Nyogok Rp 20 Juta, Berapa Baliknya?

 

Probolinggo

Berapa tarif jadi Kades? Di Kabupaten Probolinggo, Jatim, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/21): “Dua puluh juta rupiah.”  

Ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektar. Kalau Kades hanya sewa tanah sehektar, total Rp 25 juta. Lebih dari sehektar, tinggal dikalikan.

Sedangkan, Kabupaten Probolinggo punya 325 desa plus 5 kelurahan. Yang nyogok, yang ketangkap KPK. Untuk mengusut semuanya, rumit.

Itu hasil interogasi KPK terhadap tersangka Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI fraksi Partai NasDem, Hasan Aminuddin, serta 20 orang tersangka lainnya.

Puput dan suami kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Senin (30/8/21). Dengan barang bukti di tangan tersangka Rp 362,5 juta. Semua hasil OTT KPK, dilimpahkan ke pengadilan, tersangka jadi terdakwa, akhirnya terhukum. Belum ada yang meleset.

Data yang diumumkan KPK itu, mungkin akurat. Semua tersangka diinterogasi keras. Interogatornya banyak. Bergiliran. Pertanyaan sama diulang-ulang. Berlangsung belasan jam non-stop. Akibatnya psikologis tersangka melemah. Akhirnya mengaku.

Apalagi, Kabupaten Probolinggo dipimpin suami-isteri Hasan Aminuddin - Puput Tantriana Sari yang sama-sama jadi tersangka itu. Hasan dua periode 2003 - 2013. Tantriana dua periode juga 2013 - 2021. Total 18 tahun. Pasti, tersangka tahu persis tarifnya.

Apalagi, orang-orang calon Kades yang sudah membayar, termasuk jadi tersangka (18 orang). Jadinya klop.

Baca Juga: Cara Cerdas Jual Beli Mobil di Era Pandemi

Kalau sudah bayar (tepatnya sogok) segitu, Kades dapat apa? 

Ya… terima gaji. Diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD). 

Supaya gak terlalu ruwet, besaran gajinya segini: “Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a," bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019. 

Lah, kalau gaji segitu dengan nyogok segitu, kapan balik modalnya? ‘Kan, sogokan jadi seperti uang ‘bowo’?

Tidak ‘bowo’. Kades juga dapat dari hasil pengelolaan tanah desa. 

Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, Kades juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah. Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa. 

Pasal 100 ayat 2, PP itu berbunyi: "Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.”

Pengelolaan tanah desa dan pembagian hasilnya untuk gaji kepala desa dan perangkat desa ini, diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setempat. Tunjangan dari tanah bengkok ini bisa berasal dari pendapatan dari sewa tanah maupun tanah bengkok yang dikelola sendiri. 

Di kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo, KPK menyebut, ada ‘upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektar’. Kata KPK, uangnya disetor ke bupati, sebagai sogok. 

Dalam ABPDesa, minimal 70 persen jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa. 

Dana tersebut juga dipakai untuk insentif RT dan RW, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Sisanya, maksimal 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Berapa besarnya? Diatur oleh bupati dan walikota setempat.

Ada lagi, dana desa. Yang digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Aturannya demikian:

Berdasar data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id diatur begini:

Rincian Dana Desa menurut Kabupaten / Kota, tahun anggaran 2019. Kabupaten Probolinggo berada di nomor 22. 

Alokasi dasar per desa Rp 672.421.000. Alokasi dasar 218.536.951.000. Alokasi afirmasi Rp 17.114.398.000. Alokasi formula Rp 156.758.908.000. Total Rp 392.410.257..

Gaji Kades Rp 2,4 juta, yang untuk ukuran keluarga dengan dua anak di Probolinggo, nyaris tidak mencukupi kebutuhan dasar. Tapi ditambah dan lain-lain itu. Karenanya, orang berlomba ikut Pilkades.

Dalam konferensi pers di KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan kronologi OTT serta konstruksi perkara. Begini:

Jumat, 27 Agustus 2021, ada 12 Kades menghadiri pertemuan di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Diduga di situ ada kesepakatan pemberian sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantara Doddy Kurniawan.

Alexander: "Pertemuan dihadiri AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho'im). Semuanya tersangka. Mereka masing-masing menyiapkan Rp 20 juta. Terkumpul Rp 240 juta."

Dilanjut: "Untuk jadi Kades di wilayah Kecamatan Paiton. Sedangkan, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN Rp 112.500.000 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA."

Minggu, 29 Agustus 2021, KPK menangkap Doddy Kurniawan dan Sumarto, sedang membawa uang Rp 240 juta serta Muhammad Ridwan, yang juga membawa uang Rp 112.500.000. 

Rupanya Doddy dan Sumarto telah membuat proposal usulan sejumlah nama untuk menjadi kades di Kabupaten Probolinggo. 

Uang itu akan diserahkan ke Hasan selaku suami dan juga orang kepercayaan Puput. Hasan disebut Alexander menggunakan tanda tangannya sebagai tanda bukti persetujuan atas nama Puput. Asal Hasan sudah teken, berarti calon Kades sudah bayar.

Dilanjut: "DK (Doddy Kurniawan) dan SO (Sumarto) menyiapkan proposal nama-nama calon Kades. Juga sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA (Hasan Aminuddin) yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS (Puput Tantriana Sari) untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS," 

Akhirnya, KPK menangkap Hasan dan Puput, bersama 2 ajudannya. Tim KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan uang tunai Rp 362.500.000.

Jika sangkaan KPK itu terbukti benar, sungguh berani para tersangka. Korupsi terjadi di mana-mana. Meskipun para koruptor sudah banyak diadili dan dihukum, proses korupsi terus saja berlangsung.

Barangkali, ketika tulisan ini ditulis, pun proses korupsi berlangsung di berbagai tempat. Para koruptor berani, karena jumlah aparat KPK tidak sebanyak koruptor. KPK kewalahan.

Dari perspektif calon koruptor: Gambling. Bisa ketangkap, bisa sukses. Atau bagai kocokan nomor arisan. Dari sekian banyak nomor, dipilih satu dengan cara dikocok. Yang sial, yang ketangkap. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.