Saat Rizieq Ditawari Grasi

 

Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara, Kamis (24/6/21). Hakim menjelaskan hak tervonis: Banding. Pikir-pikir. Terima, minta grasi (ampunan) Presiden RI. Pengacara menyatakan, tawaran grasi tidak lazim.

Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, kepada pers di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/21) mengatakan:

"Ini unik dan menarik. Karena sepanjang saya bersidang, belum pernah dengar itu. Kemarin yang Megamendung dan Petamburan nggak ada tuh seperti ini.” Yang dimaksud Megamendung dan Petamburan adalah rangkaian perkara Rizieq Shihab.

Dilanjut: “Embel-embel meminta grasi ke Presiden adalah unik dan menarik. Biar para ahli hukum yang berkomentar apakah ini lazim atau tidak. Kita kaget juga. Tapi Habib dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding," jelasnya. Rizieq memutuskan: Banding. 

Soal grasi, apakah lazim? Juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro mengatakan, justru majelis hakim wajib menyampaikan itu. Jika tidak, majelis hakim dinilai lalai kewajiban.

Dijelaskan Andi, yang terjadi di persidangan dengan terdakwa Rizieq itu adalah kelaziman. Bahkan kewajiban hakim, menyampaikan hak-hak terdakwa.

Setiap kali hakim usai membacakan vonis, kemudian wajib diikuti penjelasan hak-hak tervonis: 1. Banding. 2. Pikir-pikir banding atau tidak, batas waktu tujuh hari sejak vonis. 3. Menerima putusan, bisa langsung mengajukan grasi kepada Presiden RI. Kata ‘bisa’ berarti jika tervonis mau minta grasi. Bersifat tawaran.

Itu sesuai Pasal 196 KUHAP. Berbunyi:

(1)Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

(2)Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

(3)Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

a.hak segera menerima atau segera menolak putusan.

b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

undang-undang ini.

C.hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam

hal ia menolak putusan.

e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Sebenarnya aturan main soal pengajuan grasi diatur dalam UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam UU Grasi diatur grasi dapat diajukan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangan di UU Grasi, disebutkan untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 UU Grasi diatur soal macam-macam hukuman pidana yang dapat diajukan permohonan grasi, salah satunya hukuman pidana penjara paling rendah 2 tahun. 

Rizieq divonis 4 tahun penjara. Kasus penyebaran berita bohong mengakibatkan keonaran terkait swab Rizieq di RS Ummi. Maka, Rizieq berhak minta grasi.

Tapi, karena kasus ini dianggap banyak orang sebagai ‘terkait politik’, maka kata grasi jadi sensitif. Sampai-sampai pengacaranya mengaku, kaget. Karena sepanjang ia bersidang, belum pernah mendengar itu. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.