Mau Dibawa Kemana Hubungan Corona?

 

PPKM Darurat sudah. Vaksinasi jalan. Aneka pendapat, dari berbagai tokoh, disampaikan ke Presiden Jokowi. Tapi jumlah kasus Corona tetap tinggi. Ini ujian terberat Indonesia.

Ada yang mengatakan, PPKM terlalu lembek. Sebaliknya, banyak yang memberontak, melanggar PPKM. Minta PPKM dihentikan.

Ketika Presiden Jokowi blusukan ke gang-gang sempit di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (16/7/21) malam, membagikan sembako ke warga, dikritik sebagai pencitraan. Padahal, Jokowi tak ikut Pilpres lagi di 2024.

Apa jadinya, seumpama Jokowi pamer nonton sinetron Ikatan Cinta, seperti dilakukan Menko Polhukam Mahfud Md? Pasti bakal heboh.

Masyarakat, terutama elit politik, cuma senang menyalahkan pemerintah. Manyalahkan, dianggap sebagai sikap kritis. Dianggap hero. Inilah sistem nilai yang salah.

Terus, mau dibawa ke mana hubungan kita dengan Corona?

Ada, peristiwa kecil, Selasa (13/7/21) pedagang warung kopi di Tasikmalaya, Jabar, pelanggar PPKM, pilih dipenjara daripada bayar denda, jadi viral. Jadi perhatian akademisi.

Pedagang kopi itu bernama Asep Lutfi Suparman. Petugas PPKM menyatakan, ia melanggar aturan, dengan tetap melayani pembeli makan-minum di tempat (warung).

Sanksinya denda Rp 5 juta, atau pidana penjara tiga hari. Tinggal pilih. Maka, spontan Asep pilih penjara tiga hari. 

Sidang di tempat. Hakim tunggal, Ridwan Sundariawan menyatakan, Asep melanggar Perda Pasal 34 ayat (1) Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf f dan g Perda Jabar nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Vonis diketok: Penjara tiga hari.

Kejadian itu viral. Jadi lucu-lucuan di medsos. Mungkin, karena dibui tiga hari, seperti main-main. 

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menilai, itu tanda pemerintah lembek. Tidak ada efek jera bagi pelanggar aturan. Dan, bakal jadi preseden buruk di masa mendatang.

“Jika efek jera, seharusnya diterapkan UU Kekarantinaan Kesehatan secara konsisten,” kata Abdul Fickar kepada pers, Jumat (16/7/21).

Maksudnya, UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jika aturan ini yang diterapkan, maka pelanggar dipenjara maksimal 10 tahun, minimal satu tahun. Sudah pasti, pelanggar hukum mikir. Ini yang disebut efek jera.

Tapi, penerapan UU nomor 6 tahun 2018, berarti lockdown. Wilayah digembok total. Bukan PPKM seperti sekarang.

“Kalau lockdown, pemerintah menjamin makan seluruh rakyat. Sedangkan PPKM, tidak ada kewajiban pemerintah kasih makan rakyat,” tutur Abdul Fickar.

Artinya: Lockdown, makan rakyat dijamin pemerintah, tapi pelanggar dihukum keras (maksimal 10 tahun penjara). Atau, PPKM pemerintah tidak menjamin makan rakyat, tapi pelanggar dihukum tiga hari penjara.

Sekarang, pemerintah pilih PPKM. Ada, Bansos berupa sembako. Dinilai Fickar, tidak efektif mengendalikan mobilitas masyarakat. Akibatnya, sulit mengendalikan penularan Corona. Akibatnya, jumlah kasus Corona sangat tinggi,

Kalau lockdown, menurutnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah memang besar. Memberi makan seluruh rakyat. “Tapi, saya yakin masyarakat kelas menengah ke atas tidak mau menerima jatah makan dari pemerintah,” ujarnya.

Maksud Fickar, pemerintah jangan tanggung-tanggung. Jangan ragu ragu.

Persoalannya, sejak awal Presiden Jokowi tidak mau menerapkan lockdown. Karena biaya sangat tinggi. Tidak menjamin memutus penularan Corona.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, lockdown tak dipilih oleh pemerintah karena biayanya sangat mahal. 

"Kami hargai usulan lockdown, tapi virusnya masih di situ. Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, (23/6/2021). 

Presiden Jokowi pernah buka-bukaan soal anggaran, seandainya lockdown. Itu disampaikan Jokowi saat wawancara dalam program "Mata Najwa", 22 April 2020. 

Jokowi mengatakan, anggaran yang dibutuhkan Rp 550 miliar per hari, hanya untuk Jakarta. 

"Kalau Jabodetabek, tiga kali lipat. Itu per hari, ya" kata Jokowi. 

Berdasarkan angka Jokowi tersebut, jika dikalkulasi secara kasar dengan cara dikalikan 34 provinsi Indonesia, sekitar Rp 18,7 triliun per hari. Biaya lockdown per hari Indonesia.

Najwa Shihab lantas bertanya pada Jokowi, apakah hal itu menunjukkan pemerintah tak punya dana menerapkan lockdown? 

Jokowi mengatakan, pemerintah tak ingin meniru negara lain yang memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Sebab, tidak ada negara sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan lockdown.

Pertentangan soal ini tidak perlu diperpanjang. Karena, meski jumlah kasus Corona sangat tinggi, tapi dalam tiga hari terkahir mengalami penurunan. 

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia, dalam tiga hari terakhir, demikian:

Kamis (15/7/21) rekor tertinggi 56.757 kasus. Jumat (16/7/21) turun jadi 54.000 kasus. Sabtu (17/7/21) turun lagi jadi 51.952 kasus. 

Penurunan konstan tiga hari. Kita doakan, hari ini dan esok angkanya terus turun. Supaya rakyat tenang. Sambil nonton sinetron Ikatan Cinta. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.