Leceh Seks Pegawai KPI Antara Ada dan Tiada

 

KPI

Kasus pelecehan seks pegawai KPI, ternyata rancu. Beredar di medsos, KPI akan mempolisikan korban MS. Tapi dibantah KPI, yang Selasa (7/9/21) memeriksa semua yang terlibat. Juga, Komnas HAM aktif bicara.

Info KPI akan mempolisikan korban MS, beredar di Twitter. Disebutkan, pelaku akan meminta maaf kepada korban, dan KPI akan melaporkan balik korban ke polisi.

Cuitan akun @Muthia911, begini:

"TL;DR Saya dapat DM dari sirkel dekat Tersangka, menyebut salah satu Tsk akan minta maaf & KPI Pusat akan menuntut balik pelapor. Make of it what you will, you trust the source, you don't. But if it's true, all the more reason to keep an eye on this case."

Tulisan tersangka, atau tsk, di situ tidak benar. Karena, polisi belum mengusut kasus ini. Maka belum ada tersangka. Korban MS cuma diperiksa jiwa di RS Polri  Kramatjati, Senin (6/9/21).

Hasilnya pun unik. Tim dokter RS Polri mengharuskan MS periksa jiwa sebanyak 14 kali lagi. Total 15 kali dengan pemeriksaan pada Senin (6/9/21).

Tim kuasa hukum MS, Rony Hutahaean, kepada wartawan, Senin (6/9/21) mengatakan: 

"14 kali pertemuan lagi. Menurut keterangan dokter, harus 14 kali pemeriksaan lagi. Tapi waktu periksa selanjutnya Kamis, belum tahu. Nanti konfirmasi lewat telepon.”

Sedangkan, rumor MS akan dipolisikan KPI, dibantah KPI. "Nggak, nggak ada. Dari mana isu itu? Logikanya emang KPI dituntut seperti apa? Gitu kan, nggak ada," kata Kepala Sekretariat KPI, Umri kepada pers, Selasa (7/9/21).

Dilanjut: "Jadi begini, ketika isu seperti itu, makanya kami semuanya kami nggak terima. Itu kalau ada, kalau ada, ya… Memang itu terjadi seperti apa itu. Makanya kami komitmen dengan terduga ini ya pelapor ini, kami komitmen pimpinan komitmen untuk melindungi ini seperti apa.”

Kalimatnya agak membingungkan, memang. Ada kata: ‘kalau ada’. Diulang dua kali. Diberi tekanan. Yang bisa ditafsirkan publik, bahwa pelecehan seks itu sebenarnya tidak ada. 

Terus, pihak KPI memeriksa (interview) semua yang terlibat, pada Selasa (7/9/21). Korban MS dan semua terduga pelaku (KPI sudah merumahkan tujuh orang terduga pelaku) dikorek abis.

Hasilnya bagaimana? "Harap maklum. Untuk menyatakan, itu benar, itu salah, ‘kan kami nggak punya kemampuan itu… Makanya sekarang sudah masuk di ranah polres hukum (maksudnya, proses hukum). Dan, mereka (maksudnya, polisi) yang punya kompetensi untuk itu," jawab Kepala Sekretariat KPI, Umri. 

Dilanjut Amri: "Bukannya kita tertutup, tidak. Karena, ini sudah masuk ke ranah hukum. Jangan sampai nanti bingung. Kan, itu dapat dari mana KPI nuntut? Jangan terjebaklah… Jangan terjebak info nggak jelas. Saling menyalahkan, sedangkan di lain sisi dari kepolisian lagi proses.”

Kelihatan sederhana, kasus ini rumit.

Kasus belum disidik polisi, terlapor (terduga pelaku pelecehan seks) malah bakal mempolisikan pelapor, atau korban MS. Terlapor inisial EO dan RD, diwakili pengacara mereka, Tegar Putuhena, mengatakan:

"Kami, bukan hanya lapor ke kepolisian, kami mempertimbangkan untuk juga membawa persoalan ini ke Komnas HAM. Ini sekaligus ujian bagi Komnas HAM apakah dapat bekerja profesional dan proporsional atau hanya bekerja mengikuti selera netizen?," kata Tegar kepada wartawan, Selasa, (7/9/21).

Mengapa terlapor mempolisikan korban MS? "Jadi, yang ingin saya katakan adalah, ada perundungan baru yang terjadi akibat kecerobohan atau mungkin saja kesengajaan dari MS, berikut akun-akun gosip di medsos yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi," jelas Tegar.

Pihak terlapor malah sudah menyiapkan beberapa barang bukti. Berbentuk apa? "Soal ini, kita keep dulu ya (barang bukti). Kuatir ada penghilangan barang bukti," jawab Tegar.

Coba, kasus ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang.

Sedangkan, Komnas HAM, yang akan dilapori oleh pihak terlapor, malah bakal menyelidiki dugaan pembiaran kasus ini.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menduga, ada pembiaran oleh pihak KPI dan aparat kepolisian terkait laporan korban pelecehan seksual pegawai KPI, MS. 

Beka, kepada pers, Kamis (2/9/21) mengatakan: "Kami akan menyelidiki apakah ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KPI atau kepolisian."

Dilanjut: "Sebab kasus pelecehan seksual ini, sudah jelas tindakan pidana. Dan, pembiaran terhadap tindakan pidana, juga pelanggaran HAM."

Menyimak ruwetnya kasus ini, seperti antara ada dan tiada. Berita kasusnya ada. Sudah viral di medsos. Bahkan, para pihak sudah menggunakan jasa pengacara. Yang berarti serius.

Juga kemungkinan, tiada. Indikatornya, pihak-pihak terkait kelihatan kurang semangat. Tapi jangan buruk sangka. Kita tunggu kelanjutannya. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.