Jurus Melawan, Eks Pegawai KPK


 Semua jurus dipakai. Oleh 75 eks pegawai KPK terpecat, agar bisa kembali bertugas. Hasilnya belum kelihatan. Rakyat menonton, dan terombang-ambing oleh berita media massa tentang ini.

Setidaknya, ada lima upaya 75 eks KPK itu. Mendatangi berbagai lembaga. Semua lembaga menanggapi positif, berusaha membantu. Antara lain:

Mereka mendatangi PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia). Sembilan eks KPK ke Grha Oikoumene PGI, Jakarta, Jumat (28/5/21).

Hasilnya: Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyatakan prihatin atas pemecatan tersebut. “Karena menyangkut masa depan pegawai bersangkutan, sekaligus menjadi beban bagi keluarganya,” katanya.

Gomar berjanji akan menyurati Presiden Jokowi. Meminta pemerintah menjelaskan terbuka soal ini. “Supaya tidak timbul stigma Kadrun, Taliban dan sejenis,” katanya.

Dua hari sebelumnya, Rabu (26/5/2021) mereka ke Ombudsman RI. Anggota Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng menyatakan, penyelesaian kasus ini rumit. Presiden Jokowi berpesan, sebaiknya jangan dipecat, ternyata 51 orang dipecat (yang 24 diberi kesempatan dibina lagi, tapi menolak).

Robert: "Kami mendorong bener BKN, Kementerian PAN, dan KPK agar memperhatikan serius dan sungguh-sungguh agar mengikuti arahan Presiden, nggak ada kata lain.”

Robert berjanji, akan memanggil pimpinan KPK untuk minta keterangan. Tapi, belum ada panggilan resmi.

Lantas, eks KPK mendatangi Komnas HAM. Ditanggapi serius. Pihak Komnas HAM meminta keterangan 75 orang yang tidak lulus TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) sehingga dipecat.

Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Rabu (2/6/21) menyatakan, akan memanggil pimpinan KPK. Untuk dimintai keterangan.

Anam: "Awal minggu depan, proses permintaan keterangan, termasuk di dalamnya adalah pimpinan KPK maupun lembaga lembaga lain.”

Maksudnya, Ketua KPK, Firli Bahuri akan dipanggil Komnas HAM. Dimintai keterangan. Ini belum pernah terjadi. Secara hukum, apakah itu punya unsur pemaksa seperti halnya panggilan Polri, atau tidak.

Anam mengatakan, dalam skema Komnas HAM, pemberian keterangan bersifat hak seseorang. Maka, tidak masalah jika seseorang yang dipanggil Komnas HAM, tidak hadir.

Tapi, ia mengingatkan, bahwa ketidakhadiran itu membuat seseorang kehilangan kesempatan klarifikasi masalah. “Maka, kami berharap semua pihak hadir,” ujarnya. Berarti, legal-formal tidak ada unsur pemaksa.

Ketua KPK, Firli Bahuri, ditanya wartawan soal panggilan Komnas HAM, justru balik bertanya: “Panggilan, untuk menjelaskan apa? Semua sudah jelas.”

Juga, lanjut Firli, pimpinan KPK kolektif kolegial. Artinya, ada beberapa orang pemimpin (ketua dan tiga wakil). Tanggung jawab bersama. Jika dipanggil, ya… empat orang itu. Bukan hanya ketua.

Dari jawaban Firli, kelihatan ia enggan memenuhi panggilan Komnas HAM. Tiga pimpinan lainnya, belum bicara. Jurus ini, tampaknya gagal.

Jurus lain, ini paling jitu, para eks KPK mengirim surat ke pimpinan KPK. Isinya, meminta pimpinan KPK mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). SK inilah yang jadi dasar pemecatan.

Langsung, dijawab pimpinan KPK. Menolak mencabut SK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam surat jawaban, memaparkan dua penjelasan atas penolakan pencabutan SK. 

Pertama, pimpinan KPK menerbitkan SK tersebut sebagai tindak lanjut hasil TWK. 

"Bahwa Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK," kata Alexander dalam surat jawaban, Kamis (3/6/2021). 

"BKN yang menerangkan bahwa bahwa 75 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN)," sambung dia. 

Poin kedua, SK tersebut telah sesuai tugas dan kewenangan pimpinan. Untuk merumuskan, menetapkan kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi sesuai undang-undang serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Alexander: Kebijakan pimpinan KPK dilatarbelakangi mitigasi risiko atau permasalahan yang mungkin timbul, karena 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat sebagai ASN.

Lagipula, meskipun ini jurus serangan langsung ke jantung lawan, tapi tergolong jurus lemah. Tidak mungkin, pimpinan KPK menganulir SK yang mereka buat sendiri. Seumpama dianulir, rusak-lah kredibilitas.

Terbaru, ICW (Indonesian Corruption Watch) melaporkan Firli Bahuri ke Bareskrim Polri. Terkait dugaan gratifikasi sewa helikopter. Kejadiannya, September 2020.

Koordinator ICW Divisi Investigasi, Wana Alamsyah, di Bareskrim Polri pada wartawan, Kamis (3/6/2021) mengatakan, ada dugaan gratifikasi. 

Menurut Wana, Firli mengaku menyewa helikopter itu Rp 7 juta per jam. Menurut info yang diterima ICW, sekitar Rp 39 juta per jam. 

Heli tersebut disewa Firli selama empat jam, saat bertugas di Sumatera Selatan, September 2020.

"Dalam waktu 4 jam penyewaan, berarti Firli membayar Rp 30,8 juta kepada penyedia heli PT Air Pasifik Utama," ucap Wana. "Ternyata tarifnya USD 2.750 atau sekitar Rp 39,1 juta per jam. Jadi, seharusnya membayar Rp 172,3 juta dalam empat jam."

Selisihnya (sekitar Rp 141 juta) itulah dianggap ICW sebagai gratifikasi.

Masalah heli ini sudah disidang di internal (Dewas) KPK. Hasilnya, Firli dinyatakan melakukan pelanggaran ringan: Aparat KPK (berdasar aturan internal) dilarang bermewah-mewahan saat bertugas. Naik heli tergolong mewah.

Firli sudah diberi surat peringatan. Dan, Firli sudah meminta maaf, mengakui bersalah, tidak akan mengulangi lagi.

Semua jurus sudah dilancarkan eks KPK. Hasilnya, sementara masih nol. Rakyat menunggu jurus berikut. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.