Pengutang BLBI Dikejar Lagi

 

duit

Kasus BLBI akhirnya diusut. Anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putera, terutang Rp 2,6 triliun, dijadwalkan diperiksa Satgas, Kamis (26/8/21) hari ini.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menko Polhukam, Mahfud Md merasa risih oleh desas-desus: Hutomo (Tommy Soeharto) yang dipanggil Satgas. 

Mahfud melalui rekaman video, Rabu (25/8/21) mengatakan: “Yang dipanggil tidak hanya Tommy. Semua, ada 48 orang obligor dan debitur yang punya utang ke negara total Rp 111 triliun.”

Tommy dan Ronny Hendrarto. Keduanya mewakili PT Timor Putra Nasional (di zaman Orde Baru, produsen mobil Timor). dipanggil menghadap Satgas BLBI di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Utang BLBI-nya Rp 2.612.287.348.912.

Nilai utang Tommy itu bisa berubah. Tergantung hasil pemeriksaan, terkait bukti-bukti yang ada.

Mahfud: "Jadi, semua pengutang BLBI dipanggil. Ada yang di Singapura, di Bali, Medan, semua kita panggil. Semua harus membayar kepada negara, karena ini uang rakyat.”

Mahfud menegaskan, tidak boleh ada satu pun obligor BLBI dibiarkan tetap berutang ke negara. Semua harus membayar.

"Rakyat sekarang sedang susah. Mereka ndak dapat apa-apa. Sudah ndak dapat apa-apa, lalu uang negara diutang mereka, dan belum dibayar. Itu tidak boleh," tegas Mahfud.

Sejarah BLBI

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kasus lama. Sejak zaman Presiden Soeharto, belum terselesaikan. Lalu, melewati empat Presiden RI berikutnya, juga belum selesai. 

Kini Presiden Jokowi mengusutnya. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana BLBI. Diteken 6 April 2021.

Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam sebagai Ketua Dewan Pengarah. Sedangkan, Ketua Satgas, Rionald Silaban yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Kasus diawali mega-krisis moneter 1997. Indonesia terimbas krisis moneter di Asia. Akibatnya, nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam. Dari sekitar Rp 2.500 per USD, sampai puncaknya Rp 16.000 per USD.

Maka, kewajiban valuta asing perbankan membengkak. Juga utang luar negeri perusahaan swasta, otomatis menggelembung. Terjadi mega-krisis ekonomi.

Mengantisipasi gagal bayar, maka pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) sepakat berbagi beban (burden sharing). Disebut BLBI. 

1998 BI menggelontorkan dana Rp 147,7 triliun (nilai saat itu) kepada 48 bank yang hampir kolaps. Itu sebagai utang. Yang harus dibayar, kelak.

Kasus ini mengendap sangat lama. Hanya sebagian sangat kecil dari utang yang dikembalikan. Sebagian terbesar, belum dibayar. Orang-orang yang berutang, ada. Tapi, tidak ditagih.

Tahun 2000 dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, BLBI merugikan negara Rp138,442 triliun dari Rp144,536 triliun BLBI yang disalurkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2000.

"Bantuan kredit itu diberikan kepada kepada 48 bank. Bantuan kredit yang awalnya bersifat likuiditas menjadi solvabilitas. Karena pada ujungnya pemerintah yang menanggung kerugian dengan mengambil tanggung jawab para kreditur ke BI," bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan penyimpangan senilai Rp54,561 triliun yang dilakukan oleh 28 bank penerima BLBI.

Penyimpangan diusut. Menyeret beberapa pejabat Bank Indonesia. Vonis perdana bagi para terdakwa skandal BLBI ini terjadi 2003. Dijatuhkan pada para para pejabat BI yang bersekongkol dengan para pemilik bank.

Waktu itu, sederet nama pejabat BI, Hendro Budiyanto, Heru Supratomo, hingga Paul Sutopo Tjokronegro dijebloskan ke penjara. Selain itu, sejumlah taipan dan pejabat bank pun mendapatkan vonis pengadilan.

29 Desember 2003 KPK berdiri. Antara lain, dimaksudkan untuk mengusut obligor dan debitur BLBI yang belum bayar.

Tapi, KPK juga kesulitan mengusutnya. Mungkin karena kekurangan data. Kasus ini menggantung, dan dijadikan bahan baku serangan politik oleh para politikus untuk mengkritik pemerintah, dari Presiden RI ke Presiden RI berikutnya.

Kritik terhadap pemerintah soal kasus BLBI, memang bertujuan baik. Agar uang negara yang didapat dari pajak rakyat, bisa dikembalikan. Tapi, pihak yang dikritik juga yang melontarkan kritik, sama-sama tahu, bahwa kasus ini rumit, karena sudah mengendap puluhan tahun. 

Kasus ini mestinya diusut sejak zaman Orde Baru. Atau setidaknya, di era Presiden BJ Habibie. Tapi seolah terlupakan. Setelah mengendap lama, semakin sulit diusut. 

April 2021 KPK menghentikan pengusutan kasus BLBI. Dituangkan dalam surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diumumkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Maka, segera Presiden Jokowi membentuk Satgas BLBI, yang dituangkan di Keppres di atas. Masak, utang Rp 111 triliun dibiarkan tak terbayar? Padahal, para pengutangnya masih ada.

Mahfud Md: “Satgas BLBI akan mengejar utang BLBI sampai ke mana pun, sampai ke luar negeri. Satgas BLBI telah mengantongi semua nama obligor dan debitur BLBI.”

"Tidak ada yang bisa bersembunyi karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar para obligor dan debitur. Jadi, kami tahu, Anda pun tahu, sehingga tidak usah saling buka mari kooperatif saja," ujarnya.

Artinya, Mahfud tidak mengumumkan nama para pengutang, supaya mereka tidak malu, sehingga mereka membayar. Kalau bocornya nama Tommy Soeharto, sudah telanjur beredar di media massa dan media sosial. Dan, Mahfud membenarkan nama tersebut termasuk pengutang BLBI.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menargetkan semua utang BLBI yang merupakan aset negara itu, bisa terbayar setidaknya dalam tiga tahun, sejak sekarang.

Sri Mulyani: "Jadi, tiga tahun ini harapannya sebagian besar atau keseluruhan bisa kami ambil kembali hak negara tersebut.”

Banyak yang pesimistis. Bakal sulit, uang negara Rp 111 triliun itu bisa kembali. Tapi, semangat Satgas BLBI begitu menggebu mengejar para pengutang. Kita lihat saja hasilnya. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.