Pangkostrad dengan Ketua MUI, Sama

Pangkostrad

Sebenarnya, ini kalimat biasa: "Semua agama, benar di mata Tuhan." Tapi, karena diucapkan Pangkostrad, Letjen Dudung Abdurachman, lalu dimuat media massa, jadi-lah dikomentari: MUI, Menteri Agama, BPIP.

Hebatnya, komentar semua pihak itu, sama dengan pernyataan Pangkostrad. Bersatu dalam Indonesia.

Pernyataan Letjen Dudung itu, saat mengunjungi Batalion Zipur 9 Kostrad, Ujungberung, Bandung, Jawa Barat. Senin (13/9/21). Ia bersama Ketua Persit KCK Gabungan Kostrad, Rahma Dudung Abdurachman.

Dudung meminta prajurit TNI AD bijak dalam bermedia sosial. Di keterangan pers yang diterima media massa, Selasa (14/9/21), Dudung kepada para prajurit, mengatakan:

"Bijaklah dalam bermain media sosial, sesuai aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Karena semua agama itu benar di mata Tuhan."

Itu langsung dikomentari Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah, MUI, Cholil Nafis. Komentarnya begini:

"Semua agama benar. Itu menurut Pancasila untuk hidup bersama di Indonesia. Tapi dalam keyakinannya masing-masing pemeluk agama tetap yang benar hanya agama saya. Nah, dalam bingkai NKRI, kita tak boleh menyalahkan agama lain, apalagi menodai. Toleransi itu memaklumi, bukan menyamakan."

Menurutnya, setiap pemeluk agama akan menganggap agama yang dipeluknya paling benar. Tapi, harus ada toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Antara Letjen Dudung dengan Chilil Nafis, berpendapat sama. Meskipun tidak sama dan sebangun. Intinya: Sama. Dalam hidup berbangsa, harus ada toleransi antar umat beragama.

Beda lagi komentar, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sepakat dengan pernyataan Letjen Dudung. "Semua yang berlebihan kan tidak baik," kata Yaqut kepada wartawan, Selasa (14/9/21).

Yaqut: "Fanatik itu seharusnya untuk diri sendiri, dan lemah lembut kepada orang lain. Bahkan, kepada yang berbeda keyakinan. Jangan dibalik, fanatik apalagi yang berlebihan diberlakukan untuk orang lain, sementara untuk diri sendiri malah lunak."

Lanjut: "Saya sepakat dengan pernyataan Letjen Dudung bahwa semua agama benar. Benar menurut pemeluk masing-masing. Ini bukan relativisme agama, melainkan toleransi."

Lanjut: "Ini yang sering disalahpahami sebagai relativisme. Toleransi adalah tidak menolak apa yang tidak sama dengan yang dia yakini. Relativisme itu tidak bisa menoleransi apakah pilihan seseorang itu benar atau salah. Toleransi dan relativisme berbeda."

Soal relativisme, pernah dibahas dalam seminar bertajuk "Masa Depan Pluralisme di Indonesia" di Jakarta Media Center, Selasa (29/11/2005). Seminar dihadiri Syafii Anwar dari International Center for Islam and Pluralism dan Philip Robert dari Mcgill University.

Waktu itu, Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat, Romo Frans Magnis Susseno, membedah perbedaan pluralisme dengan relativisme. Karena, sering terjadi salah kaprah.

Romo Frans: "Istilah pluralisme kadang-kadang dibajak sebagai pandangan yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Pandangan semacam ini harus ditolak. Karena ini bukan pluralisme, melainkan relativisme," kata Romo.

Frans menjelaskan, pandangan yang menganggap semua agama sama benarnya, disebut relativisme. 

"Relativisme justru tidak pluralistik dan juga tidak toleran. Karena menuntut agama-agama melepaskan dulu bahwa mereka benar," jelasnya. "Sedangkan, pluralisme artinya setiap orang menghargai perbedaan. Lalu, hidup bersama dalam kesatuan.

Pendapat Frans, sama persis dengan pendapat Menteri Agama, Yaqut. Bahwa, toleransi dengan relativisme, beda. Kita menganut toleransi beragama.

Sedangkan, komentar Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, kepada wartawan, Selasa (14/9/21) juga sependapat dengan Pangkostrad Letjen Dudung.

Benny: "Pemimpin Indonesia harus seperti beliau (Letjen Dudung). Bersikap inklusif. tidak eksklusif." 

Kalau menyebut 'pemimpin', bisa berkonotasi politis. Padahal, arah topik bahasan ini bukan politis. Walaupun, ada contoh negara yang selalu perang saudara gegara salah arah terkait agama: Afghanistan.

Soal kondisi Afghanistan, Presiden Jokowi pernah menyebutnya pada pidato 27 Februari 2019. Jokowi saat berkunjung ke Afghanistan selaku Presiden RI, bertemu dengan Presiden Afghanistan (saat itu) Ashraf Ghani. Juga bertemu isteri persiden Ashraf, Ibu Negara Rula Ghani.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Presiden Jokowi menceritakan itu di acara "Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama", 27 Februari 2019, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat.

Berikut sebagian isi pidato Jokowi tentang Afghanistan:

"Sedikit saya ingin bercerita mengenai pertemuan saya dengan Ibu Rula Ghani. Ini adalah istri dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Apa yang beliau ceritakan kepada saya, Presiden Jokowi empat puluh tahun yang lalu negara kami adalah negara yang aman tenteram."

Dilanjut: "Afghanistan itu negara kaya, memiliki deposit emas sebesar, termasuk terbesar di dunia, memiliki deposit minyak dan gas juga termasuk terbesar di dunia. Empat puluh tahun yang lalu saya menyetir mobil di Kota Kabul atau dari Kabul ke kota-kota yang lainnya itu aman, tenteram, tidak ada masalah."

Lanjut: "Problem dimulai saat dua suku bertikai, berkonflik. Di Afghanistan memiliki tujuh suku. Tujuh suku... Di Indonesia memiliki 714 suku, ini sebagai gambaran betapa sangat besarnya negara kita. Di Afghanistan, karena konflik dua suku itu, yang satu membawa kawan dari luar, yang satu lagi membawa kawan dari luar. Akhirnya perang dan empat puluh tahun tidak selesai, sulit, sangat sulit untuk dipertemukan kembali."

Begitu cerita Jokowi saat itu. Kini, Afghanistan sudah berubah lagi.

Mundur lagi, Dikutip dari Merdeka.com, yang mengutip berita Televisi Al-Arabiya, Jumat, 22 Juni 2012, disebutkan: Hampir semua tentara Afghanistan buta huruf (waktu itu). Juga tidak bisa berhitung.

Itu membuat para jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang saat itu berada di Afghanistan, bersama tentara Amerika, pusing. Karena, tentara NATO kesulitan mengajari tentara Afghanistan bisa mandiri. Demikian laporan Al-Arabiya yang dikutip Merdeka.com.

Kemudian, dikutip dari data Institut Statistik (UIS) UNESCO pada November 2019 yang dilansir Newsweek, Senin (28/6/2021), menunjukkan perkembangan. Jika pada Juni 2012 mayoritas tentara Afghanistan buta huruf, di tahun 2019 sudah agak mendingan.

Di 2019 Afghanistan juara nomor enam dari buncit (dari belakang). Dengan angka melek huruf 43 persen. Atau, 57 persen buta huruf, untuk seluruh populasi. Bukan hanya tentara.

Berarti, jika ada dua orang Afghanistan berada di tempat umum, misalnya di pasar, maka salah satunya pasti buta huruf. 

Sedangkan, juara pertama dari buncit, adalah Sudan Selatan. Dengan angka melek huruf 35 persen. Atau 65 persen buta huruf.

Mengapa kondisi Afghanistan begitu parah? Jawabnya, mirip seperti isi pidato Presiden Jokowi, peneliti dari UNESCO menyatakan, negeri Afghanistan porak-poranda. Akibat perang 40 tahun. Sehingga rakyat sulit bersekolah. 

Sudah mendingan, sekitar separo rakyat Afghanistan buta huruf pada 2019. Dibandingkan tahun 2012 yang hampir semua tentaranya buta huruf. Apalagi rakyatnya.

Bagaimana dengan kondisi pendidikan di Indonesia?

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2020, angka buta huruf di Indonesia, demikian:

Tahun 2018, usia nol sampai 14 tahun: 4,34 persen. Usia 15 - 45 tahun: 0,86 persen. Usia 45 tahun ke atas: 10,60 persen.

Tahun 2019, usia nol sampai 14 tahuh: 4,10 persen. Usia 15 - 45 tahun: 0,76 persen. Usia 45 tahun ke atas: 9,92 persen.

Tahun 2020, usia nol sampai 14 tahun: 4,00 persen. Usia  15 - 45 tahun: 0,80 persen. Usia 45 tahun ke atas: 9,46 persen.

Soal keterdidikan rakyat, Indonesia jauh di atas Afghanistan. Angka buta huruf Indonesia taun 2020 yang 9,46 persen itu, adalah emak-emak dan bapak-bapak usia di atas 45 tahun. Sedangkan, di generasi muda hanya 0,80 persen buta huruf.

Maka, kita harus bersatu. Menjaga toleransi antar warga. Supaya tidak terpuruk seperti Afghanistan. (*)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.