Rumitnya Negeri Bansos, Ini…

 

bansos

Indonesia rumit Bansos (bantuan sosial). Ada nama orang meninggal bertahun-tahun, terima Bansos. Ada data ganda penerima. Bahkan, KPK menghitung, negara dirugikan Rp 10,5 triliun.

Masak, dari 193 juta orang penerima Bansos, yang 52 juta orang palsu. Fiktif. Ada data ganda, orang mati, dan lain-lain. Berarti, lebih dari seperempat, korup.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers, Rabu (18/8/21), mengatakan, untungnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, teliti. Sehingga membatalkan 52 juta orang ‘palsu’ itu.

Pahala: "Kemarin Bu Menteri Sosial datang memaparkan kemajuan integrasi data atas rekomendasi KPK. Beliau menyebutkan bahwa dari DTKS, BPNT dan PKH aslinya itu 193 juta orang penerima. Lantas, setelah digabung, itu hilang sekitar 47 juta jadi sisa 150 juta. Dihitung lagi, total yang tidak berhak 52 juta orang."

Dengan begitu, menurut kalkulasi Pahala, Mensos Risma sudah menyelamatkan uang negara Rp 10,5 triliun. Hanya untuk kali itu saja. Belum yang lalu-lalu. Parah sekali negeri ini.

Tentu, yang paling pusing mengurus ini adalah Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Yang menggantikan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, kini terdakwa korupsi Bansos Rp 32,2 miliar, yang belakangan minta dibebaskan.

Terbaru, Mensos Risma dalam diskusi virtual 'Bansos Dipotong ke Mana Harus Minta Tolong?' di YouTube KPK, Kamis (19/8/21) menjelaskan tentang pendataan penerima Bansos.

Risma memaparkan pentingnya integrasi data penerima bansos. Data rutin diperbarui guna menghindari adanya data ganda.

Risma: "Jadi kenapa kami rutin melakukan evaluasi di minggu ketiga setiap bulannya? Untuk perbaikan data di bulan berikutnya. Nah, jadi ini kenapa ada Mei periode Mei-Juni, ini perbaikan harus kita lakukan memang." 

Risma menjelaskan, setiap data baru pasti ada data orang yang meninggal. Namun dia memastikan orang yang meninggal tetap mendapatkan bansos asalkan didaftarkan ahli warisnya.

"Bukan berarti, yang meninggal tidak dapat bantuan. Tetap dapat. Asalkan daerahnya (kepala daerah) mengusulkan kepada kami, misalkan ahli warisnya untuk istrinya dan sebagainya.”

Risma menegaskan, peran pemerintah daerah sangat menentukan kualitas data. Pihaknya juga sudah mempunyai sistem untuk melacak daerah-daerah yang sekiranya layak mendapatkan bansos.

"Kita scanning, misalnya 'oh ya ini daerah-daerah elite', misalkan, 'tidak berhak terima'. Itu kami bisa scanning sekarang. Dan sekarang kita lakukan scanning itu, namun daerahlah yang paling tahu," katanya.

Baca Juga: Cara Cerdas Jual Beli Mobil di Era Pandemi

Bisa dibayangkan, begitu rumitnya Mensos meneliti data penerima Bansos.

Di forum yang sama, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan kendala penyaluran bansos ini adalah validitas data. Menurutnya, data penerima bansos harus dipadankan dan tidak boleh terduplikasi.

Ghufron: "Salah satu yang menjadi kendala kita saat ini adalah pertama adalah validitas data. Maka validitas data itu harus dibangun dari pertama adalah ketepatan kita memotret dan kemudian keterpaduan antarlembaga dalam memotret, maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status yang masing-masing.”

Berarti, selama ini ada banyak data. Dari banyak sumber. Yang pastinya memusingkan Mensos.

Sampai-sampai, Ghufron mengatakan: "Jangankan antarkementerian, dalam satu kementerian saja, punya perstatusan warga negara itu dalam banyak hal. Sehingga mengakibatkan duplikasi, sehingga ada sebagian masyarakat yang bahkan mungkin tidak dapat gara-gara ada banyak duplikasi.”

Artinya, ada orang yang sengaja diberi jatah dobel (ganda). Akibatnya ada orang yang mestinya dapat, ternyata tidak dapat bagian.

Ghufron menyatakan, penelitian data penerima bansos dapat meningkatkan ketepatan sasaran dalam segala aspek. Hal itu diperlukan karena, menurutnya, kepadanan data ini akan memudahkan dalam penyaluran bantuan dalam segala aspek.

"Apalagi ini bergandengan dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Dukcapil. Maka, satu data Indonesia itu akan tercapai. Kalau satu data Indonesia tercapai, validitas data, baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain, itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," katanya.

Kalau datanya bener, larinya ke fee. Contoh: Di kasus korupsi Bansos dengan terdakwa mantan Mensos Juliari, tidak terkait data. Bansos terkait pendemi Corona itu datanya bener, tapi pihak Kemensos minta fee kepada pihak swasta penerima proyek. Kini sednag proses diadili.

Ada pula, model potongan langsung. Terjadi di Kelurahan Beji, kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, Pertengahan Juli 2021.8.19

 Ketua RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kuseri,  mengakui memotong dana Bansos tunai Rp 50 ribu, dari Rp 600 ribu yang mestinya dibagikan per kepala keluarga.

Kuseri mengatakan potongan bantuan sosial tunai (BST) itu untuk biaya perbaikan mobil ambulans yang digunakan untuk operasional warga masyarakat.

"Mengenai pemotongan bansos sebesar Rp 50 ribu itu sudah kesepakatan antara ketua RW, ketua RT dan pengurus posko siaga, karena kita punya mobil ambulans yang operasionalnya sangat padat," kata Kuseri ketika dikonfirmasi wartawan di Depok, Rabu, 28 Juli 2021.

Ambulans, menurutnya, rusak cukup parah dan harus turun mesin sehingga membutuhkan anggaran perbaikan yang banyak. "Maka kita sepakat untuk momen yang tepat ini kita gunakan untuk memperbaiki," kata Kuseri.

Maksudnya, mumpung ada Bansos tunai, sehingga langsung dipotong saja. Itu belum diteliti, ambulans tersebut milik siapa, dan biaya perawatan seharusnya dari mana.

Jadinya, di negeri yang ramai Bansos ini, ada warga yang tidak dapat Bansos. Syedih… (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.