Pungli dan Daya Saing Ekspor

 

Preman Pelabuhan Priok Jakarta sudah ditangkapi. Pungli hilang. Tapi antrean bongkar muat jadi lebih panjang. “Saya antre delapan jam,” kata sopir kontainer Rofiudin (23) kepada pers, Rabu (16/6/21).

Rofiudin sudah 5 tahun sopir kontainer rute itu. Menuju Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok. Ini khusus kontainer muat barang ekspor. 

Sebelum Presiden Jokowi menugaskan Kapolri memberantas preman Priok, ia selalu dipalak sekitar Rp 50 ribu sekali jalan. Kini tak ada lagi. Tapi entrean lebih lama.

“Delapan jam paling cepat. Biasanya saya masuk jam 8 malam, keluar pagi, jam 7-8," ujarnya. Berarti 12 jam.

"Kalau saya, itu alhamdulillah. Di jalan nggak ada preman-preman, jadi tenang kita juga," katanya. Artinya, ia antre lama gak masalah, asal jangan dipalak.

Sopir kontainer lain, Hendar (27) mengatakan, preman pemalak sopir sudah hilang. Tapi, di jalan ada saja yang melempari kontainer dengan batu. Diduga preman yang tidak tertangkap, beberapa hari lalu.

“Kawan saya kaca truknya pecah dilempari batu,” ujarnya. 

Jalur yang dilewati Hendar, beda. "Saya sih lokal, belum pernah masuk ke JICT yang khusus ekspor," ujarnya.

Mengapa di JICT tanpa pungli, antrean jadi panjang?

Jawabnya terungkap dari wawancara wartawan dengan pengusaha angkutan truk, Daniel Bastian Tanjung. Ia menduga, itu sudah diatur. Maksudnya, sistemik.

Depo-depo tertentu di JICT fasilitasnya kurang lengkap. (mungkin disengaja). Lahan parkir sempit, dan lokasinya terlalu dekat dengan gerbang tol.

Selain itu RTG (Rubber Tyred Gantry) atau Reach Stacker (kendaraan untuk mengangkat container), jumlahnya terbatas.

Akibatnya, truk yang masuk harus antre. Menunggu kontainer diangkat. Apalagi titiknya dekat jalan tol. Antrean meluber ke jalan tol.

“Nah, sopir yang bayar (pungli) diprioritaskan. Kendaraan RTG itu mendatangi. Yang tidak, ya menunggu sangat lama,” tutur Daniel. Jadi, situasi itu sengaja dikondisikan.

Solusinya, menurutnya, pelabuhan ekspor tidak hanya di JICT. Melainkan di beberapa pelabuhan. Misalnya, pelabuhan Patimban di Subang yang kini sedang dibangun.

Persoalannya, sepekan lalu Presiden Jokowi menyatakan, ada pelabuhan dibangun, tapi tanpa fasilitas jalan tol. Jokowi tidak menyebut nama pelabuhannya. Tapi, jelas itu Pelabuhan Patimban.

Sedangkan, pembangun jalan tol tidak berani membangun, jika tidak ada survei, perkiraan volume truk yang bakal lewat itu. Seandainya sepi, maka pembangun jalan tol, merugi. Karena titik break event point (titik impas) jadi lama.

Akibatnya, pembangun jalan tol menunggu setelah pelabuhan selesai dibangun. Sebaliknya, jika pelabuhan tidak terkoneksi dengan jalan tol, maka dipastikan bakal sepi.

Ini seperti tebak-tebakan, lebih dulu mana, ayam atau telur?

Bukti, bahwa premanisme pelabuhan sangat rumit, dan sistemik, Presiden Jokowi bukan baru sekarang memerintahkan pemberantasan preman pelabuhan. Dulu, pun sering. Karena, pelabuhan ekspor sangat penting bagi semua negara.

Tanpa ekspor yang lancar dan murah, maka produk Indonesia di pasar global bakal kehilangan daya saing. Tidak punya comparative advantage.

Ilustrasi, misalnya, Indonesia memproduksi HP, diekspor. Di pasar dunia, HP itu akan dipajang (seumpama) di lapak. Berjejer dengan aneka HP produksi aneka negara.

Disitu bersaing, kualitas dan harga. Andaikata, HP Indonesia harga Rp 2 juta. HP Korea Selatan dengan kelas yang sama harga Rp 1,5 juta. HP China (kini membanjiri pasaran dunia) Rp 1,1 juta, dengan kualitas lebih bagus dibanding pesaing.

Otomatis, produk Indonesia ‘dilepeh’. Hanya segelintir orang Indonesia (yang berada di sana) pembeli HP itu. Akhirnya, pemilik lapak tidak mau pesan HP kita lagi.

Kalau ekspor kita lemah (apalagi selalu kalah saing) maka rakyat bakal tetap miskin. Karena masyarakat, terus digerojok HP murah dan bagus produk China. Kita hanya jadi pembeli. Bukan penjual. Beli terus, akhirnya ancur.

16 Oktober 2016, Presiden Jokowi bersama Wapres (waktu itu) Jusuf Kalla membuat gebrakan baru lewat peluncuran paket reformasi hukum. Pemberantasan Pungli.

Reformasi hukum itu masuk poin ke-4 nawacita yang berbunyi: "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya."

Rapat terbatas di Istana Negara dipimpin Jokowi, dibentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Menko Polhukam, Wiranto meneruskan perintah Presiden dengan menyusun tim Satgas Pemberantasan Pungli.

Usai rapat, di hari itu juga, Polda Metro Jaya mengungkap Pungli di Kementerian Perhubungan. 

Dilanjut, banyak OTT pungli. Polri juga bersih-bersih internal. Banyak yang kena OTT.

Presiden Jokowi, hari itu mengatakan: "Jangankan puluhan atau ratusan juta, Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya.”

Awal 2017 (sekitar dua bulan kemudian) Polri melakukan 1.201 OTT) di berbagai wilayah. Jumlah tersangka 2.426 orang. Barang bukti diamankan yaitu Rp 315,6 miliar.

Maksudnya, penangkapan ribuan tersangka Pungli, sudah pernah. Waktu itu mengagetkan. Setelah itu diam lagi. Pungli lagi. Buktinya, pekan lalu Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri memberantas pungli lagi.

Dari situ, kelihatan bahwa sangat sulit mengentas kemiskinan rakyat. Barang ekspor dipalaki preman. Sehingga produk Indonesia tidak punya keunggulan komparatif di pasar global. 

Bahkan, juga di pasar domestik. Orang tidak mungkin ‘dipaksa’ beli produk berkualitas tidak bagus, dengan harga mahal (dibanding kompetitor: asing). Orang akan beli barang bagus dan murah. Walaupun impor.

Setelah kita kalah saing berkompetisi dengan asing, kita menyalahkan asing. Bagai buruk muka, cermin dibelah.

Pungli, premanisme, pelabuhan, daya saing global, kemiskinan rakyat, kemarahan rakyat memecah cermin, semua saling terkait. Dan, itu tugas Presiden Jokowi. Lalu, apa peran rakyat? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.