Kasus 75 Pegawai KPK Terus Menggelinding


 Tambah sengit. Adu strategi 75 pegawai KPK terpecat versus lembaga negara pemecat. Puncaknya Selasa (8/6/21). Ketua KPK, Firli Bahuri, tidak menghadiri panggilan Komnas HAM untuk diperiksa. Positioning berubah jadi Komnas HAM vs KPK.

Firli dijadwalkan diperiksa pukul 10.00, Selasa (8/6/21) terkait pemecatan 75 pegawai KPK. Firli tidak datang. Lalu, Komnas HAM menggelar konferensi pers.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada pers, menyatakan: 

"Kemarin, setelah saya keluar kantor selepas magrib, kata staf saya ada surat masuk. Staf tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya tidak bisa datang hari ini karena rapim.”

Maksudnya: Pimpinan KPK sudah berkirim surat ke Komnas HAM (tiba di Komnas HAM, Senin, 7/6/21) bahwa pihak tidak bisa datangi panggilan tersebut. Karena ada Rapim (rapat pimpinan).

Sedangkan, beberapa hari lalu pihak KPK juga sudah berkirim surat ke Komnas HAM, menanyakan urgensi penggilan tersebut. Apa pentingnya?

Bisa ditafsirkan, pihak KPK menganggap: Apa urusan Komnas HAM di kasus ini? Mengapa Ketua KPK dipanggil Komnas HAM? TWK pegawai KPK digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kemen PAN RB. Itu, berdasarkan UU alih status kepegawaian. Dari pegawai KPK jadi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dulu disebut PNS.

Namun, pihak Komnas HAM tetap memanggil Ketua KPK. Bahkan, setelah Firli Bahuri tidak hadir, masih akan dipanggil lagi. Bakal seru.

Anggota Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengatakan: "Dalam beberapa hari ini, kami jadwalkan surat panggilan kedua.”

Tampak, Komnas HAM serius. Tapi, apakah panggilan itu (berdasar hukum) efektif?

Ia menjelaskan, pemanggilan itu upaya Komnas HAM memberi kesempatan pimpinan KPK menjelaskan, bantahan, dan klarifikasi terhadap berbagai dokumen bukti dan informasi terkait TWK.  

"Kami ini mau clearance. Karena ada aduan seperti itu. Tugas Komnas HAM clearance, benar atau enggak. Kalau enggak, Komnas HAM akan mengumumkan tidak ada pelanggaran. Kalau ada, kami umumkan pelanggarannya apa," terang Anam.

Bagaimana, seandainya di panggilan kedua, Ketua KPK Firli Bahuri, tidak datang lagi?

"Dua kali cukup. Itu maksimal," tegas Anam. 

Semua tahu, salah satu unsur hukum adalah: Bersifat memaksa. Panggilan penyidik terhadap warga negara untuk diperiksa, bersifat memaksa. Dua kali panggilan tidak hadir, tanpa alasan rasional, maka panggilan berikutnya, panggil paksa.

Penyidik (untuk warga sipil) di Indonesia: Polri, Kejaksaan dan KPK.

Kegigihan Komnas HAM mengusut kasus ini, luar biasa. Membuat kasus ini jadi tambah seru. 

Di luar dua lembaga itu, ada lembaga lain. Yang ikut menanggapi kasus tersebut. Tapi masih terkait:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB, Tjahjo Kumolo, ternyata mendukung sikap Ketua KPK, Firli Bahuri, tidak menghadiri panggilan Komnas HAM di kasus tersebut.

Bahkan, Tjahjo Kumolo mempertanyakan, apa hubungan antara kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM?

"Kami mendukung KPK tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM?" kata Tjahjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Begitu cepat kasus ini bergulir, dan ditanggapi menteri. Tanda, masalahnya serius sekali.

Tjahjo lalu cerita, tentang penelitian khusus (Litsus) pada zaman Orde Baru, dulu. Katanya, aturan mengenai alih ASN itu sama aturannya, antara dulu dengan sekarang.

"Zaman saya Litsus tahun 1985, mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara kompleks. Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi aturan ASN memang sama," tuturnya.

Yang disebut Tjahjo “Pak Cornelis” adalah Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis. Setelah acara rapat DPR usai, Cornelis diwawancarai wartawan. Ia mengatakan hal senada dengan Tjahjo. Malah, dengan semangat tinggi.

Cornelis: “Saya salut pada Menpan RB dan Ketua BKN dalam menyikapi TWK KPK.” Berkata begitu, Cornelis mengangkat tangan. Bersikap hormat ala militer. “Saya salut.”

Dijelaskan, ini masalah lama. Bahwa semua aparatur negara, harus diuji wawasan kebangsaan. Tidak ada yang aneh. “Di semua negara juga begitu,” tegasnya.

Ia cerita: “Saya masuk pegawai negeri berdasar UU no 8 tahun 1974. Ada Suspim (kursus pimpinan) dipimpin Mendagri zaman pak Rudini (Jenderal TNI Purn Rudini). Melalui berbagai tes. Kesetiaan kepada negara.”

Kemudian, Cornelis beralih topik ke kasus 75 eks pegawai KPK terpecat. “Kalau Anda tidak punya loyalitas terhadap negara, anda minggir saja. Tidak bisa, ada negara dalam negara,” tegasnya.

Semula, kasus ini kelihatan biasa. Bahwa pegawai terpecat kaget, lantas marah, wajar. Persoalan bergulir. Melibatkan beberapa lembaga. Ditanggapi siapa saja, termasuk menteri.

Membuat perhatian masyarakat tercurah ke situ. Masyarakat kepo. Bagaimana akhirnya? (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.