Benarkah Hukum Bisa Dibeli?

 

SBY

Cuitan Susilo Bambang Yudhoyono ini, membuka rahasia Indonesia: "Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan," tulis SBY di @SBYudhoyono, Senin (27/9/21).

Dilanjut: "Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan."

Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa SBY nulis begitu. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, kepada pers, Senin (27/9/21) heran:

"Saya tidak paham kenapa ini dicuit Pak SBY. Agar tidak menimbulkan spekulasi, mungkin bisa dijelaskan ke publik."

Seolah SBY menasihati rakyat, agar penegakan hukum di Indonesia harus adil. Mengedepankan asas equality before the law. Tidak boleh pandang bulu.

Berarti, selama ini dianggap belum begitu.

Daniel Johan lalu mengendori keheranannya sendiri: "Itu hal normatif yang memang menjadi tantangan di bidang hukum, bahwa tugas hukum adalah menegakkan rasa keadilan rakyat."

Tapi, semua tahu cuitan SBY itu terkait kemelut Partai Demokrat. Ada kubu KLB Demokrat Moeldoko. Pekan lalu kubu ini diwakili kuasa hukumnya, Yusril Izha Mahendra mengajukan gugatan uji material ke Mahkamah Agung (MA).

Yusril mendampingi empat anggota Demokrat kubu KLB Deli Serdang Moeldoko. Mengajukan judicial review Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat tahun 2020 ke MA. Yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

"Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan pertanyan media bahwa kantor hukum mereka IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021).

Yusril mengakui, menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Menurutnya, MA berwenang menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Yusril: "Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya, selain MA? Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas."

Dijelaskan, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART partai itu sendiri. Begitu juga Pengadilan Negeri, juga tidak berwenang menguji AD/ART.

Terobosan hukum Yusril itulah yang (diduga) jadi latar-belakang SBY mencuit di Twitter-nya seperti di atas. 

Lalu, Menko Polhukam, Mahfud Md mengungkap, betapa Presiden Jokowi yang mencegah pengesahan KLB Moeldoko (ketika mendaftarkan ke MA), meskipun kawan (antara Jokowi dengan Moeldoko).

Mahfud, dalam diskusi virtual live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9/2021) menceritakan, kronologi Presiden Jokowi tidak mendukung pengesahan KLB Moeldoko. Cerita Mahfud, begini:

"Kalau Istana mau masuk (intervensi) sebenarnya ketika Moeldoko kongres (KLB) di Medan, itu kita bisa saja tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu. Tapi, waktu itu saya menghadap presiden." 

Mahfud: "Saya bersama Menkumham dan Presiden, ditanya, 'Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?' kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah," kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu."

Dilanjut: "Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi."

Kemudian, Mahfud menjalankan arahan Jokowi. Mahfud dan Menkumham Yasonna mengumumkan, pemerintah tidak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.

"Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko," kata Mahfud.

Cuitan SBY ditanggapi kubu Moeldoko. Jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada pers, Kamis (30/9/2021), mengatakan:

"Ini kembali menjadi bukti bahwa SBY, AHY dan para hulubalangnya telah menebar fitnah dan hoaks, telah menuduh bahwa pemerintahan Presiden Jokowi berpihak pada Moeldoko," 

Dilanjut: "Kami mengapresiasi sikap pemerintah yang netral. Biarkan persoalan partainya diputus secara adil di meja hukum. Biarkan lembaga peradilan yang memutus dengan seadil-adilnya."

Rahmad menanggapi pernyataan Mahfud, begini: "Kami harap Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk netral. Tidak pada tempatnya Pak Mahfud Md berkomentar soal gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Serahkan saja sepenuhnya perkara tersebut ke MA."

Dilanjut: "Kami menduga Mahfud belum membaca dengan seksama permohonan uji formil dan materiil AD/ART Partai Demokrat yang diajukan Pak Yusril ke MA. Parpol memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, negara tak akan sehat dan demokratis apabila partai-partainya bersifat monolitik, oligarkis, dan nepotis. Kalau dilihat dari perspektif ini, uji materi itu bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya."

Serangan berbalas serangan. Memperebutkan Partai Demokrat. Para pihak bekerja cepat, keburu Pemilu 2024. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.