Wawasan Kebangsaan Mendengung di KPK


 Ruwet di KPK kian parah. Yang tak lulus TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) ngambek. Menyudutkan Kapala BKN, Bima Haria Wibisana. “Mending perang (lawan Bima),” kata Sujanarko (semula direktur di KPK) kepada wartawan, Kamis (27/5/21).

Seperti diberitakan, 75 personil KPK tidak lulus TWK, dari 1.349 peserta.

Awalnya, dikeluarkan UU KPK nomor 1/2021 tertanggal 27 Februari 2021. Tentang pengalihan pegawai KPK jadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Untuk itu, dilakukan TWK. Proses sebulan (9 Maret - 9 April 2021).

Hasilnya: 1.274 peserta lulus, 75 tidak. Di antara yang tidak, Novel Baswedan. Maka, heboh di medsos. Pro-kontra. 

Beberapa waktu setelah heboh, Presiden Jokowi menyarankan, sebaiknya jangan ada yang dipecat. Heboh reda. Walau tidak berhenti total.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, kepada pers, Kamis (27/5/21) soal ini KPK tidak sendiri. Bersama KemenPAN-RB, BKN, KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), dan LAN (Lembaga Aparatur Negara). "Juga, hasil TWK bukan satu-satunya indikator kelulusan."

Maka, hasil itu ditinjau ulang. Di rapat terpadu lembaga terkait. Hasilnya, Selasa (25/5/21) diputuskan: 24 orang akan dibina lagi, 51 orang tidak bisa dibina lagi. Dipecat.

Heboh lagi. Dimotori mereka yang dipecat. Intinya, mereka protes, tidak mau dipecat. Emosi. Bahasanya beragam, caranya berliku. Malah ada kata 'perang' segala. 

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko (termasuk 51 yang dipecat) menyatakan perang terbuka terhadap Kepala BKN, Bima Haria Wibisana.

"Ini kayaknya kita harus perang terbuka deh. Dia (Bima Haria) biar nggak ngumpet terus gitu. Ini enggak profesional," kata Sujanarko, melalui rekaman suara yang diterima wartawan, Kamis (27/5).

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono (termasuk 51 dipecat) menyatakan, ia pilih dipecat daripada dibina lagi.

"Ini pelecehan bagi kita. Lebih baik kita dipecat daripada harus dibina lagi," ungkap Giri kepada pers, Rabu (26/5/21).

Lain lagi, Kepala Satgas Penyelidik KPK, Harun al-Rasyid (termasuk 51 dipecat). Menurutnya, 75 orang pegawai tak lolos TWK sudah sepakat menolak pembinaan.

Harun menilai pembinaan terhadap 24 dari 75 orang hanya akal-akalan. Menurutnya, pimpinan KPK ingin terlihat seperti menuruti perintah Presiden Joko Widodo, tidak memecat 75 pegawai.

"Itu siasat, seakan-akan telah mengikuti arahan Presiden. Padahal, mereka membangkang," ujar Harun kepada pers.

Novel Baswedan sudah sering bicara ke pers. Senada dengan suara yang dipecat.

Jadi seru, karena di proses TWK ada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Yang diikutkan dalam proses seleksi. Mungkin, karena ini menyangkut ‘wawasan kebangsaan’ maka dilibatkan lembaga penumpas terorisme, peneror bangsa.

Tak ayal, Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, harus bicara. Ia bicara di rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/5/2021). Mengapa BNPT terlibat di tes?

"Jadi, BKN meminta kepada Kepala BNPT untuk membantu kegiatan profiling tes CPNS. Lalu kami menugaskan unit kerja kami untuk melakukan profiling," kata Boy di rapat tersebut.

Tim BNPT membantu melakukan profiling terhadap ribuan pegawai KPK yang hendak beralih status sebagai ASN atau PNS. 

"Karena jumlah peserta tes lebih dari seribu, ternyata tidak hanya pihak kami saja yang membantu untuk profiling. Melainkan bersama-sama dengan tim BKN," ucapnya.

Boy menegaskan, BNPT tidak menyeleksi pegawai KPK, mana lulus atau tidak. BNPT hanya berperan sebagai asesor di bawah koordinasi BKN.

"Tentang, siapa yang lulus dan tidak, itu adalah mekanisme yang diterapkan oleh BKN selaku penyelenggara tes. Tim BNPT di bawah koordinasi BKN," ujarnya.

TWK di KPK salah satu indikator. Bahwa, diakui atau tidak, ada sesuatu yang terganggu di wawasan kebangsaan masyarakat. Terus bergulir. Dengan aneka bentuk peristiwa. Satu sisi melawan, sisi lain mempertahankan.

Sehingga KPK curiga. Lantas dikeluarkan peraturan Ketua KPK tentang pengalihan status pegawai KPK jadi ASN. Berlanjut ke tes wawasan kebangsaan.

Bukti, wawasan kebangsaan sebagian warga di Papua - Papua Barat, melawan. Jadi-lah, KKB Papua dinyatakan sebagai teroris. NKRI wajib dipertahankan. Oleh kita semua.

Terbaru, Ustaz kondang Khalid Basalamah, dalam ceramahnya menganjurkan: Jangan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Videonya viral di medsos. Pro-kontra juga.

Berawal pertanyaan jamaah, Indonesia Raya wajib dinyanyikan di sekolah. Terus, kita harus bersikap bagaimana? (atas nama demokrasi, orang bebas bicara).

Ustaz Khalid Basalamah menjawab tegas: "Saran saya nggak usah ikut. Nggak usah ikut (menyanyikan)," katanya, dikutip dari !nsert Live.

Indikator, bahwa wawasan kebangsaan kita kini diuji. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.