Cerita Mahfud tentang Novel Baswedan

 

Novel Baswedan, pernah dipuji Menko Polhukam, Mahfud Md, cocok jadi Jaksa Agung. Ini dikatakan Mahfud sendiri. Dalam diskusi, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, disiarkan YouTube, Sabtu (5/6/21) 

Pujian itu dulu, sekitar 2013. Ketika Mahfud masih Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena ada suatu kejadian, sehingga Mahfud - Novel saling memuji.

Cerita itu muncul, karena ada peserta diskusi bertanya: Mengapa pemerintah membiarkan 75 pegawai KPK dipecat? Peserta diskusi ini para pimpinan perguruan tinggi se-Yogyakarta.

Lalu, Mahfud cerita tentang hubungan ia dengan Novel Baswedan, baik. Sampai-lah cerita kejadian itu.

"Waktu saya Ketua MK, saya datang ke KPK, katanya ada kasus korupsi. Saya datang, dimintai keterangan Novel Baswedan,” cerita Mahfud. Tidak dijelaskan, kasus korupsi yang mana.

Hanya sekitar 15 menit, Mahfud diwawancarai. Selesai. Padahal, Mahfud sudah membayangkan, itu bakal makan waktu berjam-jam.

Setelah selesai, Novel berdiri. Sikap sempurna, mengangguk hormat pada Mahfud. Lalu Novel berkata kepada Mahfud, ucapannya ditirukan Mahfud begini:

“Pak, kalau pemimpin negara seperti bapak semua, beres negara ini. Ia bilang begitu," ucap Mahfud.

Mahfud lalu membalas ke Novel: “Kalau saya jadi presiden, Anda Jaksa Agung.”

Peserta diskusi tertawa, kagum pada dua tokoh bangsa di kisah itu.

Tapi, lanjutan cerita Prof Mahfud ini yang mengejutkan:

"Tetapi banyak orang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya, dibiarin. Ini kata orang, ya…. Tapi sudah ada laporannya, dibiarin. Yang ditembak, partai-partai ini saja.” 

Dilanjut: “Kalau laporan itu benar, untuk KPK itu yang paling tragis, ya… Saya, terus terang ya… Saya ada di dua-duanya saya ikut semua.”

Lantas, pertanyaa: Mengapa pemerintah diam saja, 75 KPK dipecat?

Mahfud menjawab: "Sejak dulu, saya pro-KPK, pak.”

"Selama saya Ketua MK, ada 12 kali KPK mau dirobohkan lewat undang-undang. Saya selalu menangkan KPK.”

Nah… soal 75 pegawai KPK dipecat, bukan hanya urusan pemerintah (eksekutif) saja. “Di situ ada DPR, ada partai, ada di civil society yang sekarang akan pecah, pak" katanya.

Mahfud salah satu tokoh bangsa yang sangat dihormati masyarakat, sekarang. Nyaris diminta Jokowi jadi Wapres (2019), tapi kemudian meleset, Jokowi beralih ke Ma’ruf Amin di menit-menit akhir pemilihan Wapres.

Cerita Mahfud itu, pemecatan 75 KPK jadi heboh lagi. Masyarakat sudah telanjur terbawa arus opini: “Orang berkualitas, kok dipecat”.

Ketua KPK, Firli Bahuri, jadi tudingan massa. Seolah, pemecatan itu niatan Firli. Tapi, apa kata Firli?

"Saya heran, ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya katakan, tidak ada upaya menyingkirkan siapa pun," kata Firli Bahuri dalam jumpa pers di KPK, Selasa (1/6/21).

Firli berani memastikan perkataannya itu. TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dilakukan atas standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

"TWK diikuti 1.351 pegawai. Ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukur sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya, 1.271 lulus, 75 tidak," katanya.

Cerita dari 75 pegawai KPK yang tak lulus, banyak tersebar di berbagai media massa dan medsos. Curhat mereka lengkap. Mereka juga sudah mendatangi berbagai lembaga. Mulai Komnas HAM, Ombudsman, PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), sampai MUI.

Inti cerita mereka, mirip: Mereka tidak tahu (dan tidak diberitahu) bahwa TWK merupakan seleksi. Artinya, yang tidak lulus bakal dipecat. Tidak ada pemberitahuan begitu.

Sehingga, mereka menjalani dengan enteng, prosesi tes. Terdiri dari tes tulis, profiling dan wawancara. 

“Kami tidak tahu, kalau tes itu akhirnya membuat kami dipecat,” ujar eks pegawai wanita KPK bidang Humas. 

Dari komposisi antara yang lulus dan tidak, hasil tes itu tergolong normal. Bahwa ada yang tidak siap menjalani tes, atau menjawab tes asal-asalan (terkait wawasan kebangsaan) risikonya sudah ditanggung.

Mereka yang tak lulus terus protes. Ke mana-mana. Dengan berbagai cara. Menyeret pemerintah, bahkan Presiden Jokowi. Semua itu juga normal. Bayangkan, mereka yang berkarir belasan tahun, mendadak dipecat, pasti kaget. Protes.

Kemungkinan mereka balik ke KPK, sangat kecil. Keputusan (SK 

652 Tahun 2021 KPK) sudah jatuh. Tidak mungkin dibatalkan. Sebaliknya, mereka minta kembali ke KPK. Jalan buntu.

Kini, heboh itu berangsur surut. Akan terbenam ditelan waktu. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.