Lalat Politik, Mendengung Tanpa Solusi


 ‘Lalat politik’ dipopulerkan Moeldoko. Dimaksudkan: Orang berpolitik mengkritik pemerintah, tanpa solusi. Istilah itu justru pemancing munculnya kritik-kritik baru. Kontra-kritik, dikritik. Persilatan politik tiada akhir.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, muncul ke publik lagi (dengan pernyataan) setelah sepi pasca KLB Partai Demokrat yang memilihnya sebagai Ketua Umum. Muncul dengan gebrakan istilah: Lalat politik.

Dijelaskan Moeldoko (di rekaman video, Kantor Staf Presiden) saat ini Indonesia dilanda pandemi Corona yang sangat berat. Maka, bukan saatnya untuk pesimis. “Pesimisme tidak akan membuat masalah terselesaikan,” ujarnya. 

Kritik, boleh dilontarkan masyarakat. Oleh siapa saja. Pemerintah tidak anti-kritik. Tapi, kritik-lah dengan menawarkan solusi. Berilah solusi. Sehingga semua pihak bersinergi, mengatasi kondisi yang berat ini. 

Moeldoko mendorong masyarakat menyatukan daya dan kekuatan, dalam mencari solusi di masa sulit ini. Ia meminta semua pihak melepaskan perbedaan dan kepentingan. Untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan pada kemajuan bangsa.

"Bantu-lah kami berpikir. Bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama," imbaunya.

Moeldoko kemudian memperingatkan semua pihak agar tidak menjadi lalat-lalat politik. Menurutnya, lalat-lalat politik inilah yang mengganggu konsentrasi dalam penanganan pandemi Corona.

"Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi," katanya.

Lalat-lalat politik ini menggangu konsentrasi mereka yang bekerja keras. Para tenaga kesehatan, ASN, Polri, TNI, yang saat ini bekerja keras agar kita bisa keluar dari krisis ini.

"Jangan ganggu mereka, yang saat ini bekerja keras. Mereka  bertaruh hidup dan mati. Demi kita semua," tuturnya.

Berbagai hal dilakukan pemerintah. Relokasi anggaran, ketersediaan fasilitas kesehatan, menindak penimbun obat, juga PPKM Darurat. 

PPKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat, minus 30 persen, kata Moeldoko. PPKM baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di minus 50 persen.

Artinya, PPKM kurang dipatuhi masyarakat. Jauh sekali. Masyarakat sangat membandel. 

"Pemerintah tetap akan memperketat PPKM sampai 20 Juli," tegas Moeldoko.

"Indonesia pulih karena saya, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita semuanya," ujarnya.

Sampai di sini, jelas: Pidato yang tegas, terarah, rasional. Berorientasi pada upaya menyelamatkan bangsa Indonesia. Dari krisis Corona.

Apa reaksi publik?

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengkritik keras Moeldoko, menggaungkan istilah 'lalat politik'. 

"Apa yang dikatakan Moeldoko, nggak pantas. Hari ini pemerintah perlu masukan kritis dari masyarakat," kata Hendri kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Dilanjut: "Semua harga-harga terkait kesehatan, naik. Obat sulit didapat, vitamin sulit didapat, kalau pun ada harganya melambung tinggi, dan kemudian yang paling menyesakkan dari komentar Moeldoko itu, dia berlindung dari kerja keras tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain. Seolah-olah masyarakat tidak menghargai kerja keras mereka.”

Menurutnya, masyarakat kini menghargai kinerja para nakes. Buktinya, masyarakat rela membantu warga yang terpapar COVID-19, mengirim bantuan makanan hingga obat-obatan.

Dilanjut: "Saran saya ke Moeldoko, contoh-lah Pak Jokowi, komunikasinya humble dan menerima setiap masukan kritis dari masyarakat.”

Ditafsirkan: Soal masyarakat menghargai kerja nakes, betul. Soal harga barang terkait kesehatan naik, tidak betul. Sudah dikontrol pemerintah. Dan, uniknya, di akhir komentar Henri malah memuji Presiden Jokowi. Ia menyudutkan Moeldoko, tapi memuji Jokowi. Yang mestinya sepaket.

Terus, apa esensi kritik Henri terhadap Moeldoko, terkait solusi kondisi bangsa yang dibelit Corona sekarang? Nol. Alias tergolong: Komentar lalat. Cuma mendengung.

Kritik lain terhadap Moeldoko, datang dari Partai Demokrat (PD). Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Minggu (11/7/21) mengatakan:

"Lalat itu berkerumun di tumpukan sampah dan bangkai. Jadi, kalau benar ada lalat politik, Istana perlu introspeksi diri. Siapa yang menjadi sampah dan bangkai di lingkungan Istana, sehingga mengundang datangnya lalat politik?" 

Lantas, siapa lalat politik yang dimaksud Moeldoko? Herzaky mengatakan begini:

"Saat Presiden berusaha bekerja serius menangani pandemi dan menyelamatkan nyawa rakyat, siapa di Istana yang sibuk menyelamatkan ekonomi rekanan dan atau mencari cuan di tengah pandemi? Mungkin itu yang dimaksud Moeldoko.”

Dilanjut: "Kasihan Bapak Jokowi kalau ada orang di sekelilingnya yang malah menjadi lalat politik, atau tumpukan sampah politik. Mungkin Moeldoko selaku KSP bisa bantu Bapak Presiden untuk bersih-bersih sampah politik, bangkai politik, dan lalat politik di sekitar Istana, jika memang ada lalat politik sesuai dengan statement Moeldoko sendiri.”

Ditafsirkan: Istilah (lalat politik) dibalas istilah (sampah, bangkai politik). Kayak lomba membuat istilah. Yang gawat: Bersifat menuduh di kata ‘ekonomi rekanan’.

Tapi, seperti halnya kritik yang pertama, kritikus nomor dua juga memuji Presiden Jokowi.

Over-all, Moeldoko sukses dua hal, dengan ‘lalat politik’-nya. Pertama,  sukses memancing keluar lalat-lalatnya. Mendengung-dengung. Tanpa solusi.

Kedua, ia sukses jadi bumper Presiden Jokowi. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.