Bekal Demo Mahasiswa ke KPK, Besok

 

Demo

Tarung dua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Menyoal 56 pegawai KPK yang diberhentikan. BEM SI (Seluruh Indonesia) menentang pemberhentian itu. Sedangkan, BEM PTMI (Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia) menentang BEM SI.

BEM SI berencana demo di Kantor Pusat KPK Jakarta, Senin (27/9/21) besok. "Sekitar 500-an akan aksi di sana," kata Koordinator BEM SI, Nofrian Fadil Akbar, kepada pers, Jumat (24/9/21).

Tuntutannya, agar Ketua KPK, Firli Bahuri mencabut SK pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Alasan tuntutan, tidak sempat dijelaskan BEM SI. Pokoknya... demo.

Juga mendesak Presiden Jokowi, untuk mendesak Ketua KPK, sesuai tuntutan BEM SI. Malah, Presiden Jokowi pada Kamis (23/9/21) dikirimi surat oleh BEM SI. Isinya, ultimatum 3 X 24 jam agar Presiden Jokowi merealisasikan tuntutan.

Petikan surat: "Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan."

Yang dimaksud GASAK adalah kelompok pemuda, singkatan Gerakan Selamatkan KPK.

Jatuh tempo ultimatum BEM, mestinya Minggu (26/9/21) siang ini. Tapi, tanpa menunggu hasil (apakah ultimatum dikabulkan Presiden Jokowi atau tidak) BEM sudah menyiapkan rencana demo. 

Mungkin, mereka sudah menduga, ultimatum itu bakal berlalu begitu saja. Sehingga, yang penting demo.

Dan, seperti biasa, aparat Polda Metro Jaya bersama jajaran, sudah antisipasi. Demo paling keras di Jakarta dalam setahun terakhir, demo FPI di Jalan Thamrin, menuntut pembebasan Rizieq Shihab, lalu. Polisi membubarkannya.

Apalagi, posisi kantor KPK (gedung baru) 'terkunci'. Berada di seberang kali (dari Jalan HR Rasuna Said). Kalinya sangat kotor, selebar 10 meter. Pendemo 2.000 orang pun bakal terlokalisir. Memudahkan tugas polisi.

BEM lainnya, BEM PTMI, mendukung surat keputusan Ketua KPK soal pemberhentian 56 pegawai KPK itu. 

Koordinator Presidium Nasional BEM PTMI, Nur Eko Suhardana di akun Twitter, Sabtu (25/9/21) menyatakan: "Tafsir hukum pakar yang menilai SK Pimpinan KPK melanggar UU ASN, adalah keliru dan ceroboh."

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengadili gugatan juducial review dari kelompok pegawai KPK yang akan diberhentikan itu. Keputusan MA-MK sama: Menolak gugatan. 

Kelompok 56 pegawai itu sudah lapor Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, sampai Persatuan Gereja-Gereja di Indonsia (PGI). Tanggapan sama: Itu kewenangan BKN (Badan Kepegawaian Nasional), penyelenggara TWK.

Nur Eko: "Pegawai KPK yang tidak lolos ASN, semisal mantan pimpinan dan penyidik KPK, masih mempunyai kesempatan berkarya di luar lembaga antirasuah. Contoh, ada mantan pegawai KPK yang menduduki jabatan Eselon I di kementerian tertentu."

Hal senada diungkapkan Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia (AMAN), Ginka Febriyanti Ginting, menyatakan:

"Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah harga mati. Nasionalisme dalam lembaga negara adalah hal yang wajib dan tidak bisa di ganggu gugat," ucap Ginka lewat keterangan tertulis, Sabtu (25/9/21).

Tapi, baik BEM PTMI maupun AMAN, tidak menyatakan akan berdemo. Mereka tidak menggelar demo tandingan BEM SI. Sebab, berpotensi bentrok.

BEM SI, BEM PTMI, AMAN, hanya mengemukakan pendapat. Hak warga negara. Kebebasan berpendapat diatur di Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menyurati Presiden Jokowi, termasuk kebebasan berpendapat. Cuma, materi pendapat BEM SI, memaksa Presiden RI mengintervensi keputusan KPK yang independen. Jadi, materi pendapatnya terlalu sepele, dari perspektif hukum.

Demokrasi yang ingin ditegakkan BEM SI seperti bukan kelasnya mahasiswa. Atau, mereka (sengaja atau tidak) merendahkan kelas mereka sendiri. Padahal, mahasiswa calon pemimpin bangsa.

Seumpama mereka menyasar Presiden Jokowi secara pribadi, pun terlalu lemah. 

Seandainya tujuan mereka begitu, mengapa mereka tidak melakukan audit pembangunan infrastruktur yang digalakkan Presiden Jokowi selama ini? Apakah sudah efisien menggunakan uang negara, ataukah pemborosan? Kalau boros, seberapa boros? Tolok ukurnya apa? Berikan perbandingan biaya yang efisien. Juga, tentukan infrastruktur yang mana, lokasi tepatnya?

Atau, yang lebih gampang, lakukan riset. Dengan asumsi: Benarkah terpilihnya putera dan menantu Jokowi jadi kepala daerah, akibat pengaruh sosok Jokowi selaku Presiden RI? Bagaimana detil deskripsi keter-pengaruh-annya? Seberapa kualitas dan kuantitasnya? Riset... Riset.

Tapi, umumnya mahasiswa kita malas riset. Jangankan, riset seperti itu, riset untuk skripsi saja, pusing.

Yang paling gampang, memang demo. Tinggal chating WA dengan teman, langsung berangkat... Terus, bicara demokrasi. (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.