Jalan Hidup Pelaku G30S TWK

 

KPK

"Tiga orang ini, jangan dilawan," nasihat guru jurnalistik-ku, Dahlan Iskan, dulu. 1) Orang kaya. 2) Orang gila. 3) Atasan kerjamu. Ternyata, 56 pegawai KPK melanggar nomor tiga. Mereka diberhentikan, per 30 September 2021.

Sesederhana itu, hubungan sosial manusia di dunia. Sesederhana itu, kasus TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) di KPK.

Kesimpulan ini mengabaikan rumor. Bahwa ada Taliban di KPK. Bahwa yang gagal TWK adalah orang-orang jago. Bahwa KPK dilemahkan. 

Entah rumor itu benar atau tidak. Tidak diperhitungkan. Yang jelas, TWK diikuti 1.349 peserta. Penyelenggara bukan KPK, melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), 18 Maret - 9 April 2021. 

Dari jumlah peserta itu, 75 gagal. Dari 75, yang 19 orang bisa dipekerjakan di KPK lagi. Tersisa 56 pegawai diberhentikan dengan hormat, per 30 September 2021.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono, termasuk 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan. Ia menjuluki timnya G30S TWK. Maksudnya, Gerakan 30 September, Tes Wawasan Kebangsaan. Meniru istilah G30S PKI.

"G30STWK. Hari ini kami dapat SK dari Pimpinan KPK. Mereka (pimpinan) memecat kami. Berlaku 30 september 2021," ucap Giri melalui akun Twitternya dikutip, Kamis (16/9/2021).

Dilanjut: "Layaknya, mereka ingin terburu-buru mendahului presiden sebagai kepala pemerintahan. Memilih 30 September sebagai sebuah kesengajaan. Mengingatkan sebuah gerakan yang jahat & kejam. Diterima?"

Di unggahan, Giri melampirkan surat yang diterimanya. Tertulis pada surat tertanggal 15 September 2021. Surat Keputusan Nomor 1327 Tahun 2021 perihal Pemberhentian dengan Hormat Pegawai KPK

Unggahan itu cocok dengan pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/21). Semula, yang diberhentikan 50 orang, kemudian yang enam orang mengikuti yang 50.

Alexander Mawarta: "Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021." 

Dilanjut: "Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021." Jadi, total 56 orang.

Kasus ini heboh bukan main. Dihebohkan oleh mereka yang gagal TWK itu. Jadi drama nasional. Berbulan-bulan.

Yang gagal TWK, melobi kemana-mana. Minta dukungan. Dari Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, sampai Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Hasilnya nihil semua.

Lalu, sebagian yang gagal (masih) ditawari, ditatar bela negara. Keputusan final BKN (Negara) itu, sejatinya sudah beringsut mundur. 

Atas tawaran itu, sebagian menerima. Dan lulus. Kembali bekerja. Sebagian menolak. Nah, 56 orang itu-lah yang menolak, dan yang memang sama sekali tidak ditawari ditatar.

Mereka yang gagal, mengajukan gugatan judicial review terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan didaftarkan Rabu, 2 Juni 2021. 

Pasal yang diuji: Pasal 69B dan 69C UU KPK yang mengatur alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hasilnya, MK menolak gugatan. Dasarnya, aturan alih status kepegawaian tersebut tidak bertentangan dengan UU.

Uniknya, semakin dalam kegagalan upaya melawan, semakin banyak orang mendukung. Opini publik tergulung. Bahkan, mereka yang buta huruf, pun mendukung tim gagal.

Senin, 28 Juni 2021 Gedung KPK Jakarta didatangi massa, berdemo. Protes. Membela yang gagal. 

Tak tanggung, pendemo beraksi: Tidur di tanah depan gedung KPK, lantas gulung-gulung berkalang tanah. Seperti balita tak dibelikan mainan oleh ortu.

Sementara, tim gagal mengajukan ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan uji materi. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tes wawasan kebangsaan (TWK). Hasilnya, MA juga menolak gugatan tersebut.

Tim gagal TWK masih tidak terima. Sabtu, 11 September 2021, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo kepada pers mengatakan, pihaknya tidak putus asa, meski sudah gagal di gugatan ke MA.

Yudi Purnomo: "Sekarang kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil Assesment TWK pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan perintah Undang-Undang KPK mengenai alih status Pegawai KPK menjadi ASN."

Upaya mereka terus naik, sampai ke tingkat Presiden RI, Joko Widodo. Orang nomor satu Indonesia. Lantas, apakah Presiden Jokowi menanggapi?

Ternyata ditanggapi Presiden Jokowi. Dikatakan Jokowi di saat pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/21).

Presiden Jokowi: "Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden." 

Menurut Jokowi, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah ada penanggung jawabnya, BKN. Apalagi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Jokowi: "Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK. Jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Jokowi.

Kubayangkan, tim gagal itu kayak pemain ludruk. Di pementasan ludruk, ada lakon cerita kerajaan. Cak Kartolo berperan sebagai raja. Kirun dan Ning Tini jadi rakyat. 

Kirun dan Tini selalu eker-ekeran. Persoalan sepele saja, bisa membuat mereka gegeran. Masalah tanaman bisa membuat mereka cakar-cakaran. Dan, mereka selalu lapor ke Raja Kartolo. Padahal, ada banyak punggawa kerajaan yang mestinya menangani problem.

Karena kesal, Kartolo mengeluh: "Sampeyan iki sembarang kalir lapor rojo. Nyalahno rojo, tok. Suwe-suwe aku dadi rojo, iso bungkuk goro-goro laporanmu."

Arek-arek iki pancen pekok.

Kini, heboh TWK usai. Bagi orang yang tidak termasuk 56 orang itu, enteng saja mengatakan, usai. Tapi, bagi mereka yang diberhentikan, pastinya sedih.

Di antara 56 itu, ada Yudi Purnomo Harahap. Hari ini statusnya masih Ketua Wadah Pegawai KPK. Per 30 September 2021 nanti, tidak lagi.

Di akun Twitter @yudiharahap46, Kamis (16/9/21), Yudi mengunggah, isinya sejenis curhatan. Bahwa sejak Rabu (15/9/21) malam, teman-teeman kerjanya di KPK sudah tahu soal surat pemberhentian 56 pegawai KPK.

Unggahan Yudi: "Dari semalam, WA dan telepon dari mereka (teman-teman) silih berganti." Mungkin isinya menguatkan hati Yudi. Tanda simpati.

Lalu, Kamis (16/9/21) pukul 05.30 Yudi sudah tiba di Gedung KPK. Yang setiap pagi, sejak 2007, ia kunjungi sebagai rutinitas kerja.

Yudi datang terlalu pagi, bukan mau ngantor. Bukan. Melainkan mengemasi barang-barang pribadi yang tersisa di meja kerjanya. Untuk dibawa pulang.

Unggahan Yudi: "Biasanya datang pagi karena ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) nangkap Koruptor. Kini, datang beresin meja kerja agar enggak ketemu banyak teman-teman pegawai. Enggak sanggup, lihat air mata berjatuhan... atas suka duka kenangan memberantas korupsi belasan tahun ini."

Kuduga, ia menulis unggahannya sambil 'berjatuhan' itu. Enggak sanggup.

Tapi, Yudi, atau Novel Baswedan, atau yang lain, tetap bisa berkarya di tempat lain. Dunia tak hanya selebar KPK, Bro... (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.