Tempik Sorak YouTuber Itu Dipolisikan

Luhut Binsar Panjaitan

 Satu kelemahan jurnalis: Gunggungan. Mengkritik keras, gegara kritiknya selalu disoraki publik. Gunggungan pula, yang dipersepsikan Luhut Binsar Panjaitan terhadap LSM Lokataru dan Kontras. Maka, dipolisikan, Rabu (22/9/21).

Gunggungan istilah slank Surabaya. Artinya, suatu tindakan seseorang yang dinilai (oleh para pihak) berlebihan. Orang itu bertindak begitu, karena ulahnya selalu disoraki publik sebagai hero. 

Gunggungan beda dengan over-acting. Over-acting berdiri sendiri, tanpa pengaruh orang lain. Gunggungan, akibat didukung publik.

Jurnalis bekerja di perusahaan pers, sebagai lembaga sosial kontrol. Fungsi pers, antara lain, mengkritisi yang perlu dikritik. Memuji yang perlu dipuji. Menyajikan fakta apa adanya, terserah pendapat publik.   

Tapi, jurnalis cenderung mengkritik. Karena di situ banyak yang bersorak-sorak. Merasa aspirasi terwakili. Jadi morfin bagi jurnalis, untuk gunggungan.

YouTube, media sosial, yang seolah-olah jadi media massa (pers). Semua orang bisa mengkritik lewat situ. Kritik, disoraki publik sebagai hero. Jadi morfin bagi YouTuber, untuk menjadi gunggungan.

Adalah Haris Azhar, selaku Direktur Eksekutif Lokataru. Dan, Fatia Maulidiyanti selaku Koordinator Kontras. Tampil di YouTube, diunggah 20 Agustus 2021.

Judulnya: Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya. Durasi 26 menit 51 detik.

Isi: Di Intan Jaya, Papua, ada tambang emas. Lokasi di lahan milik warga. Pemilik tambang, tiga perusahaan: Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Tobakom Del Mandiri anak perusahaan Toba Sejahtera Grup.

Di menir 13 lewat 20 detik, Fatia mengatakan, PT Toba Sejahtera Grup milik 

Luhut Binsar Panjaitan dan beberapa orang pensiunan jenderal TNI AD dan polisi. 

Dijelaskan, di wilayah itu TNI dan Polri terus menambah jumlah pasukan. Haris memperkirakan, supaya warga takut dan pergi, mengungsi. Sehingga eksplorasi emas  lancar.

Fatia menimpali: "Bisa dibilang, Luhut bermain di pertambangan-pertambangan Papua sekarang."

Per Rabu (22/9/21) pukul 18.00 video itu ditonton 210,988 viewers. Ada 7.2K (ribu) like, 552 un-like. Artinya disoraki orang sejumlah itu. Dari 206K subscribers.

Luhut tidak terima. Karena isi YouTube itu dinyatakan, tidak benar. Luhut merasa dicemarkan nama baiknya.

Didampingi kuasa hukum Juniver Girsang, Luhut me-somasi Haris dan Fatia. Dua kali. Tuntutannya: Haris dan Fatia menyatakan, isi video itu tidak benar. Dan, mereka minta maaf ke Luhut yang dipublikasi YouTube.

Haris dan Fatia menolak tuntutan Luhut. Mereka mengajak Luhut mengklarifikasi, lewat debat di channel YouTube Haris Azhar. Kritik di YouTube, balas di YouTube. Begitu kira-kira keinginan Haris.

Sebaliknya, Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/21). Luhut datang sendiri, langsung ke Polda Metro Jaya.

Luhut kepada pers di Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/21) mengatakan: "Kamu (Haris Azhar dan Fatia) sudah disomasi sama Pak Juniver (pengacara Luhut) dua kali. Kan, sudah cukup."

Luhut menilai, laporan polisinya hari ini untuk menunjukkan, bahwa apa yang disampaikan terlapor (Haris dan Fatia) tidak benar, sekaligus menjaga nama baik keluarganya.

Luhut: "Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan. Karena dua kali saya sudah mereka agar meminta maaf. Mereka nggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi, saya pidanakan dan perdatakan."

Laporan Luhut (pidana) teregister, nomor: STTLP / B / 4702/IX/2021 / SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Luhut: "Saya sudah minta bukti-bukti dari mereka, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya kira pembelajaran kita semua masyarakat, banyak yang menyarankan saya tidak begini. Tapi saya bilang tidak. Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia itu yang merasa public figure itu, menahan diri untuk memberikan statement-statement tidak bertanggung jawab."

Kebebasan berpendapat, harus diikuti tanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut di seluruh dunia.

Luhut juga segera mengajukan guatan perdata terhadap Haris dan Fatia, dengan tuntutan ganti rugi Rp 100 miliar.

Pengacara Luhut, Juniver Girsang: "Dalam gugatan perdata itu, Bapak Luhut sampaikan kepada saya, tadi kita akan menuntut kepada, baik untuk Haris Azhar maupun Fatia yang telah mencemarkan nama baiknya, gugatan senilai  Rp 100 miliar."

Dilanjut: "Jika gugatan Rp 100 miliar dikabulkan hakim di pengadilan, maka uangnya oleh Bapak Luhut akan dihibahkan kepada warga Papua."

Sebaliknya, menanggapi pelaporan polisi itu, Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat kepada pers, Rabu (22/9/2021).menyatakan:

"Kami menyayangkannya setelah semua upaya dan iktikad baik dan undangan pertemuan (di channel YouTube0 untuk mengklarifikasi perbedaan pandangan. Langkah itu (lapor polisi) sama sekali bukan langkah terpuji dan tidak memberikan andil positif untuk mendukung keberanian warga untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan."

Nurkholis Hidayat: "Penggunaan kepolisian sebagai institusi negara yang dibiayai dan mengabdi pada kepentingan publik untuk kepentingan pribadi dan tujuan pembungkaman, bukan langkah yang bermartabat dan tidak pantas untuk ditiru."

Sedangkan, pihak Polda Metro Jaya akan meneliti laporan Luhut tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada pers, Rabu (22/9/21) mengatakan:

"Laporan polisi sudah kita terima. Nanti akan kita arahkan kepada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya." 

Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait Pasal 45 juncto Pasal 27 UU ITE. Yusri menyebut laporan itu kini bakal diteliti pihaknya.

Yusri Yunus: "Nantinya rencana tindak lanjut ke depan apakah ini memang akan naik ke tingkat penyelidikan, kami akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi lengkap, termasuk saksi-saksi ke depan," terang Yusri.

Kasus ini memasuki babak baru: Proses hukum. Prosesnya bakal ditonton publik, terutama YouTuber. Sebagai pembelajaran.

Tempik sorak followers di YouTube, jika menonton video bermuatan kritik, memang selalu membahana. Viral. Tapi, publik akan mempelajari perjalanan kasus ini.

Kini, semua orang menunggu proses polisi. Semua orang, sama di mata hukum. Apalagi, laporan dari Jenderal TNI, Purnawirawan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.