Pemerintah (Sudah) Kewalahan Corona

 

Pemerintah kewalahan Corona. Kata Menko Polhukam, Mahfud Md, di konferensi pers, disiarkan di Youtube, Sabtu (24/7/21). Tapi, lanjutnya, di sisi lain, masyarakat fokus pada protokol kesehatan. 

Lengkapnya begini. Konferensi pers yang disiarkan live, melalui YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7/2021), dikatakan Mahfud:

"Kemarin, sampai sekarang, kita kewalahan. Itu varian Delta ini merebak. Orang yang dulunya nggak mau antigen, jadi mau antigen. Yang dulunya nggak mau vaksin, sekarang rebutan vaksin. Sampai antre di mana-mana. Sampai ditolak-tolak. Kenapa? Tenaga kesehatan kita tak cukup. Vaksinator tidak cukup."

Pernyataan Prof Mahfud ini menimbulkan dua hal: Getir (pemerintah kewalahan). Gembira (kesadaran masyarakat terhadap bahaya Corona, naik, sampai berebut minta divaksin).

Prof Mahfud, lanjut: "Sudah itu, muncul usul: Kalau gitu, saya mau bayar sendiri, dengan vaksin berbayar. Kemudian timbul penolakan masyarakat. Katanya, itu melanggar prinsip keadilan. Nanti ada kelas sosial yang mampu bayar, dan ndak mampu bayar.” 

Lanjut lagi: “Pemerintah langsung memutuskan, tidak ada vaksin berbayar.” Sudah. Stop protes.

Pernyataan lanjutan ini, bisa disimpulkan: Pemerintah terombang-ambing. Oleh kecerewetan masyarakat. Di situasi tak menentu ini, banyak orang cerewet. Mengombang-ambing pemerintah.

Siapakah pemerintah? Jawabnya: Aparatur Sipil Negara (ASN). Merujuk data ASN per Senin, 27 Januari 2021, jumlahnya 4.286.918. Yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Deputi Bidang SDM, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmaja, kepada pers, Senin (27/1/21) mengatakan:

Dari 4.286.918 orang ASN itu, sekitar 39,1 persen (sekitar 1,6 juta) adalah tenaga administratif. Di pusat dan daerah. "Di komposisi ASN sekarang, yang dominan adalah tenaga pelaksana yang bersifat administratif. Jumlahnya, ya… itu,” kata Setiawan di konferensi pers di kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (27/1/21).

Jadi, pernyataan Prof Mahfud “pemerintah kewalahan”, berarti 4.286.918 itulah yang kelabakan. 

Tapi, yang terkait pandemi Corona, kan tidak semua, jutaan orang itu. Tidak semuanya.

Data Kementerian Kesehatan, per 8 April 2020, jumlah dokter (dokter umum, spesialis paru, spesialis penyakit dalam) di Indonesia 19.649 orang.

Terdata, 893 dokter atau 4,5 persen melayani di luar Pulau Jawa. Sisanya, 18.756 atau 95,5 persen di Pulau Jawa.

Jumlah perawat 140.071 orang. Melayani di luar Pulau Jawa 894 orang (0,6 persen). di Jawa 139.177 orang (99,4 persen).

Jumlah dokter dan perawat: 159,720 orang. Dikurangi yang gugur akibat Corona, dokter dan perawat 1.066 orang (data Lapor Covid-19, per Selasa, 6 Juli 2021).

Total tinggal: 158,654 orang nakes. 

Itulah yang di garis depan sekarang. Mereka-lah yang harus menyuntik vaksin kepada 267 juta penduduk Indonesia, sekarang. Setidaknya, 70 persen dari populasi (sekitar 186,900,000 orang) demi tercapai herd imunity.

Pasti, nakes-nya gempor. Ngeri… Atau mereka ngumpet, tidur ‘mlungker’ di dalam lemari, seperti di RSUD Ponorogo, beberapa waktu lalu.

Maka, pernyataan Mahfud, bahwa pemerintah kewalahan, sangat mungkin benar. Sekaligus suatu keterbukaan informasi yang luar biasa dari pemerintah. Yang belum pernah dilakukan rezim-rezim terdahulu.

Pernyataan Mahfud, sinkron dengan fakta di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (24/7/21). Tepatnya, di beberapa titik di Kota Kudus, tersebar poster bernada protes, bertuliskan: “Covid itu nyata. Bantuan pemerintah itu fana”.

Itulah kritik gaya Kudus. Yang intinya minta Bansos. Karena sebagian rakyat belum kebagian Bansos. 

Mahfud (di konferensi pers itu) menyatakan, keresahan rakyat kini ada dua: Takut gugur karena Corona. Takut gugur karena kelaparan (akibat PHK, akibat PPKM yang mematikan kerjaan orang).

Dua ketakutan rakyat itulah, kini dimanfaatkan politikus busuk (menyitir bahasa Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando) untuk merongrong Presiden Jokowi. Dengan rencana demo bertajuk Jokowi End Game, Sabtu (24/7/21), yang ternyata zonk. Alias kosong. Tidak ada demo. Cuma ada enam orang pendemo yang ditangkap polisi. Diperiksa di Polda Metro Jaya, Sabtu (24/7/21) siang sampai sore.

Seandainya, dugaan Ade Armando (soal politikus busuk) benar. Maka mereka (apa pun julukannya) sudah mati rasa. Mati nurasi, atas gugurnya 1.066 orang nakes di garis depan Corona. Mereka abai, atas kematian jutaan warga bangsa akibat virus ini. Mereka berniat menciptakan kekacauan.

Demi, pergantian rezim (merujuk judul ‘Jokowi End Game’). Yang, seumpama rezim benar-benar jatuh, belum tentu bisa mereka kuasai. Karena, kelompok sejenis mereka ada beberapa. Yang sama-sama haus kuasa.

Terus… tanggung jawab pemerintah, apa donk?

Prof Mahfud di konferensi pers: "Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan masyarakat, berkenaan dengan COVID-19 yang trennya terus tidak menentu.”

Dilanjut: Aspirasi rakyat tersebut, lalu diimplementasikan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan dalam mengatur penanganan pandemi COVID-19.

Hanya itu yang dikatakan Mahfud. Apakah Anda punya usul? Silakan hubungi Pak Mahfud. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.