Jokowi Telepon Kapolri, 49 Preman Priok Ditangkap


 49 preman Tanjung Priok Jakarta, diringkus polisi, Jumat 11/6/21) siang. Belum 24 jam dari telepon instruksi Presiden Jokowi kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prestasi bagus Polri, walau biasa saja.

Itu jadi perhatian publik Indonesia, sebab Presiden Jokowi telepon langsung ke Kapolri. Direkam video, disiarkan YouTube Setpres, Kamis (10/6/21). Durasi 1 menit 6 detik.

Itu bisa ditafsirkan ‘pencitraan’. Karena orang bebas menafsir. Tapi, Jokowi yang sudah tujuh tahun Presiden RI, tak perlu pencitraan lagi. 

Itulah kerja Jokowi melayani rakyat. Setelah dicurhati para sopir truk, yang dipalaki para preman. Di sekitar lokasi itu juga, ia langsung menelepon Kapolri. Memberi instruksi.

Sebaliknya, Kapolri (di sambungan telepon itu) juga tak banyak bicara. Menyimak instruksi. Setelah selesai: “Siap, laksanakan Bapak.” Esoknya, 49 preman ditangkap (per Jumat, 11/6/21 siang).

Jika instruksi diurai dalam 24 jam: Dari Kapolri diteruskan ke Kapolda Metro Jaya. Dilanjut ke Kapolres Jakarta Utara, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Lanjut lagi ke pembentukan tim. Rapat strategi tim.

Kondisi di lapangan tak seperti dugaan. Para preman mayoritas karyawan perusahaan-perusahaan di pelabuhan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam jumpa pers, Jumat (11/6/21) mengatakan: “Kami lakukan koordinasi (dengan pihak perusahaan-perusahaan) karena ini (pelaku) rata-rata karyawan. Kenapa arus kontainer macet," tuturnya.

Arus macet, karena para preman mencegati satu-satu. Minta duit ke sopir kontainer. Akhirnya, polisi tinggal cak-cek-crek… menangkapi para preman.

Kombes Yusri memperkirakan, minimal Rp 6,5 juta per hari, pungli di situ. Dari sekitar 300 kontainer yang masuk. Besaran pungutan antara Rp 2.000 sampai Rp 15.000. Tapi di banyak titik.

Dari perkiraan tersebut, per sopir kontainer bayar pungli minimal Rp 22.000. Mereka inilah curhat langsung ke Presiden Jokowi, yang kebetulan berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok, sidak vaksinasi, Kamis (10/6/21). Keluhan rakyat kecil.

Saat Indonesia kondisi ‘riuh politik’ sekarang, bisa saja itu dicibir politikus. Sebagai uang kecil. Receh. Kemudian topik dialihkan oleh politikus dengan pertanyaan: Bagaimana koruptor kakap? Apakah ditangkap?

Meskipun, sudah ada dua menteri (Mensos dan Men-KKP) yang di-OTT KPK, beberapa waktu lalu. Sebagian politikus mempertanyakan dugaan korupsi yang lain. Dan, kenyataan banyak korupsi belum terungkap.

Komentar politikus yang dimuat media massa dan medsos. Menggiring opini publik (yang berdasar data Badan Pusat Statistik - BPS, per 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia: 8,7 tahun, atau putus sekolah di kelas 3 SMP). 

Itu menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artinya, memperlambat roda pembangunan. Menghambat proses kesejahteraan rakyat. Lalu, kemiskinan dijadikan politikus sebagai bahan protes lagi. 

Padahal, tujuan politikus ini merebut kekuasan. Untuk diri dan grupnya. Terus terjadi. Bergulir. Dari era Presiden RI, ke Presiden RI selanjutnya. Pasca reformasi (sebab di rezim Orde Baru, otoriter). 

Dan, rakyat dirugikan karenanya. Para politikus tak peduli, sebab berpedoman pada data BPS itu.

Meski, hasil tangkapan Polda Metro Jaya di atas, biasa-biasa saja. Tidak istimewa.

Karena, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Selasa, 19 Desember 2017, menangkap 126 preman Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam operasi Sikat Semeru 2. Sampai, ruang tahanan para preman ini dipencar-pencar. Saking banyaknya.

Kanit Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (waktu itu), AKP Ardian Satrio Utomo, kepada pers mengatakan, operasi ini menyasar preman di seputar Pelabuhan Tanjung Perak, dan sekitarnya.

"Kami melakukan operasi di berbagai tempat keramaian guna membersihkan tindak premanisme. Ini bagian dari operasi Sikat Semeru 2," ujar Ardian, Selasa (19/12/2017).

Dari segi jumlah, hasil tangkapan preman di Pelabuhan Tanjung Priok itu, kalah jauh dibanding di Pelabuhan Tanjung Perak. Yang tanpa instruksi Presiden Jokowi.

Kendati, di sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan jumlah tangkapan yang utama. Melainkan pencegahan kejahatan. Tidak banyak penjahat ditangkap, karena memang sepi tindak kejahatan.

Polri menganalisis suatu tren di masyarakat, yang diprediksi bakal jadi tindak kejahatan, dicegah. Agar itu tidak jadi tindak kejahatan. Ini yang canggih.

Jor-joran jumlah tangkapan, itu sistem kamtibmas kuno. Menarik diberitakan pers. Sebaliknya, masyarakat takut. Karena jumlah tangkapan banyak, menimbulkan pertanyaan: Jadi, sebenarnya berapa jumlah penjahat di sini?

Selasa, 20 April 2021 aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap 262 penjahat. Atau sekitar tiga tahun dari tangkapan 126 penjahat pada Selasa, 19 Desember 2017. Di TKP yang sama.

126 penjahat saja penjara penuh, apalagi 262.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ganis Setyo Ningrum, kepada pers mengatakan, tidak semua dari ratusan penjahat itu adalah preman pelabuhan. Ada pengguna pengerdar narkotika, penodong, penjambret, penjudi.

"Para preman ini diamankan, saat mereka memeras para sopir truk di Jalan Margomulyo, Kedung Cowek dan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," sebut Ganis.

"Modusnya, menghentikan kendaraan, terutama truk. Preman membawa senjata tajam, menakuti korban," tambahnya.

Sama persis dengan yang di Tanjung Perak sebelumnya, juga yang di Tanjung Priok Jakarta, Jumat (11/6/21). Kejahatan yang sama, terus berulang.

Tapi, jangan pesimistis. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (11/6/21) sudah menegaskan, bakal memberantas preman di berbagai wilayah. Harapan besar rakyat bertumpu di pundak Polri.

Tinggal kita tunggu, berapa penjahat lagi yang bakal ditangkap. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.