End the Game, Makar?

 

“PPKM tanpa demo, hambar”. Itu, kira-kira pikiran penyeru demo bertajuk 'Jokowi End Game' via sosmed. Lalu, dosen komunikasi UI, Ade Armando, serius. Bahwa itu ditunggangi politikus busuk.

Seruan demo itu beredar di sosmed, Jumat (23/7/21). Bentuknya poster.

"Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya.”

Waktu demo: Sabtu (24/7/21). Bentuknya: Jalan-jalan (mereka sebut long march). Start Glodok, finish Istana Negara.

Ade Armando menanggapi itu lewat akun Twitternya, @adearmando1, Jumat (23/7/2021), begini: 

"Sementara orangtua mereka, keluarga mereka, tetangga, rakyat bersatu padu mengatasi pandemi. Para mahasiswa dungu dimanfaatkan politisi busuk untuk bikin gerakan menggulingkan Jokowi.”

Cuitan Ade mengandung tiga unsur: Mahasiswa dungu. Politisi busuk. Makar. Bahasa keras semuanya.

Baik poster, maupun cuitan Ade, sama-sama keras. Sama-sama agresif. Kalau pembuat poster penyebar ke sosmed, tidak menampakkan identitasnya ke publik. Sebaliknya, identitas Ade, jelas. Ilmuwan, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Mengapa Ade repot-repot menanggapi itu begitu keras? Sudah terjawab di cuitannya, itu: Rakyat bersatu mengatasi pandemi. Ee… ini ada anak-anak didiknya ngajak demo. Yang berarti kerumunan. Melanggar PPKM.

Tapi, Ade tidak mungkin ‘repot-repot’ jika tidak ada unsur: 

Presiden RI, Jokowi. Yang merupakan simbol negara. Dan berkonotasi diremehkan oleh warga negara, dengan kata ‘end game’. Juga lokasi ‘Glodok’. Yang identik dengan etnis Tionghoa. Dan, merupakana lokasi terkenal di kerusuhan Mei 1998.

Sehingga Ade berkesimpulan: Makar. Dirancang (bisa diartikan dibayar) oleh politikus busuk.

Tapi, pembuat poster itu, cuma cengengesan. Cuma kaleng-kaleng. Gerakan politik kardus. Sehingga tidak menampilkan identitasnya ke publik.

Terbukti, di poster dicantumkan logo Gojek, Grab, Shopee Food. Seolah gerakan tersebut didukung pemilik logo-logo itu. Yang jika benar, bisa dibayangkan besarnya massa. Massa yang ‘keras’, karena setiap hari mondar-mandir bermotor kepanasan di jalanan Jakarta, yang sepi penumpang akibat PPKM.

Ternyata, dilibatkannya logo-logo itu sebagai hoaks. 

President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, dalam pernyataan pers, Jumat (23/7/21) menyatakan:

"Bersama ini kami tegaskan, Grab tidak terlibat sama sekali dalam gerakan. Di mana penyertaan logo perusahaan, dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.”

Dilanjut: "Para mitra pengemudi dan pengiriman Grab terikat oleh kode etik. Termasuk ketentuan yang mengatur mereka untuk tidak terlibat atau memprovokasi mitra, untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas umum atau merugikan pihak lain, dan atau merugikan pihak manapun tidak terkecuali merugikan Grab.”

Di situ ada kata: Dapat merusak fasilitas umum. Atau anarkis. Yang sudah dibayangkan oleh pihak Grab.

Bagaimana dengan Gojek? 

SVP Corporate Affairs Gojek, Rubi W Purnomo, dalam keterangan pers, Jumat (23/7/21) menyatakan:

"Kami sangat menyayangkan penyalahgunaan logo Gojek, tanpa izin dan sepengetahuan kami pada konten terkait unjuk rasa dan kegiatan politik yang tersebar di media sosial dengan mengatasnamakan berbagai perusahaan, termasuk Gojek.”

Dilanjut: "Gojek mengimbau para driver-nya untuk tidak ikut aksi itu, terlebih saat ini adalah masa pandemi COVID-19, PPKM Level 4.”

Di siaran pers itu ada kata: Kegiatan politik. Sebagai asumsi pihak Gojek terhadap rencana gerakan tersebut.

Shopee tidak mengeluarkan keterangan pers. Tapi semua pemotor, Gojek, Grab, juga Shopee, mendatangi Markas Polda Metro Jaya, Jumat (23/7/21). Mereka menyerukan kepada polisi, bahwa mereka tidak ikut gerakan tersebut.

Ratusan pemotor itu, repot-repot menyempatkan waktu dan bensin motor mereka, untuk mendatangi Mapolda. Di saat penumpang sepi saat ini.

Maka, reaksi serius Ade Armando, wajar. Terbukti, institusi swasta yang logonya dicatut (klaim sepihak) oleh pembuat poster tersebut, juga menanggapi serius. 

Mungkin saja, pemikiran para pihak swasta itu, sama dengan pemikiran Ade: Menyangkut simbol negara (Presiden Jokowi) berkonotasi dilecehkan. Dan Glodok.

Sekarang, bagaimana tanggapan Polri?

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7/21) mengatakan: 

Kondisi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta. Masyarakat diminta memahami situasi COVID-19 yang sedang mengganas ini, dengan tidak melakukan kerumunan.

Kombes Yusri: "Lihat rumah sakit, kuburan, udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara, masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin menghindari kerumunan.”

Kalimat penting Yusri: Rumah sakit dan kuburan sudah penuh (oleh korban Corona). Apakah kondisi mau diperparah lagi?

Tanggapan Polri sangat enteng. Lembut tapi tegas. Terkesan, sangat percaya diri.

Sebab, Polri dan TNI kini sangat solid. Kompak mengamankan negara. Dulu, demo FPI yang lebih keras daripada ini saja, mereka atasi dengan lembut - tegas, selesai. Apalagi, rencana demo yang penggagasnya tidak berani menampakkan diri, ini.

So… rencana demo itu, sepele. Kelas kardus. Mungkin saja test on the water. Atau, sekedar menunjukkan bahwa mereka ada. 

Atau, pemikiran calon pendemo: “PPKM tanpa demo, hambar”. Bagai sayur tanpa garam. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.