Selebgram Herlin, Solusi Kambing Hitam

 

Agus (2 tahun) kepleset jatuh. Ibunya memukul lantai. Peristiwa mirip: Selebgram Herlin Kenza (26) akan diperiksa Polda Aceh, karena menimbulkan kerumunan. Herlin bilang, itu karena ada pelapor.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy mengatakan, kedatangan Herlin Kenza di sebuah toko di Lhokseumawe, Aceh, menimbulkan kerumunan di tengah PPKM di Kota Lhokseumawe. Herlin segera diperiksa polisi.

"Videonya sudah viral dan menimbulkan keresahan. Yang bersangkutan juga akan segera diperiksa terkait kerumunan itu," ujar Winardy dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).

Herlin, di Instaggram, Rabu (21/7/21) menulis: "Aku tau aku salah. Tapi disini aku hanya menjalankan pekerjaan aku. Aku diundang dengan pengamanan super ketat. Aku juga kaget kok bisa padat banget.”

Dilanjut: "Dan yang paling utama Aku tau ada orang di balik semua ini. Ada orang yang mungkin tidak menyukai aku atau pihak lain yang ada di lokasi tersebut. Dan melaporkan kejadian kemarin.”

Dilanjut: “Tapi, Gpp.. Aku iklas kok. Semoga untuk kamu yang telah sengaja melaporkan kejadian kmren selalu dalam lindungan allah❤️ Buat kalian para follower ku tersayang yang aku sangat mencintai kalian.”

Psikolog Bernard Golden, Ph.D dalam bukunya Overcoming Destructive Anger: Strategies That Work (2016) antara lain menyatakan, begini:

“Menyalahkan orang lain, atas kesalahan seorang individu, mungkin berhasil melegakannya dalam jangka pendek. Tetapi itu sangat melemahkan individu tersebut, di jangka panjang.”

Dr Golden, dalam bukunya menjabarkan, individu yang bersalah dan kesalahan itu terpublikasi (diketahui beberapa orang) menimbulkan individu tersebut marah. Sebab, itu menunjukkan individu tersebut lemah, cacat, impulsif, tidak pantas.

Cara mengelola kemarahan, setiap orang berbeda. Di antaranya: Menyalahkan orang lain. Walaupun, bisa saja memang ada kontribusi kesalahan orang lain, terkait kesalahan individu tersebut. Atau, kesalahan individu itu sengaja disebar luas orang lain.

Kemarahan destruktif, bentuknya menyalahkan orang lain. Sebagai strategi defensif mengelola kemarahan. Supaya individu tidak merasa sakit hati, kecewa, sedih, dan malu.

Menyalahkan orang lain, terkait kemarahan individu, adalah refleksi tidak mengakui tanggung jawab, atas perilaku salah yang dilakukan individu tersebut. 

Menyalahkan orang lain, adalah penghindaran kesalahan. Dan, sebagaimana semua mekanisme pertahanan psikologis, dapat dianggap sebagai bentuk lain dari penghindaran emosional. Yakni, menghindari perasaan tidak nyaman yang sangat berat.

Dr Golden menegaskan, menyalahkan orang lain adalah mekanisme psikologis manusia, agar dia merasa benar, dibenarkan, dan sempurna. Padahal, tidak seorang manusia yang sempurna.

Tapi, mengalihkan kesalahan diri, menjadi kesalahan orang lain, bakal berakibat buruk bagi individu pelakunya. 

Sebab, perilaku tersebut justru melemahkan individu tersebut, di jangka panjang. Individu, bakal cenderung terus melakukan hal yang sama di masa depan.

Dalam kehidupan masyarakat, sangat banyak contohnya. Banyak orang melakukan itu, disadari atau tidak. Menyeluruh. Mulai masyarakat kelas bawah, sampai atas. Mulai yang kurang pendidikan, sampai pendidikan tinggi.

Hal mirip, tapi tidak sama, adalah ini: Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro, merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen di BRI (bank BUMN).

Di peraturan, rangkap jabatan itu adalah dilarang. Tapi, peraturan diganti, menjadi: Rangkap jabatan (terkait kasus itu) tidak lagi dilarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Pasal 35 berbunyi: Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai: (item c) Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Aturan diganti menjadi:

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Pasal 39 berbunyi: Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai: (item c, juga) Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Perubahan aturan itu, tipis saja. Yakni pada kata ‘Pejabat’, menjadi kata ‘Direksi’. 

Kata ‘Pejabat’ bisa termasuk Wakil Komisaris Utama / Independen di BRI (bank BUMN). Yang dilarang, sesuai peraturan.

Sedangkan, kata ‘Direksi’ jelas artinya: Direktur Utama dan Direktur. Sehingga, lolos dari rambu aturan.

Apa komentar pemerintah tentang itu?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Nizam, kepada wartawan, Rabu (21/7/21) menjelaskan:

UI merupakan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) yang otonom. Maka, UI bisa mengelola pengajuan perubahan statuta.

Prof Nizam: "Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Indonesia sebagai PTNBH punya otonomi penuh mengelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik, termasuk dalam mengajukan perubahan statuta.”

Perubahan Statuta UI diinisiasi UI sejak 2019. Pembahasan dengan Kemendikbud-Ristek dilakukan sejak awal 2020 hingga 10 Mei 2021. Pembahasan ini melibatkan berbagai organ di dalam UI, di antaranya Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar.

Statuta UI disusun oleh pihak kampus. Maka, Nizam mempersilakan pihak terkait bisa mengajukan revisi (lagi) kepada organ-organ dalam UI.

"Statuta pada dasarnya adalah aturan tata kelola yang diinginkan dan dirancang oleh perguruan tinggi. Tentunya tata kelola tersebut merupakan pilihan yang direpresentasikan oleh seluruh komponen perguruan tinggi. Karena itu, bila ada pihak-pihak yang memiliki masukan lebih lanjut terkait Statuta UI dapat mengajukan revisi/perubahan statuta kepada organ-organ dalam UI," tutur Nizam.

Ditutup: "Kemendikbud-Ristek akan mendiskusikan penyesuaian statuta bersama UI, berdasarkan masukan dari berbagai pihak sesuai prosedur yang berlaku.”

Bagaimana komentar pihak Kampus UI?

Anggota Majelis Wali Amanat UI (MWA UI) unsur mahasiswa, Ahmad Naufal Hilmy, kepada wartawan, Rabu (21/7/21) mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI tidak berlaku surut.

Sedangkan, Rektor UI, Prof Ari Kuncoro sudah merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI, sejak sebelum aturan baru. 

"Jadi, masalah ini perlu diselesaikan menggunakan statuta UI yang lama," kata Hilmy. Intinya, ia meminta Ari Kuncoro memilih salah satu jabatannya.

Merujuk Teori Dr Bernard Golden, pengalihan kesalahan individu kepada kesalahan orang lain, di kelas masyarakat berpendidikan tinggi, bentuknya rumit. Perlu silat lidah yang sengit. 

Tapi, intinya: Suatu kesalahan individu, bisa berubah menjadi tidak salah, jika aturannya diganti. Dalam hal ini, kambing hitam-nya adalah: Peraturan.

Teori Dr Golden menyebut, pengkambinghitaman adalah perspektif dari rasa ketidakberdayaan individu. 

Ini penghindaran tanggung jawab. Yang bakal jadi pemicu pembenaran untuk tindakan agresi. Itu menimbulkan demonisasi (penghilangan paham atau keyakinan) orang lain. Dan, mendukung dehumanisasi (pembunuhan harkat manusia) orang lain.

Demonisasi dan dehumanisasi, sangat dekat dengan tindakan terorisme. Menghilangkan keyakinan orang lain. Akhirnya, meningkat, membunuh harkat manusia.

Dikutip dari BBC Indonesia, 17 Mei 2018, terorisme bermula dari pemaknaan jihad. Teroris memaknai jihad, secara salah. Itu dikutip berdasar pernyataan Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz. Bahwa teroris memaknai jihad secara salah.

Abdullah Darraz: “Jihad bisa dimaknai beragam. Memahamkan orang tentang nilai-nilai Alquran yang baik itu bagian dari jihad. Belajar, itu bagian dari jihad. Menyingkirkan duri dari jalan, itu jihad..”

Dilanjut: “Sekarang, jihad dimaknai sebagian orang secara sempit. Yakni, bentuk peperangan, memerangi orang-orang kafir.”

Abdullah Darras merujuk riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia dan Wahid Foundation pada 2016. Riset melibatkan 1.530 responden. Tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Pertanyaan kepada responden: Apakah anda setuju, bahwa jihad adalah mengangkat senjata, memerangi orang kafir?

Hasil riset sangat mengejutkan. Bahwa 33% (1.600 responden) menyatakan setuju. Jihad adalah membunuh orang kafir. Itu riset 2016.

Tapi, setahun kemudian (2017) lembaga yang sama melakukan riset yang sama, dengan responden berbeda. Jumlah responden 1.500 tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Hasilnya berbeda dengan riset sebelumnya. Bahwa, 13% responden pro-jihad kekerasan. Sekitar 49,3% netral. Anti-jihad kekerasan 37,5%. Sisanya 0,2 persen tidak menjawab.

Hasil riset kedua, cukup melegakan. Walaupun masih cukup banyak masyarakat berpendapat, jihad adalah memerangi orang kafir.

Abdullah Darraz: "Dalam konteks jihad, ada ayatnya. Tapi harus spesifik. Bahwa itu dalam masa-masa perang. Jihad bisa diartikan ketika ada peperangan dari luar, jadi membela diri, bukan ofensif.”

Dilanjut: “Indonesia sekarang nggak ada perang. Nggak ada apa-apa, kok bikin bom bunuh diri dan dibilang jihad? Ini kan suatu kekeliruan. Kekeliruan ini sudah betul-betul terinternalisasi.”

So… bermula dari balita Agus kepleset jatuh. Jika ibunda salah mendidik, bisa berakibat fatal bagi Agus di masa depan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.