Rp 2 T, Mengapa Tergesa Publikasi?

 

"Berita sumbangan Rp 2 triliun, disimpulkan, uang dalam bilyet giro itu tidak ada," ujar Kepala PPATK, Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8/21). Tapi, kontroversi soal Rp 2 T belum berakhir.

Berita donasi Rp 2 trilun dari Heryanti, cepat anti-klimaks.

Dimulai, sejak sumbangan diserahkan simbolis dari Heryanti, kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri, Senin (26/7/21). Berakhir, saat jatuh tempo pencairan Senin (2/8/21) pukul 14.00, yang tak terbukti. Zonk.

Tapi setelahnya, kasus belum juga disimpulkan. Belum ditutup. Kasus masih berstatus diselidiki. Belum penyidikan. Status hukum Heryanti, terperiksa. Disebut juga, saksi.

Maka, membuka peluang banyak pihak bicara.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menurut kepalanya, Dian Ediana Rae, sudah menganalisis sejak rencana sumbangan itu diberitakan media massa. Karena begitu hebohnya.

Sampai, Selasa (3/8/21) sore, atau sembilan hari kemudian, PPATK menyimpulkan: Diduga bodong. Tepatnya, bilyet giro asli ada. Dananya tidak cukup.

Saking hati-hatinya, para pihak menyebut: Diduga. Supaya tidak kepleset. Karena licin. Meskipun sudah sembilan hari kasus bergulir.

Mengapa PPATK sudah menyelidiki itu sejak terpublikasi?

"Karena, keterlibatan pejabat publik seperti ini memerlukan perhatian PPATK. Agar tidak mengganggu nama baik yang bersangkutan (Heryanti) dan institusi kepolisian," kata Dian.

Selama rentang waktu sembilan hari analisis PPATK itu, antara lain, menghasilkan: Profil penyumbang tidak sesuai dengan jumlah uang yang akan disumbangkan.

Tapi, soal profil ini tidak relevan. Karena, menurut informasi, uang Rp 2 triliun itu bukan milik Heryanti, melainkan tabungan ayahnya, Akidi Tio (almarhum). Walau, Heryanti tidak mengatakan langsung, sebab ia menghindari wawancara wartawan.

Analisis terfokus ke bilyet giro yang diserahkan penyumbang kepada polisi. Yang ternyata ‘diduga’ itu.

Hasil lengkap analisis PPATK, akan diserahkan Dian kepada Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan. "Tinggal nunggu beberapa hal, setelah itu akan saya sampaikan ke Kapolri dan Kapolda," ujarnya.

Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (4/8/21) mengatakan:

"Belum dapat info. Sampai saat ini belum ada pelaporan dari PPATK.”

Argo menyebut, kasus donasi Rp 2 triliun itu masih ditangani penyidik Polda Sumatera Selatan.

Kasus ini jadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Dian Ediana Rae menyatakan, harus ada pembenahan dalam perundang-undangan terkait penerimaan dan pengelolaan keuangan. “Benahi undang-undang tentang ini,” ujarnya.

Padahal, sudah banyak undang-undang tentang itu. Soal UU sudah bertumpuk.

Ada, aturan Hibah Daerah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah meliputi: 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah. 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan atau jasa (Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2012)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012, Hibah kepada Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, badan, lembaga atau organisasi dalam negeri dan atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Ada lagi. Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hibah adalah: 

“Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.”

Ada juga, aturan yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang hibah dari masyarakat kepada lembaga pemerintah.

KPK mengeluarkan surat Nomor: B/1939/GAH.OO/01-10/04/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyararakat oleh Lembaga Pemerintah, sebagai acuan dalam penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat sebagai berikut:

Sumbangan bantuan bencana dalam pelbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun insititusi pemerintah bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Maka, sumbangan tersebut tetap dapat diterima dan karena bukan tergolong gratifikasi yang dilarang, tidak perlu dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur juga dalam pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Lembaga/institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan, perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga/institusi, bukan ditujukan kepada individu pegawai negeri/penyelenggara negara.

KPK menyarankan, agar penggunaan dana hibah dikelola transparan. Publik harus tahu penggunaannya.

Sebenarnya, donasi Rp 2 T ini tidak terkait undang-undang. Persoalannya sederhana: Tergesa publikasi. Sedangkan, uangnya belum di tangan penyumbang.

Polisi kini terbebani mengungkap, mengapa tergesa? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.