Purnawirawan Jenderal Sibuk Somasi

 

emas intan jaya

Setelah Moeldoko mem-polisikan ICW, Luhut Binsar Panjaitan somasi ke Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Beda kasus, tapi sama-sama pencemaran nama baik. Seperti kebetulan, sama-sama meletup pekan ini.

Soal Moeldoko sudah dimuat DISway kemarin. Setelah dua kali melayangkan somasi ke ICW, akhirnya mem-polisi-kan ICW. Tinggal menunggu proses di polisi.

Luhut, sudah meluncurkan somasi ke Haris Azhar dari Kantor Hukum dan HAM Lokataru dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti. Juga sudah dijawab Haris. Tapi, jawaban dianggap tidak sesuai.

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, menyatakan, kliennya akan menempuh jalur hukum. Berarti, Luhut akan mempolisikan Haris Fatia. Pencmaran nama baik.

Konstruksi kasus. Haris mengunggah chanel Youtube, 20 Agustus 2021. Haris bersama Fatia, Owi, dari Walhi Papua. Judulnya: Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya. Durasi 26 menit 51 detik.

Isi pembicaraan, di Intan Jaya Papua, ada tambang emas. Lokasi di lahan milik warga. Tambang emas dimiliki tiga perusahaan: Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Tobakom Del Mandiri anak perusahaan Toba Sejahtera Grup.

Di menir 13 lewat 20 detik, Fatia mengatakan, PT Toba Sejahtera Grup milik 

Luhut Binsar Panjaitan dan beberapa orang pensiunan jenderal TNI AD dan polisi. 

Dijelaskan, di wilayah itu TNI dan Polri terus menambah jumlah pasukan. Haris memperkirakan, supaya warga takut dan pergi, mengungsi. Sehingga eksplorasi emas lebih gampang. 

Fatia menimpali: "Bisa dibilang, Luhut bermain di pertambangan-pertambangan Papua sekarang."

Menanggapi itu Luhat tidak terima. Merasa dihina. Karena tuduhan itu ia nyatakan, tidak benar. Melalui pengacara Juniver, ia meluncurkan somasi. 

Inti somasi, Haris dan Fatia harus meminta maaf ke publik, karena tuduhan itu salah. Konsekuensinya, Haris dan Fatia harus meminta maaf ke Luhut, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan serupa. Itu dipublikasi.

Haris sudah punya kuasa hukum, Nurkholis Hidayat. Ia membalas somasi tersebut pada 8 September 2021. 

Isi balasan somasi, Haris mengajak Luhut mendiskusikan itu di channl Youtube Haris. Pengacara Haris, Nurkholis mengatakan:

"Kami menyesalkan apabila terdapat penafsiran lain atau berbeda atas maksud baik klien kami dalam video a quo." 

Dilanjut: "Namun, untuk mendudukkan masalah ini secara lebih jelas, dan menghindari kesalahpahaman, serta sekaligus sebagai wujud dari iktikad baik, kami mengundang Sdr Luhut Binsar Pandjaitan dan/atau rekan-rakan sebagai kuasa hukumnya untuk bertemu dan membahas persoalan ini secara bermartabat dan proporsional. Undangan pertemuan akan kami susulkan segera."

Intinya, Haris mengajak Luhut berdebat di channel Youtube Haris Azhar.

Menanggapi itu, Juniver Girsang kepada pers, Sabtu (11/9/21) mengatakan: "Jawaban somasi Haris dan Fatia belum sesuai dengan substansi yang kami inginkan, yakni meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan mereka."

Dilanjut: "Dengan isi somasi, karena niat baik dan penghargaan yang sudah kami ajukan belum direspons secara baik dan benar, tentu kami akan mencari keadilan dan kepastian hukum melalui proses hukum juga."

Dilanjut: "Untuk itu, kami akan segera mendiskusikan kepada klien. Minggu depan kami akan diskusi lebih lanjut, apakah kita segera buat laporan dan tidak menutup kemungkinan gugatan perdata, karena pencemaran itu sudah mencederai nama baik kehormatan klien kami dan keluarganya."

Di tayangan Youtube berlogo "ngeHAMtam" itu fenomena baru. Menuding operasi militer di Intan Jaya sebagai kedok bagi purnawirawan militer dan polisi untuk mengeruk emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. 

Sangat berani. Sesuai judul logonya. Berani, karena isinya tudingan yang masuk ranah hukum, terkait operasi militer. Tapi tidak memaparkan bukti otentik. Hanya ngobrol sebagaimana podcast. 

Setelah disomasi, Haris mengajak Luhut berdebat soal itu di channel Youtube milik Haris. Ada kalimat jawaban Haris begini:

"Luhut sebagai pejabat negara seharusnya merespons dengan sarana dan ruang yang bersifat publik, seperti diskusi, klarifikasi, dan lain-lain. Bukan dengan somasi yang bernuansa personal. Sudah salah kaprah di situ."

Pihak Haris sepertinya menganggap, Youtube adalah media massa. 

Para pihak yang merasa dirugikan oleh isi media massa, sesuai Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15, berhak memberikan hak jawab. Bukan lapor ke polisi. Dan, media massa yang dimaksud, wajib memuat hak jawab.

Sedangkan, Youtube adalah media sosial. Bukan media massa. Problematika di media sosial diatur di UU ITE. 

Unggahan Haris yang disomasi Luhut itu ditonton 192,533 views per Sabtu (11/9/21) pukul 20.00. Sedangkan, channel Youtube Haris punya 201 K (ribu) subscribers.

Seumpama, Luhut bersedia berdebat di channel tersebut, luar biasa. Luhut, selain Purnawirawan Jenderal, juga pejabat pemerintah (Menko Marinves).

Bisa dibayangkan, bahwa jumlah subscriber (berarti uang dari Google Ads) channel Haris bakal melonjak drastis. Bisa dicurigai sebagai trik Youtuber, meningkatkan penghasilan.

Luhut (seandainya melayani debat di channel itu) bakal menjadi contoh bagi Youtuber lain. Ngobrol tentang kasus-kasus 'berani' dan 'ngehantam', memancing orang yang ditarget, agar masuk, berdebat di channel Youtube tersebut. Mendulang subscriber. 

Tapi, kita tunggu, apa yang akan dilakukan Luhut selanjutnya. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.