Seputar Vonis 12 Tahun Juliari

 

Vonis Juliari

12 tahun penjara, vonis eks Mensos, Juliari Batubara, Senin (23/8/21). Itu mengakhiri opini publik: Hukuman mati (karena korupsi Bansos), seumur hidup (usulan ICW), dan 11 tahun (tuntutan jaksa KPK).

Vonis yang setahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa itu, tidak diperdebatkan tokoh masyarakat. Mungkin, dianggap mewakili rasa keadilan masyarakat.

Hakim Ketua, Muhammad Damis saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8/21) juga menyampaikan hal-hal meringankan dan memberatkan.

Hal meringankan ada beberapa. Yang menarik ini: "Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Opini masyarakat terhadap semua terdakwa, di semua kasus, pasti begitu. Risiko terdakwa. Tapi itu sangat jarang dijadikan pertimbangan hakim.

Dalam kasus Juliari, mungkin, majelis hakim terpengaruh pledoi terdakwa yang memelas. Minta bebas hukuman.

Pledoi Juliari, dibacakan di sidang Tipikor, Senin (9/8/21) begini:

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat dari perkara ini. Oleh karena itu, permohonan saya, Istri saya dan kedua anak saya serta keluarga besar saya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan.”

Dilanjut: "Dalam benak saya, hanya Majelis Hakim Yang Mulia yang dapat mengakhiri penderitaan lahir dan batin dari keluarga saya, yang sudah menderita bukan hanya dipermalukan, tetapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Badai kebencian dan hujatan terhadap saya dan keluarga saya akan berakhir tergantung dengan putusan dari Majelis Hakim Yang Mulia.”

Terbukti, dalam amar putusan hakim, hal meringankan terdakwa, begini:

"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis masyarakat telah bersalah. Padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Di situ, hakim mengadopsi curhatan terdakwa. Padahal, perbuatan terdakwa fatal. Terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari bansos Corona di Kemensos. Dan, tertangkap tangan dengan bukti uang sekopor.

Tapi pertimbangan meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa, adalah hak hakim. Sesuai Pasal 197 huruf d, dan Pasal 197 huruf f, KUHAP. 

Uniknya, di pertimbangan memberatkan hukuman terdakwa, hakim menyampaikan kalimat menohok. Yang juga jarang dijadikan pertimbangan. Bunyinya begini:

"Perbuatan terdakwa ibarat lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya.”

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa “lempar batu sembunyi tangan”, ada dua arti:

Pertama: Melakukan sesuatu, tetapi kemudian berdiam diri seolah-olah tidak tahu-menahu.

Kedua: Berbuat kurang baik kepada orang, lalu berpura-pura tidak tahu.

Yang dimaksud hakim, lebih cocok dengan arti nomor satu. Yakni, Juliari saat jadi Mensos, terbukti di sidang, memerintahkan dua anak buahnya, Kuasa Pengguna Anggara Bansos, Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen Bansos, Matheus Joko Santoso untuk memotong Rp 10.000 per paket Bansos. Dan, uangnya harus disertorkan ke Juliari.

Di persidangan, Juliari menyangkal itu. Tapi bukti-bukti hukum dan pengakuan Adi Wahyono serta Matheus Joko Santoso, membuktikan, Juliari memang menerima fee (suap) Rp 32,482 miliar.

Jadi, meskipun hakim terpengaruh curhatan terdakwa minta bebas hukuman, tapi sebaliknya menohok terdakwa dengan keras. Dengan peribahasa ‘lempar batu, sembunyi tangan’, yang menggambarkan karakter orang tercela. Karakter hina.

Penggambaran hakim itu, cocok dengan isi pledoi terdakwa. Yang sudah terbukti di persidangan bersalah, malah minta bebas hukuman. 

Karenanya, selain vonis hukuman 12 tahun penjara, Juliari ditambahi hukuman:

"Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara tetap, maka harta terdakwa dirampas. Apabila harta terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun," kata hakim M Damis.

Ini sesuai dengan semangat publik: Miskin-kan koruptor. Supaya jera. Sebab, koruptor orang yang takut miskin.

Sayangnya, hakim juga menjatuhkan vonis begini: Mencabut hak politik terdakwa, untuk dipilih, selama 4 tahun. Pencabutan hak politik berlaku setelah terdakwa menjalani masa pidana pokok.

Juliari Peter Batubara lahir 22 Juli 1972. Ia divonis 12 tahun penjara. Jika dipotong remisi, ia bakal menjalani sekitar 11 tahun penjara. Saat ia bebas penjara kelak, usianya 60.

Maka, di usia Juliari 64 kelak, tahun 2035, hak politiknya sudah pulih. Ia sudah bisa dipilih jadi pejabat publik (lagi). 

Bantuan pemerintah pada tahun 2035, barangkali namanya sudah bukan lagi Bansos. Entah apa. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.