Isuk Dhele Sore Tempe

 

Kelopak mata Menteri BUMN Erick Thohir, bisa ‘kedutan’. Akibat ‘dirasani’ banyak orang. Soal posisi Komisaris BUMN, PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis. Yang eks koruptor.

Bisa juga, Erick gelisah. Atau, sudah sepatutnya ia galau. Karena berkali-kali ia menyatakan, anti-korupsi. Kini di jajarannya malah ada eks narapidana koruptor.

Emir Moeis kelahiran Jakarta, 27 Agustus 1950. Dibesarkan di Jakarta. Lulusan Fakultas Teknik ITB (1975). S2 di UI, S3 di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika.

Emir, Anggota DPR RI dari PDIP periode 1999-2004. Terakhir, ketua Komisi IX periode 2003-2004. Ia dihentikan karena korupsi (terbukti di pengadilan).

Di persidangan ia terbukti menerima suap USD 357 ribu (sekitar Rp 4,9 miliar, kurs Rp 14 ribu per USD) dari Alston Power Inc Amerika dan Marubeni Inc Jepang, terkait proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004.

Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/4/2014). Emir menjalani hukuman. Ia bebas penjara 2016.

Tahu-tahu,18 Februari 2021 Emir jadi Komisaris PT. Pupuk Iskandar Muda. Itu anak usaha BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero). 

Pasti heboh. Semua tokoh, terutama politisi, menyoal itu. 

Partai yang terkenal anti-korupsi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras. Kader PSI belum ada yang korupsi, karena partai baru.

Jubir DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan pers, Kamis (5/8/21) menyatakan:

"Predikat mantan koruptor adalah bukti otentik adanya cacat integritas. Kenapa justru diangkat menjadi Komisaris BUMN? Menurut kami, melihat rekam jejaknya, Emir Moeis tidak memenuhi syarat materiil, menjalankan fungsi pengawasan terhadap BUMN."

Dilanjut: "Apakah di negeri ini tidak ada orang baik dan berkualitas, yang layak menjadi petinggi BUMN? Kenapa harus mantan koruptor? Saya kira, perlu ada klarifikasi, transparansi dan bila mungkin koreksi untuk masalah ini.”

Karena: "Tidak ada jaminan, mantan koruptor tidak akan mengulangi di kemudian hari. Memberi posisi strategis kepada mantan koruptor di BUMN, sama saja membuka peluang korupsi yang lebih besar lagi. Ini sangat merugikan reputasi BUMN kita.”

Petinggi partai-partai lain juga mengkritik habis. Termasuk, dari Partai Demokrat (PD). Yang pernah punya slogan: “Katakan “Tidak”, untuk Korupsi”.

Ketua BPOKK PD, Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (6/8/2021) mengatakan:

"Penunjukan komisaris harus melalui pertimbangan profesionalitas dan moral. Dengan jargon BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) harusnya jargon ini dikedepankan dan dilaksanakan secara konsisten." 

Jargon BUMN AKHLAK pernah dikatakan Menteri BUMN, Erick Thohir. Sama persis, jargon Partai Demokrat: “Katakan ‘Tidak’ untuk Korupsi”, lengkap dengan tokoh ikonik-nya. Mengacungkan jempol. Posisi jempol ke bawah.

Dilanjut Herman: "Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk. Oleh karenanya, jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial.”

Erick Thohir belum menanggapi. Tapi ia dikenal anti-korupsi. Asli. Bahkan ia sudah menerapkan program di BUMN. Penangkal korupsi. Namanya: Satu Data.

Erick Thohir, dalam acara Indonesia Digital Conference (IDC) 2020: Inovasi Beyond Pandemi, Rabu (16/12/20) mengatakan:

"Kami mendukung transparansi dari program-program pemerintah, sehingga kami bisa menekan program pemerintah yang dikorupsi. Ini peran penting digitalisasi yang terjadi di Indonesia," 

Erick menjelaskan, program Satu Data dilaksanakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Namun, ia menegaskan jika data-data yang dikelola oleh Telkom Indonesia tersebut merupakan milik pemerintah, bukan wewenang perseroan.

Dilanjut Erick: "Selain Telkom punya program data center, national innovation, tapi saya challenge juga program Satu Data. Telkom penting menjadi fondasi program Satu Data pemerintah.”

Terbaru, Selasa, 2 Maret 2021, ada acara Penandatanganan Kerjasama Upaya Pemberantasan Korupsi antara KPK dan BUMN. Di situ Erick bicara, perusahaan BUMN sudah menerapkan manajemen anti-suap, ISO 37001.

Aturan mewajibkan seluruh perseroan BUMN punya Sertifikat Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001. Tertuang dalam Surat Kementerian Nomor: S-17/S.MBU/02/2020/. 

Erick: "ISO bagian terpenting. Hari ini sudah Alhamdulilah 83 persen BUMN ikut tanda tangan.” Sisanya, 17 persen, belum. Akan didorong Erick agar tanda-tangan.

ISO puluhan ribu (37001) itu, bisa percuma. Jika ada satu (saja) komisaris eks koruptor. Justru bisa berbalik, merugikan lembaga negara BUMN. Kontra-produktif. 

Orang Jawa bilang: “Isuk dhele, sore tempe.” Artinya: Pagi kedelai, sore berubah jadi tempe. Makna: Tidak konsisten. Antara slogan AKHLAK (juga ISO puluhan ribu) dengan fakta. 

Seolah, slogan hanya-lah mainan puzzle huruf. Bernuansa agamis, pula.

Tapi, kasus Emir Moeis yang dikritik tajam itu, memang harus jadi “isuk dhele, sore tempe”. Harus begitu. Dengan makna berbeda dari sindiran bahasa Jawa, itu. Yakni:

Kedelai, bakal lebih baik jika berubah jadi tempe. Karena, nilai tambah. Yang harus diwujudkan Erick Thohir di BUMN. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.