Hoaks, Pandemi Picu Perceraian

 

Pandemi tidak memicu perceraian suami-isteri di Lamongan, Jatim. Angka perceraian naik tipis di semester I 2021. Maka tidak relevan jika diklaim di medsos, bahwa pandemi memicu perceraian. Itu hoaks.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Lamongan, Mazir kepada wartawan, Senin (28/6/21) mengungkap data:

Semester I (Januari-Juni) 2021 ada 1.597 kasus perceraian. Detil penyebab: 526 kasus karena perselisihan, 416 kasus karena ekonomi, 45 kasus meninggalkan salah satu pihak.

Data pihak yang menghendaki perceraian, demikian:1.182 kasus cerai gugat (inisiatif isteri), dan 415 kasus cerai talak (inisiatif suami). Bedanya jauh sekali.

Penyelesaian perkara, cerai gugat terselesaikan 83,16 persen. Cerai talak terselesaikan 81,45 persen.

"Ada 97 yang dicabut (batal cerai), 1.204 dikabulkan, 4 ditolak, 6 tidak diterima, 8 digugurkan, 1 dicoret dari register, dan 1.224 diputus sehingga menyisakan 276 beban perkara," kata Mazir.

Dibandingkan jumlah kasus cerai tahun 2020, menurutnya, meningkat tipis. Maka, sebaran medsos selama ini bahwa pendemi memicu perceraian, tidak benar. “Karena kenaikan tipis,” ujarnya.

Data perceraian, sudah dua kali ini dipublikasi. Terkait bantahan, terhadap klaim, bahwa pandemi memicu perseraian.

6 September 2020 Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung sudah membantah tudingan bahwa pandemi memicu perceraian. "Itu hoaks," ujar Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Aco Nur, kepada pers, 6 September 2020. 

Angka perceraian (nasional) memang naik. Tapi, tidak signifikan disebabkan pandemi Covid-19. Ia mengungkap, jumlah pendaftaran cerai, naik pada Januari dan Februari 2020, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Januari 2020 ada 58.554. Naik tipis dibanding Januari 2019 yang 56.813 kasus. Sedangkan, Februari 2020 ada 40.472 kasus. Naik tipis dibanding Februari 2019 yang 39.381 kasus.

"Kenaikan itu sama sekali tidak terkait pandemi. Sebab, pandemi di Indonesia dimulai awal Maret 2020," tuturnya. "Jadi, tudingan terkait, adalah hoaks."

Setelah Indonesia memasuki masa pandemi, pendaftaran perceraian memang naik drastis. Pada Juni 2020 ada 57.750 kasus. Bandingkan dengan Juni 2019 yang 37.048 kasus. Naik drastis.

Tapi, lonjakan yang signifikan pada Juni 2020 itu disebabkan penumpukan pendaftaran. Sebab, pada Maret sampai Mei, pemerintah menerapkan PSBB dan MA ikut menjalankan itu. Jadi, pendaftaran tertahan.

Akibatnya, setelah masuk era kenormalan baru, dan kuota pendaftaran kembali normal, ada limpahan pendaftaran dari bulan sebelumnya.

Aco menilai, masih banyak harapan bagi umat Islam mempertahankan pernikahan, walaupun pandemi Covid-19 berefek pada pendapatan yang hilang, sehingga rumah tangga terus berkurang pendapatannya. "Kami bersyukur," ujarnya.

Yang naik drastis adalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan. Data tahun ini angkanya naik sekitar lima kali lipat dibanding 2020.

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dalam UU Perkawinan yang baru, dispensasi untuk menikah dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai ke Pengadilan Agama (PA).

Humas Pengadilan Agama Lamongan, Ahmad Sofwan membenarkan kenaikan permintaan dispensasi nikah yang cukup tinggi ini. 

2020 sebulan PA Lamongan melayani 3 sampai 5 permintaan dispensasi nikah. Tahun ini melonjak jadi sekitar 25 sampai 30 permintaan. "Sejak Januari 2021 hingga awal November 2021 telah masuk 337 permintaan dispensasi nikah," katanya.

Sofwan mengungkapkan, dispensasi nikah diajukan masyarakat, ketika pasangan yang akan menikah, masih kurang umur. Tapi mereka sudah sedemikian akrabnya, tidak bisa dipisahkan lagi. 

Sebagian dari pengajuan dispensasi nikah, karena calon isteri sudah hamil. Tapi, itu bukan di PA Lamongan, melainkan nasional.

Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Mardi Candra kepada pers, Senin (15/2/21) mengakui, hamil di luar nikah kerap jadi alasan terbanyak untuk mendesak hakim mengabulkan dispensasi nikah di bawah umur.

Padahal hamil, bukan jadi satu-satunya tolak ukur hakim mengabulkan dispensasi nikah, karena dikhawatirkan demi dispensasi nikah, pasangan memilih hamil lebih dulu.

"Karena kalau itu dibiarkan, nanti secara sosiologi hukumnya, nanti orang hamil duluan sebelum nikah," ujarnya.

Jadi, pandemi bukan memicu perceraian. Melainkan hamil duluan. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.