Sahetapy, Selamat Jalan Prof...

 

Prof Sahetapy

"Pantas-kah, seorang hakim memutus perkara, berkata: Atas nama Tuhan Yang Maha Esa.... padahal mentalnya korup?” kuliah Prof Dr JE Sahetapy, di Kampus Universitas Pattimura, Ambon, 24 Maret 2017.

Lanjut Sahetapy: "Bukankah, lebih baik hakim berkata: Demi Keadilan berdasarkan Pancasila, sebagai staatsfundamenteel norm (norma dasar negara) karena keadilan bisa dianalisis berdasarkan sila-sila Pancasila.”

Itu kata Sahetapy, saat usia 85. Masih segalak itu. Ia meninggal dunia dalam damai, 21 September 2021. Di usia 89.

Kabar duka ini dipublikasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (almamater Sahetapy). Lewat akun Instagram @fh.unair. Sahetapy wafat, Selasa, 21 September 2021.

"Rest in Peace 6 Juni 1932 - 21 September 2021. Prof.Dr. J.E.Sahetapy, S.H., M.A. (Guru Besar Emiritus Hukum Pidana dan Kriminologi FH UNAIR & Dekan FH UNAIR Periode 1979-1985)," tulis akun tersebut, Selasa (21/9/21).

Yang dikatakan Sahetapy itu, dalam kuliah umum di sana. Dalam rangka dies natalis ke- 54. Atas undangan Rektor Universitas Pattimura, Prof Saptenno.

Materi kuliah Sahetapy: Hukum Pidana Indonesia Suatu Perspektif. Dijelaskan, setelah Indonesia merdeka, diterbitkan Undang-Undang 1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Inilah undang-undang pertama hukum pidana. Ditetapkan di Jogjakarta (ibukota RI saat itu) 26 Februari 1946. 

Undang-undang ini, ternyata memberlakukan kembali Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Yang kita pakai sampai sekarang, bernama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, dulunya Code Penal (hukum pidana) Prancis, berlaku sejak 8 Maret 1942.

Code Penal isi empat buku. Diadopsi Indonesia jadi tiga buku (algemeene bepalingen, misdrijven en overtredingen) yang dikemudian hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L.N. 1958-127) diberlakukan KUHP ini secara nasional, yang semula berlaku untuk pulau Jawa dan Madura (Pasal XVII).

Tanpa menyebut, Sahetapy seolah mengatakan, bahwa kita belum punya undang-undang hukum pidana, kecuali menjiplak Belanda, dan Belanda menyontek Prancis.

Menyimak kuliah itu, civitas academica melongo. Para mahasiswa yang tekun kuliah berbiaya mahal itu, ternyata mempelajari karya bangsa Kaukasia. Mereka tercengang. Walau banyak juga yang tenang-tenang saja. Asal lulus.

Sahetapy mengakhiri kuliah, dengan kritik keras, seperti di pembuka tulisan ini.

Memang, bukan Sahetapy namanya, kalau tidak keras. Ia bagai kikir baja. Mengikir tajamnya runcing aneka besi, yang menusuk-tusuk rakyat kecil Indonesia.

18 Februari 2000, Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid, melalui Keppres nomor 15 tahun 2000, membentuk Komisi Hukum Nasional (KHN). Fungsi: Memberi masukan obyektif kepada Presiden RI mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia.

Ketua pertamanya, Prof Sahetapy (sampai dengan 2014). Setiap tahun KHN menghasilkan beberapa riset, rutin. Hasilnya diserahkan kepada tim terkait di bawah Presiden RI.

Sepanjang 2000-2003 KHN menghasilkan 14 topik rekomendasi. Lalu pada periode 2004-2008 menyampaikan 20 topik rekomendasi. Rutin. 

Sampai dengan 2011 KHN sudah menghasilkan 58 dokumen hasil riset tentang hukum. Sudah diserahkan kepada pihak terkait.

Selasa, 21 Februari 2012 diluncurkan tiga buku hasil penelitian tim KHN di Hotel Millenium, Jakarta Pusat. Dua buku bertopik iklim usaha yang kondusif, terkait kepastian hukum. Satu lagi tentang legislasi.

Tentu, ada Prof Sahetapy selaku ketua KHN. 

Hadirin orang-orang top. Antara lain, Menko Ekuin (1999-2000) Kwik Kian Gie, Menteri Ekonom, Faisal Basri, pengusaha Sofyan Wanandi, Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Erani Yustika. Juga banyak pengusaha.

Di acara serius itu, Prof Sahetapy mengatakan sesuatu yang menggelitik hadirin. Bahwa, Sahetapy heran. 

Belakangan ini (saat itu) puluhan dokumen hasil riset KHN sudah disetorkan ke pihak-pihak berwenang. Tapi, tidak ada respons dari pihak-pihak yang sudah dikirimi. Tidak ada komentar, apalagi kritik, pun tanpa tanya ini-itu.

Sahetapy: "Saya heran terhadap sikap diam pihak-pihak yang sudah kami kirimi." Mungkin, tepatnya Sahetapy galau. Mengapa para pihak tidak bereaksi.

Hadirin senyum-senyum menyimak keheranan Sahetapy.

Lantas, Sahetapy memperkirakan sendiri, mengapa para pihak bersikap dingin begitu. "Ada tiga kemungkinan," ujar Sahetapy.

1) Dokumen hasil penelitian KHN tidak dibaca sama sekali.

2) Dokumen hasil riset itu dibaca, tapi tidak dipahami, dan malu bertanya.

"Ketiga... dokumen itu dibaca dan isinya dipahami. Tapi, kemudian dokumen ditumpuk di rak buku, rekomendasi di dalamnya diabaikan. Demi melanggengkan penyimpangan yang sudah terjadi."

Hadirin ketawa ngakak. Padahal, Sahetapy melontarkan kritik tajam. Melalui gaya yang khas ilmuwan.

Lanjut Sahetapy: "Tiga hal itu hanya kemungkinan-kemungkinan. Prediksi saya. Tapi, saya khawatir jika kemungkinan nomor tiga, yang benar." 

Tawa hadirin meledak.

Begitulah Prof Sahetapy. Kritiknya keras - tajam. Sangat sering mengkritisi kejujuran pejabat publik, terutama terkait hukum dan peradilan. Ia selalu menyodok ketidak-jujuran aparat. Yang, menurutnya, berdampak pada kekacauan hukum di Indonsia.

Hebatnya, Sahetapy hidup sederhana. Rentetan jabatan disandangnya sejak usia muda. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan. 

Mungkin, dua hal ini terkait: Kritiknya yang keras terhadap pejabat korup, mamagari jalan hidupnya dalam kejujuran. Dan, karena jujur, maka hidupnya sederhana.

Ucapan dan tulisannya, membelenggu ia dalam selimut putih nan pahit: Kejujuran. Selamat jalan, Prof... (*)

1 komentar:

  1. nice content, pls visit mine :)
    [http://www.bpti.uhamka.ac.id](http://www.bpti.uhamka.ac.id/)[https://journal.uhamka.ac.id/index.php/rektek/index](https://journal.uhamka.ac.id/index.php/rektek/index)

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.