Negara Otoriter di Kasus Luhut

 

Luhut Binsar

Laporan polisi Luhut Binsar Panjaitan, dinilai Ketua YLHBI, Asfinawati begini: "Itu ciri negara otoriter," katanya di konferensi pers daring, Rabu (22/9/21). Dinaikkan ke level "Negara". Tapi, sumber kasusnya lemah.

Kasusnya: Podcast di channel YouTube Haris Azhar, tayang 20 Agustus 2021. Di situ tampil Haris, selaku Direktur Eksekutif Lokataru dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti. Juga, Owi dari Walhi Papua.

Judulnya: Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya. Durasi 26 menit 51 detik.

Isi: Hasil riset Walhi, Kontras dan beberapa LSM. Bahwa tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua, terus-menerus ditambahi polisi dan tentara. Pemilik tambang: PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Tobakom Del Mandiri anak perusahaan Toba Sejahtera Grup, yang sahamnya dimiliki Luhut. Sehingga di judul disebut: Ada Lord Luhut.

Luhut tidak terima. Katanya, tuduhan itu tidak benar. Luhut me-somasi Haris dan Fatia. Sampai dua kali. Isi somasi: Pihak Haris diminta menarik video tersebut, dan meminta maaf kepada Luhut. Karena, tuduhan itu tidak benar.

Haris dan Fatia menolak minta maaf. Akhirnya Luhut melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/21).

Kasus ini jadi seru, ramai komentar. Salah satu komentar dari Ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Asfinawati.

Asfinawati: "Harusnya yang mengawasi atau mensomasi pemerintah itu masyarakat. Ini terbalik, aparat pemerintah yang mengawasi rakyat dan bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter."

Sumber Kasus

Sementara, sumber persoalan tersebut, yakni riset yang dibahas di podcast, kurang diperhatikan para pihak. Berikut ini:

Juru bicara Koalisi Bersihkan Indonesia (periset di kasus itu), Ahmad Ashov Birry, di konferensi pers daring, 22 September 2021, menjelaskan, di riset tersebut pihaknya melibatkan beberapa LSM: Walhi, Kontras, YLBHI, Jaringan Advokasi Tambang, Greenpeace, dan Trend Asia. Di tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Latar belakang riset, konflik bersenjata yang dipicu operasi keamanan di area tambang emas Intan Jaya. Menyebabkan jatuhnya korban sipil, setidaknya puluhan meninggal dan ribuan mengungsi. 

Ashov: "Kajian ini bertujuan menguji asumsi dasar, benar kah di balik setiap rangkaian kekerasan militer selalu terselip kepentingan ekonomi?"

Hasilnya, antara lain, Koalisi Bersihkan Indonesia menemukan ada empat perusahaan, teridentifikasi memiliki kedekatan dengan pos keamanan.

Dua di antaranya, PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Qurrata'Ain (MQ). Dua lainnya, West Wits Mining (pemegang saham PT MQ), membagi 30 persen sahamnya kepada PT Tobacom Del Mandiri. TDM yang bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang sebagian sahamnya dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan.

Ashov: "Jadi, riset tidak khusus menyasar Pak Luhut."

Ternyata, PT Freeport sejak 2018 sudah meninggalkan tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas kepada pers, Selasa (21/9/21) mengatakan: "Jadi, sejak 2018 status (Blok Wabu) bukan punya kami lagi, bukan hak kami. Sudah kami serahkan ke pemerintah, yakni Kementerian ESDM."

Dijelaskan, semula Blok Wabu merupakan bagian dari Blok B dalam kontrak karya Freeport dengan pemerintah RI. Di kontrak, Freeport memiliki wilayah eksplorasi 200.000 hektar, termasuk pada Blok Wabu. 

Sedangkan, Blok A adalah di Graberg, Papua (tambang emas Freeport yang lama). Di Blok A, Grasberg, Freeport punya 9.900 hektar area tambang emas. Yang sebagian besarnya sudah diambil-alih pemerintah RI.

Tony Wenas: "Kami tidak tertarik menambang di situ. Bukan karena Wabu itu tidak berpotensi, tidak. Tapi kami mau fokus di Grasberg."

Penjelasan Tony Wenas diperkuat oleh fakta ini:

Kementerian ESDM belum menyerahkan pengelolaan Blok Wabu ke Holding BUMN Industri Pertambangan, MIND ID. Meskipun, rencananya akan dikelola PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, di konferensi pers, Rabu (1/9/2021) mengatakan, Blok Wabu masih di bawah kendali Kementerian ESDM. Setelah dilepaskan oleh Freeport ke negara.

Orias Petrus Moedak: "Penawaran Blok Wabu, atau pertambangan lain, selalu melalui proses panjang. Urutannya, investor menawarkan ke pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD, terakhir swasta."

Berapa, sih nilai kandungan emas di Wabu?

Di acara workshop daring bertajuk "Tambang untuk Peradaban", Kamis, 22 Oktober 2020. Senior Vice President for Exploration Division MIND ID, Wahyu Sunyoto  mengatakan, potensi emasnya 8,1 juta ons.

Harga emas internasional kini USD 1.900 per troy ons. Maka total sekitar USD 15,4 miliar (Rp 227,7 triliun, kurs Rp 14.800 per USD).

Wahyu Sunyoto: "Itu hasil perhitungan sumber daya pada 1999 untuk kategori measured (terukur), indicated (terkira) dan inferred (terduga)."

Dilanjut: "Rinciannya, sekitar 117 juta ton material, dengan rata-rata 2,16 gram emas per ton material. Juga 1,76 gram perak per ton material. Cut off grade, sekitar satu gram per ton. Total sumber daya ada sekitar 8,1 juta ons emas."

Cut off grade artinya: Kadar terendah bahan galian, atau kadar rata-rata campuran bahan galian jika ada dua jenis kandungan (emas dan perak).

Gampangnya, jika tanah di situ dicangkul dan tanahnya dikumpulkan sebanyak satu ton, kemudian diayak (disaring) maka didapat satu gram emas dan satu gram perak.

Seumpama untuk satu ton galian melibatkan sepuluh orang tukang cangkul, dan dikerjakan selama sepuluh hari untuk menggali dan menyaring, biaya tenaga kerjanya sekitar segini: 

Upah per hari per orang tukang cangkul Rp 100 ribu (misalnya). Maka, ketemu biaya tenaga kerja Rp 10 juta. Untuk mendapatkan satu gram emas dan satu gram perak. Dalam bentuk butiran.

Tapi, pertambangan emas bukan dicangkul manusia. Menggunakan peralatan modern. Efisien, dengan peralatannya senilai ratusan miliar rupiah. Dan, Freeport sudah lama meninggalkan Wabu.

Jadi, riset LSM Koalisi Bersihkan Indonesia, lemah. Soal pemilik konsesi tambang emas Wabu, ternyata meleset. Freeport sudah lama tidak di situ. Tambang emas Wabu milik Kementerian ESDM, mewakili pemerintah RI.

Riset itulah dasar podcast Haris Azhar dan Fatia.

Satu pukulan lagi dari Luhut kepada Haris dan Fatia: Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, ia tidak punya bisnis tambang di Papua. Apa pun.

Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, dalam siaran pers, Kamis (23/9/21) menyatakan: "Lawyer-nya Harris ini baca berita, nggak, sih? Saya sudah pernah bilang, dengan tegas, bahwa Pak Luhut tidak punya bisnis tambang di Papua."

Jodi berbicara sebagai jubir Menko Luhut dalam kasus ini, karena ia menilai pihak Haris dan Fatia menyampaikan posisi Luhut sebagai pejabat publik. 

Jodi: "Jadi, saya punya hak berkomentar. Lagi pula, kalau dibiarkan, bisa mengganggu kinerja Pak Menko, yang selama ini tugasnya banyak."

Polisi belum menangani laporan Luhut. Belum sempat. Di saat komentar sudah ramai, berhamburan. YLBHI: "Indonesia ciri negara otoriter". 

Centang-perenang komentar, pastinya mempengaruhi penyidik. Kita tunggu saja hasilnya. (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.