Moeldoko Somasi ICW

 

Moeldoko melawan. Dugaan fitnah ICW, bahwa ia terafiliasi produsen obat Corona, Ivermectin. Peneliti ICW, Egi Primayogha harus minta maaf padanya dalam 1 X 24 jam, sejak Kamis (29/7/21). Atau dipolisikan.

Somasi Moeldoko itu disampaikan pengacaranya, Otto Hasibuan di konferensi pers virtual, Kamis (29/7/21). Begini:

"Dengan ini saya, kuasa hukum Bapak Moeldoko memberikan kesempatan ICW supaya fair. Supaya tidak dianggap Pak Moeldoko melakukan kekuasaan sewenang-wenang, seakan antikritik. Maka, saya meminta Saudara Egi Primayogha dari ICW, 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran Ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras.”

Dilanjut: "Apabila ICW, atau Saudara Egi tidak dapat membuktikannya, maka klien kami menegur saudara Egi dan ICW untuk mencabut pernyataannya, dan meminta maaf kepada klien kami secara terbuka melalui media cetak dan Media elektronik kepada klien kami.”

Jika Egi dan ICW tidak bisa membuktikan tuduhannya, juga tidak minta maaf, maka akan dipolisikan. “Supaya fair. Supaya Pak Moeldoko tidak dianggap sewenang-wenang,” kata Otto.

Somasi ini termasuk ringan. Tapi serius. Karena sudah melibatkan pengacara.

Sebelumnya, Moeldoko disebut dalam temuan ICW yang dipublikasikan lewat situs resminya. ICW mengungkap temuannya dalam artikel berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis'.

Lengkapnya begini: "Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi COVID-19.”

Dilanjut: “Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.”

ICW mengaku menemukan potensi rent-seeking produksi dan distribusi Ivermectin.

Rent-seeking (Pemburu rente). Artinya, suatu proses seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan, melalui manipulasi dari situasi ekonomi. Dengan cara mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada penentu kebijakan (pemerintah) atau parlemen.

ICW menduga, itu dilakukan sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. Dalam produksi dan distribusi Ivermectin.

Orang itu adalah Moeldoko. ICW memaparkan, detil kedekatan Moeldoko dengan sejumlah pihak di perusahaan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

ICW menyebut, PT Harsen Laboratories milik suami-istri, Haryoseno dan Runi Adianti. Dijelaskan, salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories, adalah Sofia Koswara.

ICW: "Sofia Koswara adalah Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia.”

Dilanjut: “Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budhi Antariksa, bagian dari Tim Dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia.”

Menurut ICW, Sofia dan Haryoseno memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. ICW memaparkan detil, dari mana mereka bisa dekat.

ICW: "Keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryoseno dengan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).”

Dilanjut: “Sejak 2019, PT Noorpay Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerja sama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand. Pada awal Juni 2020, Ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Moeldoko, Joanina Rachman, merupakan pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa.”

Selain Sofia Koswara, ICW menyebut anggota direksi lain di PT Harsen Laboratories, Riyo Kristian Utomo, merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. ICW mengatakan Riyo mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan pada Pemilu 2014, namun usaha tersebut gagal.

Pemaparan itu ditangkis pengacara Moeldoko, Otto Hasibuan, demikian:

"Tidak ada fakta bahwa Pak Moeldoko mempromosikan Ivermectin. Apakah pernah ada iklan: Pakailah Ivermectin. Minumlah Ivermectin. Tidak pernah ada. Kriteria mempromosikan, seperti apa? Kami minta Saudara Egi dan ICW membuktikan.”

Dalam konferensi pers tersebut, Otto menegaskan, Moeldoko tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT Harsen Laboratories sebagai produsen Ivermectin. 

Otto juga mengatakan PT Noorpay tidak pernah bekerja sama dengan HKTI terkait ekspor beras. Sebab, PT Noorpay adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Bukan beras.

Otto: "PT Noorpay bukan perusahaan yang bergerak dalam Ivermectin maupun ekspor beras. Melainkan bergerak di bidang IT. Tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya dengan bisnis Ivermectin dan tidak ada kaitannya pula dengan bisnis beras.”

Soal ICW menyebut nama Joanina Rachma, kata Otto, memang benar puteri Moeldoko. Adalah pemegang saham PT Noorpay. Tapi, tidak ada kaitannya dengan Moeldoko selaku pribadi, atau Kepala Staf Presiden (KSP). 

"Maka, tuduhan ICW tersebut tidak bertanggung jawab. Fitnah dan pencemaran nama baik klien kami, secara pribadi maupun sebagai Kepala Staf Presiden.”

Jelas dan serius. ICW dituntut balik, harus membuktikan temuannya.

Selama ini ICW getol mengkritik pemerintah. Itu bagus. Didukung rakyat. Sebagai fungsi checks and balances. Tanpa kritik, pemerintah bisa saja melenceng. Seperti zaman Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.

Kamis, 20 Agustus 2020 Peneliti ICW, Egi Primayogha menggelar konferensi pers di Jakarta. Bertajuk: "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?"

Egi Primayodha: "Rezim Jokowi saat ini kok rasanya sering sekali menggunakan jasa influencer. Satu sisi memang tidak masalah, tapi di sisi lain seringkali jasa itu digunakan untuk bersolek agar sesuatu terlihat bagus padahal di balik itu rasanya tidak.”

Dilanjut: "Itu salah satu alasan teman-teman di ICW mengusulkan judulnya menjadi rezim humas karena kami menilai rezim Jokowi dengan segala praktik komunikasinya cocok sekali disebut rezim humas yang pandai bersolek.”

Kata ‘rasanya’ menandakan bahwa itu dugaan. Sedangkan kritik, harus berdasar bukti hukum. Kata ‘bersolek’ adalah opini, tanpa bukti hukum.

Jumat, 2 Okt 2020, Peneliti ICW, Egi Primayogha kepada wartawan menyatakan, penyelenggaraan Polkada serentak 9 Desember 2020 diduga memenuhi kepentingan para cukong.

Masih kata Rgi Primayogha, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 rawan politik uang dan mengancam keselamatan rakyat.

Egi: "Sudah menjadi rahasia umum, Pilkada merupakan ajang transaksi kepentingan bagi para cukong. Bahkan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud MD menyinyalir 92 persen calon kepala daerah disokong para cukong. Para cukong ini akan mendapatkan keuntungan ekonomi politik berlipat-lipat saat calonnya menang dalam kontestasi pilkada nanti.”

Kata ‘sudah menjadi rahasia umum’ juga bersifat dugaan. Sedangkan, kritik yang tersebar ke publik, harus terbukti secara hukum. 

Tapi, di kritik-kritik Egi terdahulu, tidak ada tanggapan. Kali ini ditanggapi serius Moeldoko. Kita tunggu perkembangannya. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.