

Dilanjut: "Selanjutnya akan dilakukan telaah dan kajian terhadap informasi dan data tersebut."

Dilanjut: "Apabila dari hasil telaah dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku."

Jadi, 11 Januari 2020 masih ditelaah. Hasil telaah belum diumumkan. Sampai muncul pernyataan Alexander Marwata, bahwa kasus itu akan disidik.

Kasus ini juga sudah dikonfirmasi ke pihak pembangun. Wartawan mengkonfirmsi ke Kepala Bidang Bangunan Negara, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro. Yang membenarkan pembangunan toilet tersebut. 

Kata Benny Sugiarto Prawiro kepada wartawan, Selasa, 15 Desember 2020, pembangunan tersebut normal. Tidak ada mark up. 

Benny: "Pajak itu 12 persen. Dikurangi dengan ketentuan dari APBD itu kan ada keuntungan kontraktor 10 sampai 15 persen. Kalau dari situ harganya yang total untuk pembangunan itu Rp 147 juta (per toilet) kalau tanpa pajak."

Kata Benny, 488 toilet yang dibangun itu bukan sembarang toilet. Maksudnya, istimewa.

Benny: "Ulasannya bukan hanya sekadar toilet. Ada biofilter, ada septic tank, ada toren, ada wastafel. Kita menerapkan bangunan ini juga terdesain, desainnya itu terpisah dari bangunan utama. Kenapa? Karena persyaratan kesehatan itu harus agak jauh dari ruang aktivitas."

Dilanjut: "Begitupun mengantisipasi pandemi virus Corona ini, juga harus terpisah. Terus untuk urinoir kita speknya setara TOTO, gitu. Terus wastafel, kloset seperti itu, atapnya menggunakan atap ondulen. Terus kusen kita menggunakan aluminium. Pintu aluminium plat. Ada juga pintu yang dobel dilapisi HPL."

Ukuran toilet dibenarkan: 3,5 X 3,6 meter. "Pembangunan toilet ratusan juta itu tidak mahal, karena ada sejumlah fasilitas penunjang."

Kendati begitu, ratusan guru berdemo ke Kantor KPK pada Senin, 11 Januari 2021. Mereka minta pembangunan 488 toilet itu diusut.

Para guru dari Bekasi yang berdemo, mengenakan seragam PDH guru berwarna cokelat. Mereka membawa sejumlah poster, tuntutan meminta dugaan korupsi pembangunan toilet.

Poster: "WC sultan lebih berharga daripada kesejahteraan honorer Kabupaten Bekasi."

Poster lain: "Usut WC sultan Rp 96 miliar."

Ketua Korda Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana menyebut ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di wilayahnya. Terutama pembangunan 488 'toilet sultan' di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi.

Andi Heryana: "Sudah kita semua tahu, tentang pembangunan WC di sekolah yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 488 WC. Anggarannya menghabiskan Rp 96 miliar."

Dilanjut: "Sedangkan, WC di sekolah kami masih layak pakai. Tapi dipaksakan membangun WC baru. Dengan alasan, untuk persiapan tatap muka di masa setelah pandemi, kelak. Menurut kami urgensinya tidak kelihatan."

Tapi, setelah demo guru pada 11 Januari 2021, kasus ini bagai nyangkut. Tidak diusut. Mendadak, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, akan menyelidik, setelah hampir setahun.

Mungkin, KPK kesulitan mencari bukti. Apalagi, WC-nya sudah lama dipakai. Sejak KPK berdiri 29 Desember 2003 baru kali ini menerima laporan dugaan korupsi pembangunan WC.

Seumpama diusut, barangkali KPK bisa dicibir warganet di medsos, begini: "Bisanya KPK cuma ngusut WC. Coba, usut BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah, mana?"

Khawatirku, aparat KPK pusing. Gegara terlalu banyak kasus. Mau ngusut dugaan korupsi WC, bisa diledek warganet. Mau ngurus dugaan korupsi besar, kesulitan bukti. 

Adakah yang bisa bantu KPK? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.