ICW Balas Somasi Moeldoko

 

Tenggat somasi Moeldoko kepada ICW dan Peneliti ICW Egi Primayogha, habis Sabtu (30/7/21). ICW tenang saja. Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Moeldoko mencabut somasi. Bakal seru.

Seperti diberitakan, dalam kasus ini Moeldoko menggunakan jasa pengacara Otto Hasibuan. 

Otto mengumumkan somasi kepada ICW dan Peneliti ICW Egi Primayogha, Kamis (29/7/21). Karena ICW dinilai mencemarkan Moeldoko. Bahwa Moeldoko terafiliasi obat Corona, Ivermectin. Juga terlibat impor beras. 

Tuntutannya,ICW harus membuktikan tuduhannya. Kalau tidak terbukti, harus minta maaf. Batas waktu 1 X 24 jam, jatuh tempo Jumat (30/7/21). Jika tidak ditanggapi, ICW akan dipolisikan.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (29/7/21) menyatakan: “Kami tidak bisa komen, karena surat somasinya belum kami terima.“ 

Adnan menegaskan, ICW dalam setiap pernyataannya memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mengawasi pemerintah.

"Kami sampaikan bahwa yang kami lakukan dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil, yang memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah, termasuk di dalamnya para pejabat publik sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu," katanya.

Belum ada tanggapan balik dari pihak Moeldoko atau pengacaranya, Otto Hasibuan. Tapi, sebagai pemberi peringatan Moeldoko perlu menanggapi. Ia bisa mengambil langkah hukum melanjutkan. Atau mendiamkan.

Sedangkan, soal surat somasi belum diterima ICW, kini sedang dikalkulasi Otto Hasibuan. Apakah harus, penerima peringatan menerima fisik surat somasi? Atau tidak harus?

Dikutip dari artikel "Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi" ulasan Pakar Hukum J Satrio, kata somasi tidak ada di kamus hukum. Tapi sering digunakan masyarakat hukum, dan ada yurisprudensinya. Arti somasi peringatan hukum.

Di Pasal 1238 KUHPerdata, peringatan hukum dilancarkan oleh satu pihak yang menuntut pihak lain yang wanprestasi (tidak berprestasi, alias ingkar janji).

Digambarkan, pihak pemberi somasi cukup mengirimkan surat kepada pihak penerima somasi. Itu sudah cukup. Pemberi somasi tidak perlu bertemu dengan pihak penerima somasi. Sudah. Cukup.

Dalam kasus ini ICW dibela oleh komunitas yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil. 

Terdiri dari BEM UI, YLBHI, ICJR, ELSAM, PSHK, Imparsial, KontraS, Greenpeace Indonesia, Jatam, LBH PP Muhammadiyah.

Judul pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil yang disampaikan KontraS, Jumat (30/7/2021), begini:

"Menyoal somasi terhadap ICW: Pemberangusan demokrasi dan upaya kriminalisasi."

Maka, koalisi tersebut mendesak Moeldoko, dalam tiga hal:

1.Moeldoko harus menghormati proses demokrasi. Yaitu kritik dari hasil penelitian yang dilakukan ICW. Dan lebih berfokus pada klarifikasi pada temuan-temuan dari penelitian tersebut;

2.Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mencabut somasi dan mengurungkan niat untuk melanjutkan proses hukum terhadap ICW;

3. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar tetap pada komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Dengan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk pemberangusan;

Mereka menilai sikap Moeldoko dalam merespons kritik adalah praktik pembungkaman kritik itu sendiri. 

Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap Moeldoko sebagai pejabat publik karena resisten terhadap kritik.

"Terlebih lagi, ICW menuangkan pendapatnya dalam sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian ilmiah dengan didukung data dan fakta. Sehingga, tidak salah jika dikatakan bahwa langkah Moeldoko, baik somasi maupun niat untuk memproses hukum lanjutan, merupakan tindakan yang kurang tepat dan berlebihan," demikian kata ICW.

Selanjutnya, Moeldoko dinilai menurunkan demokrasi Indonesia.

Intinya, koalisi membalik keadaan, bahwa Moeldoko anti-kritik. Sehingga dinilai menurunkan demokrasi Indonesia. Maka, didesak untuk mencabut somasi terhadap ICW.

Contoh kasus somasi, belum lama ini menimpa influenser Deddy Corbuzier. Pada Kamis, 1 Juli 2021 Deddy disomasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS). Terkait materi YouTube Deddy.

Di kanal YouTube Deddy Corbuzier berjudul "ORANG GILA BEBAS COVID? DEDDY CORBUZIER PODCAST MONGOL" yang tayang 24 Juni 2021. 

PJS menyoal kata ‘gila’. Itu dianggap penyesatan informasi. Sebutan orang gila, tidak pantas. Mestinya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Itu merujuk Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Juga materi pembicaraan Deddy dengan pelawak Mongol Stres. Mongol mengatakan, “Rumah sakit jiwa di seluruh dunia belum ada satu pun yang terpapar Covid" dan “Orang gila enggak ada yang pakai masker sampai hari ini". 

PJS menyatakan, tidak ada hubungan antara ODGJ dengan penularan Covid. Semua orang, termasuk ODGJ, bisa tertular. 

"Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal World Psychiatry menyatakan bahwa ODGJ/PDM memiliki risiko lebih besar terpapar Covid-19 bila dibandingkan non-ODGJ/PDM," tulis PJS.

Pernyataan Mongol itu dianggap penyesatan publik.

Maka, PJS melancarkan somasi. Memberi waktu 6 X 24 kepada Deddy untuk mencabut itu. 

Setelah podcast dicabut, Deddy harus "Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait podcast tersebut kepada seluruh ODGJ/PDM serta masyarakat. Dan berjanji tidak mengulanginya lagi," ujar PJS. 

Lalu, tidak pake lama. Deddy Corbuzier kontan mengumumkan permintaan maaf melalui akun YouTube.

"Maafkan kamiii. Maafkan kebodohaaaan dan sempitnya pengetahuan sayaaaaaa. Saya cuma youtuber biasa yang banyak salaaaaaah… maaf," lanjutnya. 

Deddy juga mewakili pelawak Mongol, meminta maaf. Karena, katanya, perkataan Monggol itu hanya lawakan. Tidak serius.

Somasi terhadap Deddy ini beda dengan somasi Moeldoko terhadap ICW. Selain beda materi, juga beda reaksi (pihak yang disomasi). Kasus Deddy hanya contoh terbaru soal somasi. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.