Kasus TWK Masih Bergulir

 

Kapolri Sigit

Kamis (30/9/21) 56 pegawai KPK tak lulus TWK, diberhentikan. Rabu (29/9/21) Kapolri merekrut mereka. "Sudah seizin Bapak Presiden," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada pers, Selasa (28/9/21).

Maka, beres sudah. Inilah jalan tengah yang bakal menyelesaikan polemik kasus heboh ini.

Kapolri: "Pada Jumat (24/9/21) kami berkirim surat ke Bapak Presiden. Tentang permohonan kami ini. Tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut menjadi ASN Polri, tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN."

Kini Polri sedang mendiskusikan proses rposedural rekrutmen itu. Kapolri Sigit juga percaya pada integritas Novel Baswedan dkk dilihat dari rekam jejak mereka di KPK.

Dilanjut: "Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak, dan tentunya pengalaman di dalam penanganan Tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri."

Secara hukum, bagaimana reskruitmen ini?

Menko Polhukam, Mahfud Md kepada pers, Rabu (29/9/21) mengungkapkan, dasarnya adalah Presiden Jokowi menyetujui rencana Kapolri tersebut.

Mahfud Md: "Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK, menurut putusan MA dan MK, tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN, juga benar."

Jadi, tak ada masalah.

Dilanjut: "Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS'. Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014."

Pernyataan Mahfud itu juga muncul di Twitter Mahfud. Lalu, warganet bertanya, apakah 6 pegawai KPK itu bakal jadi penyidik korupsi lagi?

Dijawab Mahfud: "Bukan penyidik. Tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi."

Itu matching dengan pernyataan Kapolri Sigit. Menjelaskan begini:

"Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor, di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan, dan upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID, dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain."

Selama ini Polri memang butuh banyak tenaga untuk mengawasi vaksinasi Corona. Juga, polisi rajin mengimbau warga disiplin protokol kesehatan. Tugas tambahan ini tidak ringan.

Apa komentar para pihak terhadap inisiatif Kapolri itu?

Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo (mantan Jubir KPK) kepada pers, Rabu (29/9/21) mengatakan: "Kita melihatnya sebagai niat baik Polri."

Dilanjut: "Kita ketahui bersama persoalan TWK ini masih menjadi perdebatan di publik, baik pegawai yang dipecat atau diberhentikan dengan institusi atau pimpinan KPK. Kita masih membaca masih ada pro-kontra antara keduanya."

Dilanjut: "Apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini saya kira sebagai jalan tengah. Tentu perlu dilihat mekanismenya. Saya belum tahu rencana ini secara detailnya seperti apa."

Trus, bagaimana tanggapan 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK?

Tanggapan mereka tidak seragam. Dari tiga orang di antara mereka yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/9/21) menjawab berbeda-beda.

Hotman Tambunan: "Terus terang kita terkejut ya dan terima kasih atas perhatian Kapolri."

Dilanjut: "Kita ingin pastikan dulu keintegrasian dengan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI. Kalau kita kan tunduk dan concern pada roh dan nilai 'Indonesia Memanggil' dalam porsi kita."

Dilanjut: "Tapi satu hal buat kami bahwa itu membuktikan ada problem dalam TWK kami. Tentu ini harus selalu diperiksa dan diletakkan apakah ini sebagai respons pemerintah atas rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman."

Hampir mirip, Rasamala Aritonang, yang juga termasuk dalam 56 orang itu, masih menunggu sikap pemerintah.

Rasamala: "Ya kita tunggu bagaimana sikap dan rencana resmi pemerintah untuk penyelesaian persoalan ini, supaya jelas. Karena ini kan persoalan hukum, harus jelas konsep dan dasarnya, termasuk koreksi yang harus dilakukan untuk perbaikan."

Dilanjut: "Kita masih fokus dengan hasil temuan Ombudsman dan Komnas HAM yang sudah disampaikan ke Bapak Presiden dan untuk itu kami menunggu sikap pemerintah. Terkait pernyataan Pak Kapolri, kami terima kasih perhatiannya, tapi kami tentu menunggu sikap resmi pemerintah baru kemudian memutuskan langkah lebih jauh."

Lain pula, Novel Baswedan. Kepada pers, Rabu (29/9/21) ia mengatakan: "Pastinya apresiasi. Tapi belum bisa beri tanggapan dulu."

Pastinya, rencana Kapolri merekrut 56 pegawai itu sebagai tawaran. Polri menawarkan kepada 56 orang itu. Sifat tawaran adalah, boleh diterima boleh juga ditolak.

Tanggapan tiga dari 56 orang tersebut, bisa diprediksi, apa yang bakal mereka putuskan, nanti. Kita tunggu kelanjutannya. (*)




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.