Sulitnya Atasi Corona

 

Semua bicara Corona. Termasuk Menko Polhukam Mahfud Md, mengungkap, sulitnya pemerintah menanggulangi. Juga tulisan tokoh media, Azrul Ananda, pengalaman divaksin di Amerika. Yang begitu gampang. 

Sebaiknya, semua orang baca sambutan Prof Mahfud Md di acara BPK, Selasa (29/6/21). Supaya tahu, rumitnya pemerintah menangani Corona. Begini:

Mahfud mengakui, tidak mudah pemerintah menangani pandemi. Semua kebijakan mengandung kontroversi. Begini ditentang, begitu dikritik. Padahal, pemerintah menyerap aspirasi para ahli.

Usulan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI): Indonesia harus secepatnya lockdown dua pekan. Karena lonjakan kasus Corona, belakangan ini.

"Seorang dokter dari IDI mengatakan, kalau negara ini mau selamat, pemerintah jangan terlambat, segera lockdown dua pekan. Cepat lakukan,” kata Mahfud.

“Tapi ada dokter lain, namanya dokter Fadilah, jangan lockdown. Sesama dokter berbeda. Yang cocok di Indonesia tidak lockdown.”

Di kalangan ulama, lain lagi. Ada penganut paham jabariyah, ada paham qodariyah.

"Jabariyah, paham yang mengatakan: Kamu akan memperoleh apa pun yang kamu usahakan, kalau kamu berusaha. Dalam hal ini, berobat dan hindari COVID," katanya.

"Qodariyah mengatakan: Nggak bisa, apa pun yang kamu lakukan, kalau Tuhan berikan penyakit, kamu akan kena. Kamu tidak menghindar, juga nggak kena kalau Tuhan tidak mau menakdirkannya," sambungnya.

Apalagi di kalangan sosiolog. Mengusulkan beragam. Berbeda-beda. Ada seorang profesor menyebut COVID tidak ada. Itu hanya konspirasi internasional.

"Nah, di antara kontroversi ini gunanya pemerintah mengambil kebijakan. Kebijakan sudah diambil dan itulah perlunya kita punya pemerintah. Jadi pemerintah tetap ambil keputusan dan itu dilaksanakan dengan konsisten yang antara lain menyangkut soal anggaran," ujarnya.

Sedangkan, tulisan Azrul Ananda di web pribadinya menulis, bukan soal Corona. Melainkan perjalanannya ke Amerika ikut balap sepeda. Di negara bagian Texas, ia suntik vaksin lagi. Meski di Indonesia ia sudah divaksin Sinovac.

Azrul vaksin lagi karena tertarik pada kesederhanaan vaksinasi di sana. Kutipan tulisannya:

“Kami pergi ke Walmart, hypermarket paling populer di Amerika. Baru masuk, sudah ada papan tulisan penawaran vaksinasi. Gratis. Cukup menuju bagian farmasi di Walmart, mendaftar di sana atau lewat aplikasi, lalu suntik. Benar-benar walk in. Tidak ada prosedur panjang. Tidak ada penjagaan aneh-aneh. Tidak ada "event" merayakan vaksinasi.”

Lantas, ia benar-benar vaksin. Johnson & Johnson. Karena merek ini cuma sekali vaksin. Ia mengisi formulir dan menunjukkan paspor. Lalu, ces… divaksin.

Begitu simpel. Tidak ada panitia. Hanya di hypermarket biasa. Siapa pun boleh vaksin gratis.

Dikaitkan dengan berita di media massa, Selasa (29/6/21) hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Puluhan orang TKA (Tenaga Kerja Asing) China mendatangi Klinik Polres di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka minta divaksin.

Namun, ditolak petugas. Kadinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan: 

"Biasanya, untuk vaksinasi warga negara asing, mereka diarahkan ke Kementerian Luar Negeri. Selain itu, belum ada arahan pemberian vaksin bagi warga asing di Banten."

Prioritas untuk penduduk ber-KTP Indonesia. Bukan untuk warga asing.

Padahal, bangsa mana pun yang tinggal di sini, pastinya bisa menularkan Corona kepada warga ber-KTP Indonesia. Karena Corona tidak pandang KTP.

Tentu, kita harus bandingkan, mengapa Amerika begitu cepat mengatasi pandemi. Sedangkan kita tambah parah. Corona, problem yang sama-sama baru, bagi seluruh makhluk bumi. Mengapa mereka bisa jauh lebih cepat?

Kalau dibandingkan China, terlalu jauh. Sebab mereka negara otoriter. Di negara otoriter, semua problem cepat diatasi. Pelanggar aturan, langsung dipenjara. Tidak ada kebebasan berlebihan.

Tapi, di Amerika. Yang, tulis Azrul, semua orang di sana kini tidak lagi bermasker. Padahal, tiga bulan lalu mereka kelabakan dengan jumlah kasus yang sangat tinggi.

Jadi, dalam hal mengatasi Corona, dibanding negara otoriter, juga negara demokrasi liberal, kita tetap kalah.

Karena, kalau pemerintah Indonesia menutup usulan dari berbagai pihak, maka bisa disebut: Tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Sebaliknya, aspirasi itu centang-perenang, saling kontradiktif. Yang kalau diikuti semua, ya… plin-plan.

Sementara kita berdebat, korban Corona terus berjatuhan. RS penuh, kuburan pun penuh. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.