Riset Hoaks, Kondisi Jeblok

 

Hoaks

Hasil riset: 57,9 persen responden dukung Polri menindak konten hoaks pecah-belah umat beragama. "Cukup baik," tulis lembaga riset, Indikator Politik Indonsia, Selasa (28/9/21).  

Berarti, ada sekitar 42,1 persen yang tidak mendukung, juga abstain. Angka yang cukup tinggi.

Riset ini dilakukan 17 sampai 21 September 2021. Total responden 1.200 orang se-Indonesia. Via telepon. Sedangkan, 296.982 orang se-Indonesia pernah diwawancarai tatap muka oleh Indikator Politik Indonesia, dalam rentang 3 tahun terakhir.

Pertanyaan riset, seberapa sering responden mendengar atau membaca berita tentang hoax yang bisa memecah belah umat beragama? 

Jawaban responden, 38,8 persen responden menyatakan cukup sering mendengar berita hoax. Lalu sangat sering 7,1 persen dan 31,3 menyebut jarang.

Itu berarti total 45,9 persen sering dan sangat sering mendengar hoaks berindikasi memecah belah umat beragama. Tandanya, mayoritas responden (54,1 persen) tidak tahu atau jarang-jarang mendengar.

Dari riset terkait pengetahuan responden tentang materi riset, maka angka 57,9 mendukung Polri bertindak tegas, berarti cukup tinggi. Sebab, mayoritas (54,1 persen) tidak tahu ada hoaks pemecah-belah umat beragama. 

Jangan salah, sangat banyak  masyarakat desa dan pedalaman yang tidak mengakses internet. Juga tidak membaca koran. Akses informasi media massa dan media sosial, nyaris nol. Tapi, mereka menonton TV. 

Sedangkan, TV selama ini kurang memberitakan soal hoaks model begini. Karena, mungkin dikhawatirkan justru memberitahu orang yang semula belum tahu.

Balik lagi, tetap saja ada yang tidak mendukung Polri menindak hoaks model tersebut. Gampangnya, mereka (42,1 persen) berharap agar Polri membiarkan saja hoaks berpotensi memecah-belah umat beraagama.

Inilah jawaban dari: Mengapa hoaks pemecah-belah umat beragama masih tinggi. Yang bisa disimpulkan, bahwa kondisinya jeblok.

Riset tersebut, dikatakan, memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Riset ini berguna bagi Polri, agar tetap tegas menindak hoaks pemecah-belah umat. Seandainya tidak atau kurang tegas, pelaku bakal merajalela. Sebaliknya, masyarakat jadi tahu kualitas mereka. Agar memperbaiki diri.

Contoh terbaru: Polisi menangkap pembuat komentar menghina anggota Brimob yang gugur ditembak KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua. 

Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, Iptu Dedy Miswar kepada pers, Selasa (28/9/2021) mengatakan: "Pelaku kita tangkap tadi siang, di wilayah Pidie Jaya dan sekarang sudah dibawa ke Polres. Dia warga Pidie Jaya." 

Pelaku pria inisial HM itu, mengomeentari sosmed yang mengumumkan bahwa Bharatu (anm) Muhammad Kurniadi Sutio, gugur ditembak KKB Papua.  Pengumuman di sosmed itu viral.

Di unggahan itu, tampak foto Bharatu Kurniadi. Foto tersebut disertai tulisan soal Bharatu Kurniadi yang telah gugur saat bertugas: "Telah gugur, pahlawan muda, putra Aceh yang bertugas di Papua."

Di kolom komentar, terlihat akun HM berkomentar. Out of topic. HM menyinggung, penerimaan anggota polisi dengan uang sogok.

HM menulis: "Apakah uang hasil menyogok, bisa dinyatakan husnul khatimah (meninggal dalam keadaan baik bagi seorang muslim)."

Komen tersebut membawa-bawa agama. Berdampak pecah-belah umat.

Komentar HM ternyata viral. Viralnya ini mengindikasikan dua hal. Warganet ingin tahu, sehingga melihat atau membagikan itu. Ataukah, warganet suka dengan komen semacam itu.

Seandainya, kenyataan di masyarakat menunjukkan pada nomor dua (suka) maka, inilah berbahaya. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya tentang hal ini, harus dilakukan riset khusus.

Tapi, di unggahan tersebut ada yang komen kontra terhadap komen HM, begini:

"Tidak pantas kamu (HM) menghina orang yang sudah meninggal. Apalagi meninggal di medan tugas, mempertaruhkan nyawa demi bangsa dan negara Indonesia."

Komen kontra ini cukup melegakan masyarakat. Menandakan, bahwa ada yang tidak suka terhadap komen HM, yang menghina anggota Brimob yang gugur dalam tugas negara.

HM sudah ditangkap dan ditahan polisi. Iptu Dedi Miswar kepada pers, mengatakan, HM sudah diperiksa. 

Apa hasil pemeriksaan polisi? "Dia (HM) ngaku nggak tahu yang dia komen itu salah. Setelah dia sadar, langsung dihapus. Kalau pengakuan dia, postingan itu paling ada sekitar 5 menit," jelas Dedy.

Maksudnya, HM (anggota Satpam di Medan) mengaku ia tidak merasa komennya sebagai penghinaan terhadap pahlawan pembela negara yang gugur dalam tugas. Bisa saja, ini pengakuan bohong. 

Tapi, seumpama ia memang tidak paham, justru menandakan kondisi masyarakat kita, parah. Dengan pemahaman serendah itu, ia main medsos. Yang bisa mempengaruhi masyarakat luas.

Lalu, siapa (atau apa) yang paling berwenang meningkatkan pengetahuan masyarakat? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.