Akhirnya, Moeldoko Mem-polisikan ICW

Moeldoko

Polemik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko versus ICW, akhirnya masuk ranah hukum. Moeldoko melaporkan du peneliti ICW ke Bareskrim Polri, Jumat (10/9/21).

Laporan Moeldoko teregister: LP/B/0541/IX/2021 /SPKT/BARESKRIM POLRI, 10 September 2021. 

Tuduhan: Pasal 45 ayat (3) juncto 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP. Ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Yang dilaporkan Moeldoko, dua peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftah.

Konstruksi kasus: Moeldoko dituduh dalam temuan ICW yang dipublikasikan situs resmi ICW. Judul: 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis'.

Rinci: "Hasil penelusuran ICW menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Corona Ivermectin.”

Dilanjut: “Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.” Ada rent-seeking produksi dan distribusi Ivermectin.

Rent-seeking, adalah korupsi. Artinya, suatu proses seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan, melalui manipulasi dari situasi ekonomi. Dengan cara mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada penentu kebijakan (pemerintah) atau parlemen.

ICW menduga, itu dilakukan sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. Dalam produksi dan distribusi Ivermectin.

Orang itu adalah Moeldoko. ICW memaparkan, detil kedekatan Moeldoko dengan sejumlah pihak di perusahaan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

ICW menyebut, PT Harsen Laboratories milik suami-istri, Haryoseno dan Runi Adianti. Dijelaskan, salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories, adalah Sofia Koswara.

ICW: "Sofia Koswara adalah Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia.”

Dilanjut: “Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budhi Antariksa, bagian dari Tim Dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia.”

Menurut ICW, Sofia dan Haryoseno memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. ICW memaparkan detil, dari mana mereka bisa dekat.

ICW: "Keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryoseno dengan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).”

Dilanjut: “Sejak 2019, PT Noorpay Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerja sama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand. Pada awal Juni 2020, Ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Moeldoko, Joanina Rachman, merupakan pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa.”

Tuduhan serius. Intinya, Moeldoko dituduh korupsi. Lalu Moeldoko memberikan kuasa hukum ke Advokat Senior, Otto Hasibuan.

Otto Hasibuan memperingati ICW secara hukum (somasi). Itu disampaikan di konferensi pers virtual, Kamis (29/7/21). Begini:

"Dengan ini saya, kuasa hukum Bapak Moeldoko memberikan kesempatan ICW supaya fair. Supaya tidak dianggap Pak Moeldoko melakukan kekuasaan sewenang-wenang, seakan antikritik. Maka, saya meminta Saudara Egi Primayogha dari ICW, 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran Ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras.”

Dilanjut: "Apabila ICW, atau Saudara Egi tidak dapat membuktikannya, maka klien kami menegur saudara Egi dan ICW untuk mencabut pernyataannya, dan meminta maaf kepada klien kami secara terbuka melalui media cetak dan Media elektronik kepada klien kami.”

Jika Egi dan ICW tidak bisa membuktikan tuduhannya, juga tidak minta maaf, maka akan dipolisikan. “Supaya fair. Supaya Pak Moeldoko tidak dianggap sewenang-wenang,” kata Otto.

Somasi ini termasuk ringan. Tapi serius. Karena sudah melibatkan pengacara.

Ternyata ICW tidak membuktikan tuduhan, seperti diminta Otto Hasibuan. mencabut tuduhannya. Tidak minta maaf. Bersikukuh tuduhaannya benar. Sekali lagi, pihak Moeldoko memberikan somasi. Dengan tenggang 7 X 24 jam.

ICW juga tidak membeberkan bukti hukum, sesuai diminta Otto. ICW tidak mencabut tuduhannya. Juga tidak meminta maaf.

Otto di video yang beredar pada 5 Agustus 2021: "Kalau ICW bisa memberikan bukti-bukti atas tuduhannya terhadap Pak Moeldoko, yang sudah disiarkan, maka Pak Moeldoko siap bertanggung jawab. Baik secara moral, maupun secara hukum."

Dilanjut: "Pak Moeldoko sebagai jenderal (Purn) militer, mantan panglima TNI, siap bertanggung jawab."

Kalau ICW tidak bisa memberikan bukti-bukti hukum, pun kami juga tidak akan lapor polisi. Asal, ICW mencabut tuduhan-tuduhan tersebut. Dan, meminta maaf kpada Pak Moeldoko. Itu saja. Selesai. Begitu besar jiwanya.

Pak Moeldoko tidak ingin ada orang dipenjara. Asalkan, orang yang menuduh dan menyebarkan ke publik, bersikap ksatria. 

Tapi, kalau ICW tidak bisa membukti tuduhan-tuduhannya. Juga tidak mau mencabut tuduhan-tuduhannya. Juga tidak mau meminta maaf, ya... kami pertimbangkan untuk diteruskan secara hukum.

Sebab, tuduhan-tuduhan ICW terhadap Moeldoko, mengapa disebarkan di koran. 'Kan bisa melaporkan Pak Moeldoko ke yang berwajib, 'kan? 

ICW memblas lagi. Pengacara ICW, Muhammad Isnur kepada pers, Jumat (6/8/21) mengatakan:

"Karena beliau kan pejabat KSP ya, sudah sangat banyak pejabat publik yang memberikan nasihat kepada Pak Moeldoko agar ia sebagai pejabat haruslah kemudian legowo dikritik dan refleksi. Sehingga kemudian (tidak terkesan) menjadi 'apa-apa membawa ke ranah hukum'."

Isnur mencontohkan sikap Jokowi yang tidak anti terhadap kritik yang seharusnya ditiru oleh Moeldoko. Misalnya, kata dia, saat Jokowi dilabeli 'The King of Lips Service' oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) beberapa waktu lalu. Toh, diam saja.

Isnur: "Pak Jokowi itu kan sebagai contoh menurut saya. Dia (Jokowi) kan pasti cerita dia sudah sangat banyak dikritik, dihina, dan lain-lain dan dia tidak bawa ini ke ranah hukum gitu."

Akhirnya, Moeldoko mem-polisikan ICW.

Pengacara ICW lainnya, Erwin Notosmal Oemar, menyatakan, menyayangkan Moeldoko lapor polisi.

Erwin kepada pers, Jumat (10/9/21) mengatakan: "Kami sangat menyayangkan arogansi kekuasaan yang dilakukan Moeldoko dengan melakukan kriminalisasi terhadap riset ICW. Padahal poin-poin yang diminta oleh Moeldoko sudah dipenuhi oleh ICW."

Erwin menjelaskan poin-poin permintaan Moeldoko yang telah dipenuhi ICW. Misalnya terkait permintaan minta maaf, ICW disebut sudah membalas somasi yang dikirimkan Moeldoko.

Dilanjut: "Soal permintaan maaf, kami sudah membalas dalam sejumlah respons terhadap somasi dalam konteks ekspor beras, ada slip of tongue soal menjelaskan relasi masing-masing aktor. Di luar itu, kami tidak mau meminta maaf atau mencabut riset soal Ivermectin."

Intinya, ICW tetap bersikukuh pada tuduhannya terhadap Moeldoko.

Kini publik menunggu keputusan polisi atas laporan Moeldoko. Apakah dilanjut ke penyelidikan, ataukah ditolak. 

Seandainya Polri melanjutkan, ICW masih bisa membuktikan tuduhannya bahwa Moeldoko korupsi, di pengadilan, kelak. Tentu, setelah pihak ICW jadi terdakwa.

Seumpama bukti hukum dari ICW kuat, maka kondisi bakal berbalik, memberatkan Moeldoko.

Tapi, berdasar konstruksi masalahnya, pihak Moeldoko berada di posisi hukum yang kuat. (*)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.